Peraturan Pajak
‹ First < 7 8 9 10 11 > Last ›
PER NOMOR PER - 19/PJ/2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SECARA JABATAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KEPADA DEBITUR DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 19/PJ/2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
SECARA JABATAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN
SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KEPADA DEBITUR DALAM RANGKA
MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
DIREKTUR
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR SE - 17/BC/2020 TENTANG PELAYANAN PITA CUKAI TERKAIT PERGANTIAN TAHUN ANGGARAN 2020 KE TAHUN ANGGARAN 2021
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR SE - 17/BC/2020
TENTANG
PELAYANAN PITA CUKAI
TERKAIT PERGANTIAN TAHUN ANGGARAN 2020
KE TAHUN ANGGARAN 2021
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
A.
Umum
Dalam rangka optimalisasi pelayanan dan pengawasan pita cukai
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 483/KMK.03/2020 TENTANG PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN SEBAGAI ANGGOTA TIM PELAKSANA PADA TIM PEMBARUAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN (PSIAP) TAHUN 2020
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 483/KMK.03/2020
TENTANG
PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN SEBAGAI ANGGOTA TIM
PELAKSANA PADA TIM PEMBARUAN SISTEM INTI
ADMINISTRASI PERPAJAKAN (PSIAP) TAHUN 2020
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2020 TENTANG BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2020
TENTANG
BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH
SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa untuk memberikan keseimbangan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG BEA METERAI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG BEA METERAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban kewarganegaraan secara berkeadilan dan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, perlu upaya penghimpunan dana
PMK 166/PMK.010/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 166/PMK.010/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 13/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR
YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
<
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN, KERINGANAN, DAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN, KERINGANAN,
DAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61, Pasal 62 ayat (7),
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3), Pasal 24, Pasal 40, Pasal 44, dan Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
PER-18/PJ/2020 TENTANG TATA KELOLA SITUS WEB DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 18/PJ/2020
TENTANG
TATA KELOLA SITUS WEB DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang :
bahwa ketentuan mengenai pengelolaan situs web Direktorat Jenderal Pajak telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-50/PJ/2011 tentang Tata
PMK NOMOR 149/PMK.04/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 34/PMK.04/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAI SERTA PERPAJAKAN ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 149/PMK.04/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 34/PMK.04/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN
DAN/ATAU CUKAI SERTA PERPAJAKAN ATAS IMPOR BARANG
UNTUK KEPERLUAN PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DENGAN RAHMAT
