Berita Pajak
Stimulus Harus dengan Target Lebih Jelas
Harian Kompas, 19 June 2015
jakarta, kompas Di tengah tekanan atas perekonomian nasional, pemerintah didorong untuk menerapkan program stimulus perpajakan yang lebih terukur dalam penerapan ataupun target yang dituju. Tindakan hukum terhadap pelanggar pajak wajib dioptimalkan.
Rektor Kwik Kian Gie School of Business Anthony Budiawan menyatakan, pemerintah perlu memberikan paket stimulus secepat mungkin dan cukup signifikan, ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat menengah bawah. Ia memperkirakan penghapusan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tidak akan signifikan efeknya.
"Dampak kebijakan pajak terkesan tidak pernah dipikirkan dan dianalisis oleh pemerintah. Jadi asal saja sifatnya," kata Anthony di Jakarta, Kamis (18/6).
Menurut Anthony, stimulus harus langsung mengena ke target. Misalnya terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) atau orang pribadi diterapkan kebijakan pengurangan pajak. Hal-hal itu mendesak, antara lain sebagai langkah antisipasi relatif mandeknya percepatan belanja pemerintah terhadap sektor-sektor produktif.
"Mempercepat belanja pemerintah saya kira banyak kendala, terutama setelah kasus Dahlan Iskan menjadi tersangka," katanya. Mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara itu dijadikan tersangka dalam kasus pembangunan 21 gardu induk Jawa-Bali-Nusa Tenggara Barat senilai Rp 1,063 triliun tahun 2011-2013.
Percepatan stimulus fiskal guna mendorong pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu perhatian utama otoritas Bank Indonesia (BI). Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara menyatakan, percepatan stimulus fiskal dilakukan lewat koordinasi dengan pemerintah. Upaya itu seiring dengan pengendalian inflasi dan defisit transaksi berjalan.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kementerian Keuangan menghapus pajak penjualan barang mewah untuk produk tertentu. Produk tertentu tersebut, khusus yang diimpor, dikenai kenaikan tarif Pajak Penghasilan atas impor. Diharapkan, konsumsi terjaga tanpa menimbulkan peningkatan impor, tetapi justru mendorong produksi domestik. Aneka produk itu meliputi kelompok barang, seperti peralatan elektronik, alat olahraga, alat musik, serta peralatan rumah dan kantor.
Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menyatakan, perkembangan ekonomi dan teknologi menyebabkan barang tertentu yang dulunya mewah, kini sudah menjadi barang biasa dan banyak dikonsumsi masyarakat luas. Diharapkan, penerapan kebijakan itu dapat membantu menjaga stabilitas perekonomian dalam jangka pendek sekaligus optimalisasi penerimaan perpajakan dalam jangka panjang. Penerapan PPnBM sendiri antara lain bertujuan menciptakan keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan yang berpenghasilan tinggi.
