Peraturan Pajak
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 18/PJ/2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENYERAHAN/PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PENJUALAN PULSA DAN KARTU PERDANA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 18/PJ/2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENYERAHAN/PENGHASILAN SEHUBUNGAN
DENGAN PENJUALAN PULSA DAN KARTU PERDANA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang :
bahwa untuk memberikan kepastian
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109/PMK.09/2021 TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 109/PMK.09/2021
TENTANG
TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa untuk mewujudkan pengawasan intern yang lebih efektif di lingkungan
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 49/PJ/2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 49/PJ/2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
A.
Umum
Dalam rangka penerapan standar minimum dalam rencana aksi Nomor 14 proyek OECD/G20 Base Erosion and Profit
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 48/PJ/2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN, PENGAWASAN, SANKSI, DAN PENCABUTAN PENYEDIA JASA APLIKASI PERPAJAKAN
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 48/PJ/2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN,
PENGAWASAN, SANKSI, DAN PENCABUTAN PENYEDIA JASA APLIKASI PERPAJAKAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
A.
UMUM
Bahwa ketentuan mengenai Penyedia
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 47/PJ/2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TINDAK LANJUT PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK BENDAHARA OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 47/PJ/2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN TINDAK LANJUT PENGHAPUSAN
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENCABUTAN PENGUKUHAN
PENGUSAHA KENA PAJAK BENDAHARA OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
A.
Umum
&
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 45/PJ/2021 TENTANG PENGUJIAN FAKTUR PAJAK YANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAINYA DAPAT DIKREDITKAN SEBAGAI PAJAK MASUKAN
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 45/PJ/2021
TENTANG
PENGUJIAN FAKTUR PAJAK YANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAINYA DAPAT DIKREDITKAN
SEBAGAI PAJAK MASUKAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
A.
Umum
Bahwa berdasarkan evaluasi atas putusan upaya hukum terkait sengketa koreksi Pajak
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116/PMK.07/2021 TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 116/PMK.07/2021
TENTANG
PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, perlu menetapkan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115/PMK.03/2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS, TATA CARA PEMBA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 115/PMK.03/2021
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA
PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS, TATA CARA PEMBAYARAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG<
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2021 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI DAN BENTUK USAHA TETAP
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 91 TAHUN 2021
TENTANG
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI
YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI
DAN BENTUK USAHA TETAP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENJUALAN METERAI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 86 TAHUN 2021
TENTANG
PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENJUALAN METERAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa
