Berita Pajak
‹ First < 47 48 49 50 51 > Last ›
DPR Minta Penjelasan Potensi Pendapatan dari Pengampunan Pajak
republika.co.id, 20 April 2016
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Xi DPR RI mulai melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak untuk melihat pandangan mengenai program pengampunan pajak atau tax amnesty yang diusulkan pemerintah. Kali ini Komisi XI bertemu dengan perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang Indonesia (
Aturan Tarif dan Repatriasi Aset Menjadi Ganjalan Tax Amnesty
Harian Kontan, 19 April 2016
JAKARTA. Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai membahas rancangan undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty, kemarin. Dalam pembahasan perdana itu, Komisi XI menemukan tiga ganjalan.
Ketua Komisi XI DPR Ahmadi Noor Supit menjelaskan, ganjalan pertama, manfaat tax amnesty bagi penerimaan. Selama ini
Repatriasi Butuh Persiapan
Harian Kompas, 19 April 2016
DPR Ingin Masukan soal Pengampunan Pajak dari Sejumlah Pihak
JAKARTA, KOMPAS — Beragam kalangan di dalam negeri berharap dana repatriasi yang memanfaatkan fasilitas pengampunan pajak bisa masuk ke aneka bentuk investasi, seperti industri dan infrastruktur. Namun, agar lebih lancar, untuk memanfaatkannya dibutuhkan
KPK Pantau Nama-nama di Panama Papers
Harian Kompas, 19 April 2016
JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi akan tetap memantau perkembangan nama-nama pejabat negara yang masuk dalam Panama Papers sebagai pemilik perusahaan di negara-negara aman dari perlindungan pajak (tax haven).
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Senin (18/4), di Jakarta, mengatakan, ada banyak alasan seseorang membuat
Dana Repatriasi Mengincar Infrastruktur
Harian Kompas, 18 April 2016
Pengampunan Pajak Dinanti
JAKARTA, KOMPAS — Para pemilik dana yang diparkir di luar negeri mengincar pembiayaan infrastruktur dan turunannya dibanding diinvestasikan di sektor keuangan menyusul rencana pembahasan RUU Pengampunan Pajak. Mereka mengakui bisnis infrastruktur menarik.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Suryadi Sasmita
Kemkeu Gandeng DKI Kejar Pajak Artis dan Akuntan
Harian Kontan, 15 April 2016
KEMENTERIAN Keuangan (Kemkeu) akan menggandeng Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengejar pajak penghasilan (PPh) orang pribadi non karyawan.
Menurut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, saat ini kontribusi pajak dari wajib pajak orang pribadi non karyawan masih terbilang kecil sehingga perlu ditingkatkan.
DPR setujui kenaikan batas minimum PTKP 2016
Selasa, 12 April 2016 01:28 WIB | antaranews.com
Jakarta (ANTARA Newsra) - Komisi XI DPR RI menyetujui usulan Kementerian Keuangan terkait kenaikan batas minimun Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2016 sebesar 50 persen dari yang ditetapkan pada 2015.
"Kami menyetujui penyesuaian besaran PTKP yang dikonsultasikan Menteri Keuangan dan mulai berlaku untuk
Pebisnis Online Tidak Setuju Penerapan Pajak
Harian Kontan, 14 April 2016
JAKARTA. Pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) bisnis online (e-commerce) ditentang kalangan pebisnis online. Terutama pebisnis online jenis marketplace dan iklan baris atau classifi ed advertising.
Daniel Tumiwa, Ketua Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA) menyatakan, penerapan PPN bisnis online tidak adil. Pemerintah tidak melihat bahwa bisnis
Celah Pengampunan Terpidana Pajak
Harian Kontan, 14 April 2016
JAKARTA. Seretnya penerimaan negara dan alotnya pembahasan RUU Pengampunan Pajak atau tax amnesty membuat pemerintah mengambil jalan cepat. Pada 8 April 2016 lalu, pemerintah menerbitkan aturan baru tentang tata cara penghentian penyidikan pidana pajak.
Lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 55 Tahun 2016 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian
Pengemplang Pajak Diincar, Gijzeling Bakal Ditebar
Harian Kontan, 13 April 2016
TAHUN ini merupakan tahun penegakan hukum. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu). Ditjen Pajak menyatakan sedang bersiap menindak para wajib pajak (WP) bandel yang menunggak pajak melalui aksi sandera badan atau gijzeling.
Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Edi Slamet Irianto mengatakan,
