Berita Pajak
Pajak Bidik Pebisnis Daring dan Seleb Medsos
Harian Kontan, 14 October 2016
Potensi penerimaan pajak dari aktivitas media sosial sebesar Rp 15,6 triliun
JAKARTA. Sigi pajak terus meluas. Paling anyar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengincar para selebritas media sosial serta pebisnis online yang tergabung di lapak online.
Mereka selama ini menikmati penghasilan dari aktivitasnya di media sosial dan lapak online. Aparat pajak meyakini, potensi pajak ini gede. Sebab, ada banyak media sosial seperti Twitter, Instagram, Youtube yang melahirkan selebritas dengan fulus tak sedikit. Tak hanya dari sponsor tapi juga dari perusahaan over the top atau OTT seperti Facebook, Twitter, Youtube, Viber hingga Instagram.
Media forum jual beli seperti Kaskus, Tokopedia, Bukalapak dan banyak lagi tak luput dari incaran. "Seluruh potensi penerimaan negara dalam aktivitas ekonomi yang bisa jadi objek perpajakan, kami identifi kasikan, baik itu dari kegiatan ekonomi tradisional maupun yang baru," tegas Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kamis (13/10). Kajian matang kini tengah dikerjakan.
Menurut Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Kemkeu Yon Arsal, ada potensi penerimaan US$ 1,2 miliar, setara Rp 15,6 triliun dari aktivitas ekonomi di media sosial. “Online marketplace, daily deals, penjualan langsung, dan endorser adalah subjek pajak,” kata Yon, seperti dikutip oleh Bloomberg.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP, Hestu Yoga Saksama menjelaskan, akun dengan pengikut atau follower banyak acap kali menjadi ladang untuk memasang iklan sehingga ada penghasilan yang didapat. "Di Instagram, Youtube, atau Facebook, kalau pengikutnya banyak dan ada yang memasang iklan, itu masuk penghasilan kena pajak," ujarnya.
Hestu bilang, aparat pajak akan memantau media sosial, termasuk mereka yang masuk kategori selebritas dengan mencocokkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan profil pajak yang mereka miliki. Jika tidak cocok, "Pajak akan mengirim surat permintaan klarifikasi," ujarnya.
Skema pajak yang akan dikenakan merujuk pada ketentuan Pajak Penghasilan (PPh). Namun secara detail mekanisme penarikan pajaknya, Hestu belum bisa bilang, karena masih dalam kajian, termasuk cara pengawasan yang tepat.
Meski begitu, upaya ini bukan wacana. Ditjen Pajak mengaku sudah melakukan berbagai langkah untuk mengejar pajak dari selebritas media sosial ini. Salah satunya dengan mengecek alamat dan mengecek NPWP. "Termasuk mereka yang berbisnis online," ujar Hestu.
Darussalam, pengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC) bilang, penghasilan dari berjualan di medsos adalah objek pajak penghasilan. "Ini ekstensifikasi basis subjek pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha," katanya.
