Berita Pajak
‹ First < 60 61 62 63 64 > Last ›
Gotong Royong Mulai Akhir 2015
Harian Kompas, 3 December 2015
Saya menerapkan prinsip gotong royong karena prinsip self assessment kalau tidak didukung gotong royong, ya, enggak bisa. Meskipun kita punya data, tidak akan optimal sebab harus melalui proses panjang pemeriksaan. Penegakan hukum tetap dilakukan tanpa menimbulkan kegaduhan."
Demikian kalimat penutup yang disampaikan Pelaksana
Asuransi Keberatan Pajak Unitlink
Harian Kontan, 3 December 2015
JAKARTA. Para pelaku bisnis asuransi jiwa gundah. Pangkal masalahnya: rencana pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 36/ 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).
Lewat revisi beleid itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mengenakan pajak atas unitlink, reksadana, hingga efek beragun aset (EBA). Intinya setiap&
Dirjen Pajak Mundur Mendadak
Harian Kontan, 2 December 2015
JAKARTA. Di tengah misi menggolkan RUU Tax Amnesty dan memenuhi target setoran pajak, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Sigit Priadi Pramudito malah mundur mendadak. Keputusan ini sungguh di luar skenario kendati sebelumnya sempat berembus kabar yang menyebut rencana penggantian Sigit.
Hanya Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro
Tak Mencapai Target, Dirjen Pajak Mundur
Harian Kompas, 2 December 2015
JAKARTA, KOMPAS — Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito mengundurkan diri dari jabatannya per Rabu (2/12) ini. Untuk sementara, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Ken Dwijugiasteadi ditunjuk sebagai pelaksana tugas.
Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro melalui layanan pesan
Transaksi E-Money Bakal Kena Pajak Penghasilan
Harian Kontan, 1 December 2015
JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mulai melirik bisnis uang elektronik atau e-money. Untuk itu Ditjen Pajak mulai mengidentifi kasikan potensi bisnis yang sedang marak ini untuk dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).
Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito mengatakan, untuk mengidentifi kasikan potensi pajak dari bisnis
Pajak Kurang Rp 438 Triliun
Harian Kompas, 1 December 2015
JAKARTA, KOMPAS — Penerimaan pajak-di luar pajak minyak dan gas bumi-sepanjang Januari hingga 27 November 2015 mencapai Rp 806 triliun atau 64,75 persen dari target 2015 yang sebesar Rp 1.244,72 triliun. Dalam sebulan mendatang, Direktorat Jenderal Pajak harus merealisasikan penerimaan pajak Rp 438,72 triliun lagi.
Tahun 2014, realisasi penerimaan pajak-di
RUU Pengampunan Pajak Obral Tarif
Harian Kontan, 1 December 2015
JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah yakin bisa menyelesaikan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty kurang dari sebulan. Targetnya,: UU ini bisa berlaku efektif awal tahun 2016.
Pembahasan RUU ini bisa secepat kilat karena pemerintah dan DPR hanya mengubah dua pasal dari draf
Tunjangan Pegawai Pajak Terancam Dipangkas
Kompas.com, 30 November 2015
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bersiap menelan konsekuensi akibat minimnya pencapaian penerimaan pajak tahun ini. Konsekuensi yang dimaksud adalah disunatnya tunjangan kinerja (tukin) 2016 wasit perpajakan ini.
Ketentuannya adalah, jika penerimaan pajak mencapai 95 persen dari yang ditargetkan, maka, Ditjen pajak akan
Pajak Jamin Data Wajib Pajak Tak Bocor
Harian Kontan, 30 November 2015
JAKARTA. Kerjasama antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dengan Badan Inteligen Negara (BIN) yang diteken pekan lalu diyakini tidak akan mencederai pasal kerahasiaan wajib pajak (WP) yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Dalam pasal 34 UU KUP jelas
Media Sosial Berpotensi Kena Pajak
Harian Kontan, 30 November 2015
JAKARTA. Pemerintah tengah menyiapkan mekanisme pemungutan pajak bagi pengembang media sosial dan pengembang jasa layanan berbasis internet yang menumpang jaringan internet operator lain alias over the top (OTT), seperti whatsapps, facebook, twitter dan sejenisnya.
Layanan berbasis OTT ini
