Peraturan Lainnya
KEP - 496/BL/2008 PEMBENTUKAN DAN PEDOMAN PENYUSUNAN PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP- 496/BL/2008
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PEDOMAN PENYUSUNAN PIAGAM
UNIT AUDIT INTERNAL
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,
&
PBI - 13/20/PBI/2011 PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 13/ 20 /PBI/2011
TENTANG
PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR
DAN
PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANK INDONESIA,
Menimbang:
a.
bahwa pembangunan ekonomi nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur membutuhkan sumber dana yang
PBI - 13/15/PBI/2011PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA LEMBAGA BUKAN BANK
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 13/ 15 /PBI/2011
TENTANG
PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA
LEMBAGA BUKAN BANK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANK INDONESIA,
Menimbang:
a.
bahwa pemantauan kegiatan lalu lintas devisa sangat diperlukan untuk mendukung perumusan kebijakan, baik di bidang moneter,
UU - 7 TAHUN 2011 MATA UANG
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki Mata Uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang
UU - 3 TAHUN 2011 TRANSFER DANA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa kegiatan transfer dana di Indonesia telah menunjukkan peningkatan, baik dari jumlah transaksi, jumlah nilai nominal transaksi, maupun jenis media yang digunakan; &
UU - 8 TAHUN 2010 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat
UU - 40 TAHUN 2007 PERSEROAN TERBATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
a.
bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
KMK - 359/KMK.06/2003 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 423 /KMK.06/2002 TENTANG JASA AKUNTAN PUBLIK
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 359/KMK.06/2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 423 /KMK.06/2002 TENTANG JASA AKUNTAN PUBLIK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi kepentingan umum, maka diperlukanAkuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang professional, handal danindependen
