Berita Pajak
Pantau Aliran Dana Repatriasi
Harian Kompas, 20 July 2016
Bank Persepsi Harus Ikut Menggerakkan Perekonomian Nasional
JAKARTA, KOMPAS — Bank yang ditunjuk menjadi penampung dana repatriasi dari program pengampunan pajak wajib memberi akses kepada Kementerian Keuangan untuk memantau pergerakan dana. Kewajiban ini ditetapkan untuk memastikan agar dana bertahan di Indonesia minimal selama tiga tahun.
Demikian salah satu isi kontrak kerja sama antara Kementerian Keuangan dan bank yang ditunjuk menjadi penampung dana repatriasi atau bank persepsi. "Tidak boleh ada hambatan (akses). Ini akan tertulis dalam kontrak. Juga kalau ada pelanggaran, seperti mengalihkan uang ke luar negeri, akan ada sanksi," kata Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro dalam keterangan pers seusai rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Selasa (19/7).
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wilayah NKRI dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak. Pada saat yang sama, Kementerian Keuangan juga telah menetapkan 55 pintu masuk dana repatriasi. Itu terdiri dari 18 bank persepsi, 18 manajer investasi, dan 19 perusahaan efek.
Untuk bank yang mayoritas sahamnya dimiliki investor asing, ada ketentuan tambahan, yakni komitmen pemilik modal atau pimpinan kantor pusat bank tersebut untuk mendukung program pengampunan pajak dan repatriasi dana. Bank juga tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang berlawan dengan upaya pengampunan pajak dan repatriasi.
"Jika mereka masih membujuk WNI agar menyimpan uangnya di luar negeri melalui fasilitas private banking, kami tidak segan-segan untuk mencoret bank tersebut dan akan memberikan rekomendasi ke Otoritas Jasa Keuangan untuk menghukum bank tersebut," kata Bambang.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan, bank persepsi diharapkan tidak sekadar menjadi penampung dana repatriasi di pasar keuangan. Namun, mereka juga harus ikut menumbuhkan sektor riil dari dana repatriasi.
Sektor riil
Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, persaingan perbankan di Indonesia, baik bank nasional maupun bank asing, bersifat terbuka. "Ada kepentingan nasional yang harus diyakinkan bahwa bank asing memang benar-benar menyalurkan dananya untuk dalam negeri. Jadi, dana jangan sampai dimasukkan ke instrumen yang ternyata instrumen itu justru membuat dana repatriasi kembali ke luar negeri," katanya.
Untuk menggerakkan perekonomian, pemerintah mendorong keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur. "Untuk menggerakkan roda perekonomian nasional, pemerintah tidak bisa melakukannya sendiri. Swasta perlu dilibatkan, terutama dalam pembangunan infrastruktur," ujar Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas tentang perusahaan siap investasi, di Kantor Presiden, kompleks Istana Jakarta, Selasa.
Rapat terbatas dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri. Jokowi mencontohkan, sejumlah negara lain juga melibatkan swasta dalam pembangunan infrastruktur. Komposisi swasta dalam pembangunan infrastruktur di negara lain mencapai 22-40 persen.
"Keterlibatan swasta perlu terus didorong karena swasta lebih fleksibel, lebih lincah, dan juga berpeluang untuk menarik dana dari luar negeri," kata Presiden Joko Widodo.
