Berita Pajak
‹ First < 72 73 74 75 76 > Last ›
Aturan Tax Holiday Gairahkan Investasi Manufaktur
analisadaily.com, 27 August 2015
Jakarta, (Analisa). Badan Koordinasi Penanaman Modal menyatakan pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.0.10/2015 tentang Pengurangan Pajak Penghasilan Badan atau “tax holiday” dapat menggairahkan investasi sektor manufaktur.
Kepala BKPM Franky Sibarani melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (26/8), mengatakan keyakinan tersebut merujuk pada
Ini Syarat Baru Insentif Pengurangan PPh Badan
beritasatu.com, 25 August 2015
Jakarta – Pemerintah akhirnya mengeluarkan revisi kebijakan pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan atau tax holiday. Dalam beleid yang baru, Menteri Keuangan (Menkeu) menjadi pengambil keputusan utama dalam pemberian permohonan tax holiday. Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 159/PMK.0.10/2015.
Jika
Pemerintah Permudah Syarat Diskon PPh 5% bagi Emiten
Harian Kontan, 25 August 2015
JAKARTA. Di tengah tekanan yang terjadi di pasar obligasi dan pasar saham, pemerintah memberikan sedikit kabar gembira. Kabar gembira itu adalah adanya kemudahan persyaratan pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) bagi perusahaan terbuka.
Kemudahan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2015
Pajak dari Aturan Kepemilikan Asing
Harian Kontan, 24 August 2015
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berharap rencana pemberian izin bagi warga negara asing untuk memiliki properti segera terealisasi.
Dalam pandangan DJP, kebijakan tersebut bisa mendorong penerimaan pajak. Pemerintah memang berniat memberikan hak kepemilikan atas properti kepada WNA. Namun
Nilai Upah Harian Bebas Pajak Penghasilan Naik
Harian Kontan, 20 August 2015
JAKARTA. Pemerintah menaikkan batas penghasilan harian yang tidak kena pajak penghasilan (PPh). Jika sebelumnya karyawan tidak tetap dengan penghasilan bruto sampai Rp 200.000 per hari tidak kena PPh, kini dinaikkan menjadi Rp 300.000 per hari.
Aturan itu ada di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/
Ekonomi Lesu, kok, Target Pajak Dikerek
Harian Kontan, 18 August 2015
JAKARTA. Di tengah lesunya ekonomi nasional dan global, pemerintah percaya diri menetapkan target penerimaan perpajakan tahun depan.
Dalam nota keuangan yang disampaikan ke DPR oleh Presiden Joko Widodo terungkap, rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 menargetkan penerimaan perpajakan Rp 1.565, 8 triliun, naik 5,3% dari
Faisal Basri Kritik Kebiasaan Pemerintah Revisi Target Pajak
cnnindonesia.com, 18 August 2015
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menargetkan dapat mengantongi penerimaan pajak sebesar Rp 1.368,5 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Angka tersebut lebih tinggi 5,74 persen dibandingkan target dalam APBNP 2015 sebesar Rp 1.294,2 triliun.
Jika digabung dengan penerimaan bea dan cukai, maka tahun
Revisi UU KUP Terus Dikebut
Harian Kontan, 14 August 2015
DIREKTORAT Jenderal (Ditjen) Pajak sepertinya tak sabar untuk menjadi independen dan terlepas dari Kementerian Keuangan (Kemkeu). Pasalnya, Ditjen Pajak mendorong agar revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (KUP) masuk prolegnas tahun ini. "Pembahasannya setelah masa reses.
Pokoknya masuk
Lagi, Penunggak Pajak Dapat Diskon
Harian Kontan, 14 August 2015
JAKARTA. Pemerintah kembali memberikan diskon pajak. Setelah merilis aturan reinventing policy, Direktorat Jenderal Pajak juga akan memberi diskon 50% atas sanksi administrasi pajak.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak Mekar Satria Utama menjelaskan, diskon 50% atas
Ditjen Pajak Ingin Sanksi Pajak Jadi 1% Saja
Harian Kontan, 13 August 2015
JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan menurunkan besaran bunga sanksi administratif pajak dari 2% per bulan menjadi 1% per bulan. Penurunan itu menjadi usulan dalam revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan
