Berita Pajak
![]()
‹ First < 51 52 53 54 55 > Last ›
Pengusaha Menunggu Kepastian
Harian Kompas, 18 March 2016
JAKARTA, KOMPAS — Pengusaha menunggu kepastian program pengampunan pajak. Bagi mereka, semakin cepat program itu dilaksanakan, semakin baik.
"Sekarang ini pengusaha menunggu semuanya. Semakin cepat, semakin baik karena negara lain sedang menyiapkan antisipasinya," kata Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita
Parlemen Siap Bahas RUU Tax Amnesty
Harian Kontan, 17 March 2016
JAKARTA. Setelah sempat menggantung, RUU pengampunan pajak atawa tax amnesty tak lama lagi akan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rencananya: awal April nanti, pembahasan akan dimulai.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Subagyo memastikan, pembahasan RUU tax amnesty dimulai awal
Dirjen Pajak Pastikan Tax Amnesty Dapat Dinikmati Semua Kalangan
okezone.com, 17 March 2016
JAKARTA - Kementerian Keuangan saat ini telah memiliki draf RUU Tax Amnesty. Draf ini pun telah selesai sejak Februari, namun baru akan dibahas melalui Komisi XI DPR RI pada masa persidangan IV tahun sidang 2015-2016.
Menurut Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiastiadi, apabila disetujui
Industri Kreatif Minta Dibebaskan dari PPN
Harian Kontan, 16 March 2016
JAKARTA. Para pengusaha industri kreatif meminta pemerintah membebaskan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pasalnya, industri kreatif dalam negeri saat ini masih kalah bersaing dari sisi harga dengan produk impor.
Pembebasan PPN ini diharapkan berlaku bagi seluruh pelaku usaha di sektor industri kreatif. Dengan kata
Potensi Belum Dimanfaatkan
Harian Kompas, 16 March 2016
Pemerintah Akan Makin Tegas terhadap Penunggak Pajak
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan semakin bersikap tegas terhadap warga negara yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Pemerintah, bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, menelusuri rekening yang diduga mencurigakan.
Rekening dicocokkan dengan
Dirjen Pajak Incar 80 Juta Konsumen Transaksi Online
okezone.com, 16 March 2016
JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan fokus pada transaksi online atau e-commerce. Pasalnya, sudah ada 80 juta pengguna dari transaksi online yang dapat dikenakan sebagai objek pajak.
"Pengguna saja sudah 80 juta pengguna, sekarang sama seperti jual lagu atau bikin animasi jual langsung,
Tarif PPh Badan di Indonesia Bakal Turun Samai Thailand
cnnindonesia.com, 14 March 2016
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah berencana menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan di Indonesia dari angka 25 persen yang berlaku saat ini. Direktur Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak John Hutagaol mengatakan penurunan tarif tersebut harus dilakukan mengikuti persaingan antar negara.
Menurut John, banyak negara
Penerimaan Masih Merosot
Harian Kompas, 10 March 2016
Masih Ada Potensi Penggalian Pajak
JAKARTA, KOMPAS — Penerimaan pajak Februari 2016 merosot dibandingkan dengan Februari 2015. Kondisi serupa juga terjadi pada Januari 2016. Tren penerimaan pajak bulanan yang merosot, yang terjadi sejak awal 2015, diperkirakan masih terus berlanjut.
"Januari-Februari tahun lalu juga lebih rendah dibandingkan
DPR: Sistem Ketaatan Pajak Harus Ditegakan
republika.co.id, 10 March 2016
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah harus menegakan sistem ketaatan pajak yang selama ini kurang terberlakukan. Sebab dengan penegakan perbayaran wajib pajak, bisa meningkatkan dana pemerintah untuk kembali dialokasikan kepada masyarakat.
Anggota Komisi XI DPR, Ecky Awal Mucharam mengatakan, pemerintah melalui
Ribuan Penyidik Kejar Wajib Pajak
Harian Kontan, 10 March 2016
JAKARTA. Gara-gara kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty menggantung, Kementerian Keuangan kini menyiapkan strategi alternatif. Yakni: memperketat pemeriksaan kepatuhan wajib pajak pribadi dan badan.
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan bahkan telah menyiapkan 4.551 orang pemeriksa dan penyidik pajak untuk memeriksa profil para wajib
