Solomon Consulting Group

 

Artikel Akuntansi

UU Akuntan Publik (UU No. 5 Tahun 2011)

 

Melalui rapat paripurna DPR di Jakarta, pada tanggal 5 April 2011 DPR menyetujui pengesahan RUU Akuntan Publik menjadi Undang-Undang setelah melalui proses yang cukup lama, karena RUU Akuntan Publik ini sudah dipersiapkan sejak tahun 2007. Dengan adanya UU No. 5 Tahun 2011 (“UU 5/2011”) tentang Akuntan Publik maka Indonesia akhirnya ada Undang-Undang khusus yang mengatur akuntan publik, mengingat Undang-Undang terakhir mengenai akuntan adalah UU No. 34 Tahun 1954 tentang pemakaian gelar Akuntan.

 

Sehubungan dengan adanya good corporate governance di dalam pelaporan keuangan perusahaan, pelaporan keuangan yang transparan dan dapat diandalkan merupakan kebutuhan mutlak untuk mengakomodir kepentingan para stakeholder dari perusahaan. Akuntan Publik tersebut mempunyai peran terutama dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas. Dalam hal ini akuntan publik mengemban kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan suatu entitas. Dengan demikian, tanggung jawab akuntan publik terletak pada opini atau pernyataan pendapatnya atas laporan atau informasi keuangan suatu entitas, sedangkan penyajian laporan atau informasi keuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu untuk melindungi kepentingan publik, mendukung perekonomian yang sehat, efisien, dan transparan, memelihara integritas profesi akuntan publik, meningkatkan kompetensi dan kualitas profesi akuntan publik, dan melindungi kepentingan profesi Akuntan Publik sesuai dengan standar dan kode etik profesi, maka disusunlah Undang-Undang tentang Akuntan Publik.

 

Namun, kebutuhan tersebut diatas tidak didukung oleh jumlah akuntan publik yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) jumlah akuntan publik di Indonesia hingga 31 Maret 2011 baru 926 dari total penduduk 237 juta jiwa. Hal ini jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura dengan penduduk sekitar 5 juta jiwa memiliki 15.120 akuntan publik, dan Malaysia dengan jumlah penduduk sekitar 25 juta jiwa memiliki 2.460 akuntan publik.

 

Rendahnya perkembangan jumlah akuntan publik di Indonesia dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang mungkin dapat mempengaruhi minat seseorang untuk tidak menjadikan profesi akuntan publik sebagai pilihan. Faktor-faktor tersebut diantaranya: 

1.  Landasan hukum terkait profesi akuntan dan pelaporan akuntansi keuangan yang belum memadai untuk memberikan peran bagi akuntan publik, seperti terdapat kewajiban audit untuk perusahaan berdasarkan pasal 68 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebukan
  (1)  Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:
    a.  kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;
    b.

Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;

    c. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;
    d. Perseroan merupakan persero;
    e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
    f. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
  (2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS.
  (3) Laporan atas hasil audit akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi.
 

Akan tetapi tidak ada pengawasan dan sanksi apabila ketentuan diatas tidak dipatuhi.

2. Pangsa pasar jasa audit yang terbatas jumlahnya (terkait dengan faktor sebelumnya yaitu masih sedikitnya jumlah perusahaan terbuka dan jumlah perusahaan lain yang terikat dengan kebutuhan audit).
3. Perspektif atas risiko profesi (risiko hukum yang mengikat dalam jasa audit & assurance).
4. Tingginya biaya (diantaranya biaya untuk pendidikan, ujian profesi, perizinan, dan pelatihan professional berkelanjutan).

 

IAPI juga menjelaskan bahwa sejak 1997 hingga kini, pertumbuhan jumlah akuntan publik tidak signifikan dan cenderung stagnan. Hal ini tampak dari data umur akuntan publik yakni 64% telah berusia di atas 51 tahun, 25% berumur 41-50 tahun, dan 11% berumur 26-40 tahun.

 

Diantara 62 pasal dari UU 5/2011, ada pasal yang perlu diperhatikan bagi yang menempuh pendidikan jurusan akuntansi, yaitu dalam penjelasan dari pasal 6 ayat (1) huruf a yang menyatakan “Yang dapat mengikuti pendidikan profesi akuntan publik adalah seseorang yang memiliki pendidikan minimal sarjana strata 1 (S -1), diploma IV (D-IV), atau yang setara.” Dalam penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi akuntan publik tidak harus berasal dari sarjana akuntansi. Dalam hal ini untuk menjadi akuntan publik maka lulusan jurusan akuntansi akan bersaing dengan lulusan dari jurusan non akuntansi. Hal ini dikarenakan pemerintah ingin meningkatkan jumlah akuntan publik di Indonesia, hal ini sejalan dengan fakta-fakta dari IAPI yang sudah dijelaskan diatas tentang sedikitnya pertumbuhan akuntan publik di Indonesia.

 

Hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam UU 5/2011 adalah tentang adanya sanksi administratif dan sanksi pidana yang jelas. Untuk sanksi administratif seperti yang disebutkan dalam pasal 53 ayat (1) UU 5/2011, Menteri berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP atas pelanggaran ketentuan administratif. Dan juga dalam pasal 53 ayat (3) UU 5/2011 menyebutkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a.  rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu;
b. peringatan tertulis;
c. pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu;
d. pembatasan pemberian jasa tertentu;
e. pembekuan izin;
f. pencabutan izin; dan/atau
g. denda.

 

Untuk sanksi pidana, seperti yang dijelaskan dalam UU 5/2011 pasal 55, menyebutkan bahwa:

Akuntan Publik yang:

a.  melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j;
b. dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan, dan/atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau tidak membuat kertas kerja yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

 

Dalam UU 5/2011 pasal 57 menyebutkan bahwa:

(1) 

Setiap orang yang memberikan pernyataan tidak benar atau memberikan dokumen palsu atau yang dipalsukan untuk mendapatkan atau memperpanjang izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), atau Pasal 8 ayat (2), dan/atau untuk mendapatkan izin usaha KAP atau izin pendirian cabang KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) atau Pasal 20 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2)

Setiap orang yang bukan Akuntan Publik, tetapi menjalankan profesi Akuntan Publik dan bertindak seolah-olah sebagai Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan oleh korporasi, pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(4) Dalam hal korporasi tidak dapat membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang bertanggung jawab dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun.

 

Merujuk pada ketentuan penutup UU 5/201 akan ada penjelasan yang lebih spesifik terhadap UU 5/2011, hal ini dinyatakan dalam pasal 61 berikut:

(1)  Semua Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
(2) Semua Peraturan Menteri sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

 

-Tim SCG-

 

Loading

Arsip Artikel

Hubungi Kami

Solomon Consulting Group
     
Telepon : 081-1360-890
     
E-mail : info@proscg.com
     


 

Hubungi Kami

 

Event

Karir

Quotes

“Trust in the LORD with all your heart, and lean not to your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. [Proverbs 3 : 5,6]”

 

 

Copyright © 2012 by Solomon Consulting Group
Powered by tobsite.com