Berita Pajak
Kepatuhan Rendah, Penerimaan Kurang
Harian Kompas, 2 September 2015
JAKARTA, KOMPAS — Direktorat Jenderal Pajak mencatat hanya 13 persen dari 8.799 wajib pajak di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang membayar Pajak Penghasilan sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Keterbatasan informasi, kemudahan pembayaran, dan keengganan wajib pajak jadi sebagian penyebab.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Sigit Priyadi Pramudito, saat meresmikan gerai layanan terpadu di Pasar Tanah Abang, Selasa (1/9), menyebutkan, berdasarkan Data Nomor Obyek Pajak, terdapat 12.970 kios di Pasar Tanah Abang yang meliputi Blok A, Blok B, Blok C, Blok E, Blok F, Blok G, Pusat Grosir Metro Tanah Abang, dan Thamrin City. Dari jumlah kios itu, hanya 8.799 pemilik di antaranya yang terdaftar sebagai wajib pajak.
Dari 8.799 wajib pajak, hanya 1.178 wajib pajak atau 13 persen di antaranya yang membayar Pajak Penghasilan. Hingga Agustus 2015, nilai pajak yang dibayarkan tercatat Rp 3,98 miliar atau rata-rata omzet pedagang Rp 42 juta per bulan. Angka itu dinilai sangat kecil dibandingkan dengan potensinya yang mencapai miliaran rupiah.
Selain pendaftaran nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan konsultasi pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua, gerai juga melayani pembuatan surat izin usaha perdagangan dan surat keterangan domisili perusahaan oleh Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tanah Abang.
Beberapa pedagang mengungkapkan ketidaktahuannya tentang aturan Pajak Penghasilan untuk usaha kecil. Ada yang berpendapat proses pembayaran rumit, tak punya cukup waktu untuk membayar. Ada juga yang tak membayar pajak karena tidak percaya pada pengelolaan pajak.
Sigit menjamin semua penerimaan pajak dikelola dan dimanfaatkan 100 persen untuk kepentingan negara. Dia meyakinkan bahwa era oknum pengemplang pajak telah usai dan meminta warga bersama mengawasi proses pemungutan, pengelolaan, dan penggunaan pajak.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengajak semua pedagang taat pajak. Dia berjanji menambah dan memperbaiki fasilitas untuk publik dengan dana yang dibayarkan warga melalui pajak. Dia mencontohkan bantuan pendidikan untuk siswa, subsidi bagi pengguna transjakarta, dan perbaikan layanan kesehatan dasar.
Basuki mengajak pedagang dan warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan kota dengan tertib administrasi dan taat pajak. Dia mengajak warga untuk melaporkan kerusakan jalan, lampu penerangan jalan yang mati, atau soal kinerja aparatur pemerintah melalui aplikasi Qlue.
Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta M Adi Toegarisman mengingatkan pentingnya sosialisasi soal perpajakan.
