Berita Pajak
‹ First < 55 56 57 58 59 > Last ›
Pengampunan Pajak Tersandera UU KPK
Harian Kontan, 10 February 2016
JAKARTA. Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty terganjal pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Parlemen dan pemerintah sepakat untuk menyelesaikan RUU KPK lebih dulu. Sofjan Wanandi, Kepala Staf Ahli Wakil Presiden, kepada KONTAN, mengatakan, pembahasan RUU Tax Amnesty hingga kini belum
Pemerintah Andalkan Hasil Realisasi Tax Amnesty
Harian Kontan, 5 February 2016
PEMERINTAH yakin target penerimaan pajak sebesar Rp 1.368,5 triliun dalam APBN 2016 bisa tercapai. Alasannya pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak yang bakal terlaksana lebih cepat. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Astera Primanto Bakti bilang, secara alamiah melihat pertumbuhan ekonomi dan inflasi, maka pertumbuhan penerimaan pajak
Harus Revisi UU, Pemerintah Janji Turunkan Tarif PPh Badan
Harian Kontan, 5 February 2016
JAKARTA. Perlambatan ekonomi membuat bisnis pengusaha sulit bergerak di awal tahun 2016 ini. Makanya, pebisnis minta pemerintah melonggarkan ketentuan pajak terutama pajak badan.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita mengatakan, kenaikan target pajak selama ini banyak dibebankan kepada wajib pajak patuh. Hanya,
Penerimaan Lebih Rendah Kebutuhan Pendanaan Besar, Pajak Perlu Waspada
Harian Kompas, 4 February 2016
JAKARTA, KOMPAS — Penerimaan pajak per Januari 2016 lebih rendah ketimbang periode yang sama tahun lalu. Jika berlanjut, sebagaimana terjadi pada 2015, tren ini berisiko membuat utang bengkak karena defisit fiskal melebar. Penyebab rendahnya penerimaan itu karena pelambatan ekonomi.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia
Aturan Sulit Dipahami, Alasan Banyak Orang Bingung Bayar Pajak
detikfinance.com, 3 February 2016
Jakarta -Aturan pajak untuk orang pribadi tidak banyak perubahan dari beberapa waktu lalu. Namun, untuk memahami peraturan tersebut ternyata masih sangat sulit. Sehingga tidak sedikit kebingungan melaksanakan kewajiban pajaknya.
Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain adalah mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
OECD Sepakat Rilis Aturan Pajak Baru
Harian Kontan, 29 January 2016
PARIS. Negara-negara yang tergabung dalam Organization for Economic Cooperation & Development (OECD) sepakat membuat peraturan perjanjian perpajakan yang lebih ketat. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari praktik penghindaran pajak.
Organisasi yang terdiri dari 31 anggota ini sepakat untuk membuat perjanjian bahwa perusahaan yang memiliki bisnis di
Target Pajak 2016 Minimal Tumbuh Alamiah 13%
Harian Kontan, 28 January 2016
JAKARTA. Pemerintah masih menghitung perubahan target penerimaan pajak pada tahun ini. Sebab, hitungan target penerimaan pajak yang baru itu masih bergantung pada penerimaan negara yang berasal dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang rencananya akan diberlakukan pada tahun ini.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan,
Ampres Pengampunan Pajak Segera Diserahkan
republika.co.id, 27 January 2016
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan pemerintah segera menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak melalui penerbitan Amanat Presiden (Ampres) kepada DPR RI.
"Draf sudah selesai, tinggal kami sampaikan. (Nanti) tinggal Presiden sampaikan ke DPR," katanya di Jakarta, Selasa.<
Pengampunan Pajak Perjelas Basis Data
Harian Kompas, 25 January 2016
Harga minyak yang terus-menerus turun ternyata berdampak juga pada Indonesia. Penurunan harga minyak itu juga membuat pendapatan negara menurun. Pada pertengahan Januari ini, Kompas berbincang mengenai pendapatan negara dengan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro di sela-sela acara peresmian Bank Investasi Infrastruktur Asia di Beijing, Tiongkok.
Kemkeu Mendaftar Barang Bebas Pajak
Harian Kontan, 21 January 2016
JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mulai mendaftarkan produk-produk yang mendapatkan fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP). Dengan total anggaran mencapai Rp 8,18 triliun, kebijakan ini diharapkan dapat membantu sektor industri yang terkena efek pelambatan ekonomi.
Pendaftaran produk impor ini dilakukan seiring mulai
