Berita Pajak
Pembahasan Masih Tertutup
Harian Kompas, 30 May 2016
Pekan Ini Dibicarakan Lima Topik Terkait RUU Pengampunan Pajak
JAKARTA, KOMPAS — Pekan ini, pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak dilanjutkan secara tertutup. Pembahasan antara Kementerian Keuangan dan Komisi XI DPR itu akan membicarakan lima kluster atau topik yang sudah ditentukan.
"Pembahasan berlangsung tertutup karena mekanisme pembuatan undang-undang ketika masuk tingkat panitia kerja dibahas secara tertutup," kata Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengampunan Pajak dari Fraksi Partai Gerindra DPR Soepriyatno di Jakarta, Minggu (29/5).
Pembahasan teknis dan detail RUU tentang Pengampunan Pajak mulai dilakukan Kementerian Keuangan dan Komisi XI DPR dalam rapat kerja terbuka di Komisi XI DPR, Senin pekan lalu. Mulai Senin (23/5) malam hingga Rabu (25/5) pekan lalu, pembahasan dilakukan secara tertutup di tingkat panitia kerja di salah satu hotel di Jakarta.
Pada Senin ini hingga Rabu lusa, rapat tertutup masih akan berlanjut.
Menurut Soeprayitno, pekan lalu panitia kerja mengevaluasi keseluruhan draf RUU, termasuk target pemerintah soal uang tebusan dan dana repatriasi. Pembahasan selanjutnya soal perbandingan dengan program pengampunan pajak di negara lain.
Panitia kerja juga membuat lima kluster terkait RUU tentang Pengampunan Pajak. Kluster tersebut disusun berdasarkan isu atau topik. Isu yang akan dibahas menyangkut subyek dan obyek program pengampunan pajak, serta tarif dan uang tebusan.
Isu yang juga dibahas adalah tata cara mengikuti program pengampunan pajak serta fasilitas dan sanksi. Adapun yang juga dibahas adalah perlakuan terhadap dana repatriasi.
"Lima kluster ini akan dibahas di panja tertutup. Kalau sudah selesai, akan dibawa ke rapat kerja terbuka. Kalau ada beberapa isu yang tidak selesai, juga akan dituntaskan di rapat kerja secara terbuka," kata Soeprayitno.
Transparansi
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyatakan, pembahasan tertutup justru kontradiktif dengan transparansi dan akuntabilitas yang perlu ditingkatkan terhadap isu-isu yang dibahas. Yang diperlukan saat ini adalah dibukanya diskursus dan pengawasan publik.
"Menurut saya, kalau rapat tertutup dengan tujuan agar fokus dan mendalam, tidak masalah. Tetapi, persoalannya, banyak isu dalam RUU tentang Pengampunan Pajak yang sifatnya sensitif, justru diperlukan keterlibatan publik," kata Prastowo.
Dalam rangka pertanggungjawaban publik, Prastowo mendesak agar setiap fraksi di Komisi XI DPR membuka daftar isian masalah ke publik. Langkah ini untuk memastikan agar komentar partai politik ke publik sejalan dengan dinamika pembahasan.
Ditanya tentang pencopotan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi dari tugasnya sebagai ketua panitia kerja RUU tentang Pengampunan Pajak, Prastowo menduga ada persoalan mendasar yang memaksa Menteri Keuangan mengambil keputusan itu. Alasannya, tidak ada masalah hukum yang mengharuskan penggantian ketua panitia kerja.
"Oleh sebab itu, dengan pembahasan tertutup dan beberapa isu sensitif yang belum menemukan titik temu dalam pembahasan, keterlibatan aparat hukum untuk mengawasi proses pembahasan diperlukan dan mendesak," kata Prastowo.
Menurut dia, sebaiknya ada moratorium penegakan hukum hingga pelaksanaan program pengampunan pajak dipastikan. Pemerintah dan DPR harus memiliki target penuntasan RUU tentang Pengampunan Pajak.
