Berita Pajak
‹ First < 62 63 64 65 66 > Last ›
Penerbit Faktur Palsu Dijerat Pencucian Uang
Harian Kontan, 19 November 2015
JAKARTA. Penyidik Direktorat Jenderal Pajak akan menjerat penerbit faktur pajak palsu dengan pasal pencucian uang atau money laundring. Akibatnya, semua aset milik pelaku disita penyidik.
Direktur Intelejen dan Penyidikan Ditjen Pajak, Yuli Kristiyono mengatakan, hingga kini instansinya sudah menyita aset dua kelompok sindikat&
Insentif PPh Pribadi Masih Dikaji di BKF
Harian Kontan, 19 November 2015
JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengaku masih membahas rencana penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 orang pribadi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu Suahasil Nazara bilang, pemberian insentif yang menyasar wajib pajak pribadi itu masih memerlukan kajian mendalam sehingga belum bisa dipastikan kapan bisa dijalankan.
Indonesia Akan Adopsi Sistem Pajak Amerika
Harian Kontan, 18 November 2015
JAKARTA. Indonesia akan menjalin kerjasama di bidang perpajakan dengan Amerika Serikat (AS). Selain mulai menjalankan pertukaran data pajak pada tahun 2017, Indonesia rencananya akan mengadopsi sistem pajak yang digunakan Internal Revenue Service (IRS) untuk mendorong penerimaan pajak. Rencana itu diungkapkan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam
Akhirnya Aturan Penghapusan Pajak Dividen DIRE Terbit
Harian Kontan, 17 November 2015
JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) akhirnya resmi mengeluarkan aturan relaksasi perpajakan dana investasi real estate (DIRE) berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK). Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 200/PMK.03/2015 yang dirilis 10 November 2015, selain penghapusan pajak berganda, juga diatur soal insentif berupa status pengusaha kena pajak berisiko rendah.
<
Aset di RI Jadi Target
Harian Kompas, 16 November 2015
Konsep Pengampunan Pajak Dinilai Masih Mentah
JAKARTA, KOMPAS — Ketentuan mengenai pengampunan pajak kemungkinan mencakup atau menyasar aset-aset warga negara Indonesia di luar negeri dan di dalam negeri. Inisiatif penyusunan draf Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak itu bergantung pada dinamika politik.
Tekan Shortfall Pajak, Pemeriksaan Khusus Dihentikan
bisnis.com, 16 November 2015
Bisnis.com, JAKARTA – Setelah mengungkapkan skenario terburuk shortfall – selisih antara realisasi dan target – penerimaan pajak hingga Rp194 triliun, Dirjen Pajak mengeluarkan instruksi pengentian pemeriksaan khusus bagi wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan atau pembetulannya.
Kebijakan itu diamanatkan dalam Instruksi Dirjen
Giliran WP Pribadi Didorong Revaluasi Aset
Harian Kontan, 12 November 2015
JAKARTA. Segala cara nampaknya dilakukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk menggenjot penerimaan pajak hingga akhir tahun ini. Salah satunya dengan mendorong wajib pajak pribadi merevaluasi aset.
Toh, aturan yang memberikan diskon pajak penghasilan dari tarif 10% menjadi hanya 3%-6%, tergantung waktu pengajuan
Pemerintah & DPR Kebut RUU Pengampunan Pajak
Harian Kontan, 11 November 2015
JAKARTA. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat akan mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty. Bahkan kedua lembaga ini secara aktif terus melakukan lobi politik agar RUU ini bisa diterapkan di awal 2016.
Wakil Ketua Badan Legislasi (
Beleid Penghapusan Pajak Ganda DIRE Telah Diteken
Harian Kontan, 11 November 2015
JAKARTA. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro telah meneken beleid anyar terkait penghapusan pajak ganda pada instrumen investasi berbentuk dana investasi real estate atau DIRE.
"Aturan REIT (Real Estate Investment Trust) sudah ditandatangani, nanti akan disosialisasikan bersama OJK (Otoritas Jasa Keuangan),"
Layakkah Ampuni 'Dosa' Pengemplang Pajak?
okezone.com, 11 November 2015
JAKARTA - Pemerintah harus segera menerapkan pengampunan pajak atau tax amnesty agar mendorong penerimaan di 2016. Meskipun, dana tersebut merupakan dana yang didapat dari hasil korupsi.
Pengamat perpajakan Universitas Indonesia, Darussalam, mengatakan saat ini 63 persen Wajib Pajak tidak patuh untuk membayar pajak. Oleh karena
