Berita Pajak
‹ First < 53 54 55 56 57 > Last ›
Menkeu Sebut Kepercayaan Kunci Orang Taat Bayar Pajak
sindonews.com, 2 March 2016
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro meminta Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi untuk memperbaiki integritas dan citra Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu di mata masyarakat. Sebab, kepercayaan menjadi kunci masyarakat taat membayar pajak.
Dia meyakini, masyarakat Indonesia akan lebih senang hati membayar
Tax Amnesty Tertunda, Laju Properti Tertahan
Harian Kontan, 1 March 2016
JAKARTA. Para pebisnis properti sangat berharap pengampunan pajak alias tax amnesty bisa terlaksana tahun ini. Meskipun pada kenyataannya realisasinya masih belum mendapat lampu hijau dari wakil rakyat.
Padahal, menurut Olivia Surodjo, Sekretaris Perusahaan PT Metropolitan Land Tbk (Metland), efek kebijakan ini bisa langsung terasa. "
Tak Bayar Pajak, Pemerintah Ancam Blokir Perusahaan Global Berbasis Internet
republika.co.id, 1 March 2016
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan memblokir layanan sejumlah perusahaan global berbasis internet jika tak kunjung mendirikan badan usaha tetap di Indonesia dan membayar kewajiban pajak mereka.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan semua layanan berbasis Internet harus memiliki badan hukum lokal,
Dorong Penerimaan Pajak Badan, Kemenkeu Akan Jemput Bola
okezone.com, 1 March 2016
JAKARTA - Pemerintah saat ini tengah berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara sektor pajak. Gagalnya capaian penerimaan pajak pada tahun 2015 sebesar Rp1.294 triliun membuat pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerapkan strategi berbeda pada tahun ini.
Menurut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, selain wajib pajak pribadi, pemerintah
Kejar Target, Ditjen Pajak Gunakan Aplikasi Geo Tagging
Harian Kontan, 26 February 2016
KUTA. Tak ingin repot-repot mengetuk pintu wajib pajak, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) kini punya cara yang diklaim lebih efisien dalam melakukan ekstensifikasi pajak tahun ini. Caranya, Ditjen Pajak, mengandalkan teknologi untuk mengejar penerimaan pajak tahun 2016.
Direktur Ekstensifikasi
Target Laporan SPT Tahun Ini 72,5%
Harian Kontan, 25 February 2016
JAKARTA. Sosialisasi tentang kewajiban penyerahan surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) yang telah dikerjakan sejak tahun 2015 kini diuji hasilnya. Dari sosialisasi itu, kini Ditjen Pajak optimistis tingkat penyampaian SPT PPh orang pribadi di 2016 bisa mencapai 72,5% dari total
DPR Gantung Nasib RUU Pengampunan Pajak
Harian Kontan, 24 February 2016
JAKARTA. Penundaan pembahasan terhadap revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi benar-benar berdampak negatif pada pembahasan Rancangan UU Pengampunan Pajak atawa Tax Amnesty. Buktinya, kemarin (23/2), rapat paripurna DPR hanya menyebutkan adanya Amanat Presiden (Ampres) terkait UU yang menjadi inisiatif pemerintah tersebut.
Ketua Badan
Utamakan Kepentingan Bangsa
Harian Kompas, 24 February 2016
Pembahasan RUU Pengampunan Pajak Belum Jelas
JAKARTA, KOMPAS —Program pengampunan pajak yang diharapkan menjadi sumber tambahan pendapatan negara merupakan pertaruhan sistem perpajakan nasional. Program itu harus dipastikan memberikan manfaat optimal kepada negara dengan ongkos minimal, termasuk ongkos politik.
Masalah ongkos politik
DPR-Pemerintah Akan Bahas Pengampunan Pajak
Harian Kompas, 23 February 2016
JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah dan DPR sepakat untuk segera membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak. Jika lancar dan tuntas, aturan itu akan disahkan pada rapat paripurna parlemen 11 Maret 2016.
RUU Pengampunan Pajak adalah inisiatif Pemerintah. Ini satu dari tiga Program Legislasi Nasional Prioritas 2016 yang
Tax Amnesty Tertunda, Penerimaan Jadi Taruhan
Harian Kontan, 23 February 2016
JAKARTA. Keputusan pemerintah dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk menunda pembahasan revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak pelak bakal berimbas pada rencana pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pengampunan pajak atau tax amnesty.
Pasalnya, pembahasan kedua calon beleid
