Berita Pajak
‹ First < 35 36 37 38 39 > Last ›
Babak Akhir RUU Tax Amnesty
Harian Kontan, 27 June 2016
JAKARTA. Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan pajak atau tax amnesty tak menemukan kesepakatan bulat. Dalam rapat terakhir Minggu (26/6), pembahasan yang dilakukan antara pemerintah dan fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu masih menyisakan sejumlah ganjalan.
Setelah Panja selesai, pembahasan RUU Tax Amnesty
Pengusaha Keberatan Pajak Alat Berat
Harian Kontan, 24 June 2016
JAKARTA. Meski Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan keputusan Nomor 3 Tahun 2016 tentang status alat berat bukan termasuk kendaraan bermotor, namun banyak daerah masih menetapkan alat berat sebagai kendaraan bermotor. Pengenaan pajak kendaraan bagi alat berat ini jelas membebani pengusaha tambang yang sedang susah.
Menurut
Pebisnis Tambang Ogah Disebut Penunggak Pajak
Harian Kontan, 24 June 2016
JAKARTA. Pengusaha gerah pasca keluarnya data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas tunggakan royalti, pembagian hasil tambang, dan iuran pengusaha tambang. Mereka mengklaim: sudah patuh membayar kewajibannya.
Pengusaha tambang pemegang Perjanjian Karya Pengusaha Batubara (PKP2B) dan Kontrak Karya (KK) ogah disebut penunggak
Panja Tax Amnesty Masih Buntu
Harian Kontan, 24 June 2016
JAKARTA. Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty di Panitia Kerja (Panja) tampak masih buntu. Sampai Kamis (23/6) malam, belum ada kesepakatan baru terkait sejumlah pasal substansi di RUU Tax Amnesty. Padahal kemarin merupakan hari terakhir pembahasan di tingkat Panitia Kerja.
Anggota Panja
Sengketa Restitusi Pajak PKP2B Dibawa Ke Pengadilan
bisnis.com, 24 June 2016
Bisnis.com, JAKARTA--Sengketa pengembalian atau restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) yang melibatkan perusahaan pemegang lisensi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III akhirnya dibawa ke pengadilan pajak.
Jalan tersebut ditempuh lantaran tidak adanya titik temu antara pengusaha dan pemerintah, dalam hal ini Direktorat
ESDM Kejar Penunggak Pajak Perusahaan Jumbo
Harian Kontan, 23 June 2016
JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah sibuk mena-gih tunggakan kewajiban perusahaan tambang. Total tunggakan pajak dan royalti hingga akhir 2015 dan April 2016 mencapai triliunan rupiah.
Kementerian ESDM selama ini baru fokus mengejar 1.000 perusahaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menunggak&
PTKP Baru Resmi Berlaku
Harian Kontan, 23 June 2016
MENTERI Keuangan mengaku telah menandatangani aturan kenaikan batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini, maka kenaikan PTKP resmi berlaku. "Sudah saya tandatangan dan berlaku untuk tahun pajak 2016. Otomatis akan ada penyesuaian di kantor-kantor," kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Rabu (22/6). PTKP
Pre-Funding 2017 Untuk Tampung Dana Repatriasi
Harian Kontan, 23 June 2016
Pemerintah siapkan langkah cadangan jika SBN 2016 tak cukup menampung dana tax amnesty
JAKARTA. Pemerintah mempertimbangkan penarikan utang tahun 2017 lebih cepat atau pre-funding. Dengan kebijakan ini, utang pembiayaan tahun 2017 akan dilakukan di akhir 2016. Langkah ini merupakan strategi pemerintah untuk menampung duit repatriasi dari tax amnesty.
&
Tax Amnesty & Minyak Menyandera Anggaran
Harian Kontan, 22 June 2016
JAKARTA. Maunya ekspansif, tapi modal belum di tangan. Itulah gambaran yang tampak dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016.
Kemarin, pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR, kembali menyepakati poin-poin krusial dalam RAPBNP 2016. Misalnya, target penerimaan negara
RUU pengampunan pajak Fraksi PDI-P Masih Keberatan Soal Tarif
Harian Kontan, 22 June 2016
JAKARTA. Penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty kembali diragukan akan kelar tepat waktu. Pasalnya partai pendukung pemerintah, yaitu PDI Perjuangan mengaku tidak terburu-buru menyelesaikan RUU ini.
Politisi PDI-P yang juga anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Tax Amnesty Hendrawan Supratikno berharap,
