Berita Pajak
‹ First < 45 46 47 48 49 > Last ›
Pemerintah Siapkan Payung Hukum Alternatif
Harian Kompas, 28 April 2016
TANGERANG, KOMPAS — Pemerintah menyiapkan pilihan payung hukum alternatif mengenai perpajakan jika pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak meleset dari target. Alternatif yang dimaksud adalah dengan menerbitkan peraturan pemerintah tentang deklarasi pajak yang semangatnya selain memperbaiki basis data juga meningkatkan pendapatan dari sektor pajak.
<
Saling Gertak di Tax Amnesty
Harian Kontan, 28 April 2016
JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai tak sabar dengan leletnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty.
Mendekati masa reses 29 April, parlemen lewat komisi XI tak juga masuk substansi isi undang-undang tax amnesty, namun masih menggelar rapat dengar pendapat dengan ahli dan lembaga
Penerima Tax Amnesty Perlu Diberikan Kepastian Hukum
Harian Kontan, 27 April 2016
JAKARTA. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengusulkan adanya kepastian hukum bagi wajib pajak (WP) dalam RUU Pengampunan Pajak atau tax amnesty. Jika WP membawa balik harta yang disembunyikan ke Indonesia, PPATK mengusulkan lembaga penegak hukum seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan tidak mengutak-atik WP
Pajak Kejar Pemilik Perusahaan Cangkang
Harian Kontan, 27 April 2016
JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan mengejar sejumlah emiten yang diketahui dimiliki perusahaan cangkang di luar negeri, namun belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT).
Ditjen Pajak mengklaim telah mengantongi data konglomerat yang memiliki special purpose vehicle (SPV) di negara surga pajak.
Direktur
Giliran Grab dan Uber, Diuber Pajak
Harian Kontan, 27 April 2016
JAKARTA. Pemerintah kian gencar mengejar perusahaan digital. Di tengah proses mengejar pajak Google, Facebook, Yahoo! serta Twitter, kini giliran pajak perusahaan transportasi online asing yang dikejar, yaitu Uber dan Grab.
Menurut Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Pajak Jakarta Khusus Muhammad Hanif, pengejaran pajak Uber dan
Sejumlah Aturan Disinkronkan
Harian Kompas, 27 April 2016
Presiden Kumpulkan Penegak Hukum Bahas Pengampunan Pajak
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mengumpulkan pimpinan lembaga penegak hukum terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Presiden menginginkan agar mereka memiliki persepsi sama sebelum RUU disetujui dan kelak diberlakukan.
Langkah ini dilakukan agar
Jampidsus: Dirjen Pajak Harus Miliki Data Akurat
republika.co.id, 27 April 2016
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat terkait untuk mendapatkan pemaparan mengenai rancangan undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty. Kali ini DPR mengundang otoritas hukum untuk menindaklanjuti kejelasan dari RUU tersebut.
Jaksa
Lahan Infrastruktur Diusulkan Bebas PPh
Harian Kontan, 26 April 2016
JAKARTA. Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengusulkan untuk menghapuskan pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan yang diperoleh dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan bagi masyarakat yang tanahnya dibebaskan untuk pembangunan infrastruktur.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan mengatakan
OJK Ingin Dana Tax Amnesty Masuk Bank
Harian Kontan, 26 April 2016
JAKARTA. Likuiditas perbankan Indonesia berpotensi mendapatkan guyuran dana segar andai beleid pengampunan pajak atawa tax amnesty diterapkan. Maklum, potensi dana dari kebijakan pajak ini terbilang besar.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad menyatakan, OJK akan mengarahkan aliran dana dari
Google, Facebook, Twitter dan Yahoo! Bisa Lolos Pajak
Harian Kontan, 26 April 2016
JAKARTA. Pemerintah harus bersiap gigit jari dalam upaya mengejar penerimaan pajak dari empat perusahaan digital terbesar di dunia: Google, Facebook, Twitter dan Yahoo! Sebab masih ada hambatan aturan yang menyebabkan keempat raksasa digital dunia itu sulit dijangkau.
Saat ini pemerintah sedang memeriksa empat perusahaan
