Berita Pajak
‹ First < 67 68 69 70 71 > Last ›
Penerimaan Pajak Hingga September Capai 53,02%
analisadaily.com, 9 October 2015
Jakarta, (Analisa). Realisasi penerimaan pajak nasional terhitung sejak Januari hingga September 2015 mencapai Rp686,27 triliun atau 53,02 persen dari target yang dicanangkan pemerintah Rp1.294,26 triliun.
“Penerimaan pajak sudah di atas 50 persen. Apabila dihitung dengan PPh Migas realisasinya 53,02 persen,
Kantor Staf Presiden Mengaku Baru Dengar
Harian Kompas, 8 October 2015
JAKARTA, KOMPAS — Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengaku, pemerintah baru dengar adanya Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Nasional yang baru-baru ini diusulkan sejumlah anggota DPR. Bahkan, Teten mempertanyakan asal-usul datangnya RUU tersebut.
"Setahu saya, Presiden Joko Widodo sangat berkomitmen dengan agenda pemberantasan
Faktur Fiktif Pangkas Potensi Pajak Rp 6 T
Harian Kontan, 7 October 2015
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) menghitung ada potensi kerugian akibat faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS) atau faktur fiktif sebesar Rp 6,46 triliun pada 2015.
Potensi kerugian penerimaan negara itu berasal dari 10.982 wajib pajak (WP). Perinciannya, Rp 3,28 triliun berasal dari WP di Jakarta,
Pengurangan PPh Badan Bisa Memicu Perang Tarif
Harian Kontan, 7 October 2015
JAKARTA. Rencana pemerintah memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 25% menjadi 18%, menuai pro dan kontra. Di satu sisi kebijakan ini dinilai bisa membantu pengusaha menghadapi perlambatan ekonomi, di sisi lain rencana ini dianggap akan memicu perang tarif pajak
Instrumen Pajak Properti Perlu Dikaji Ulang
bisnis.com, 6 October 2015
Bisnis.com, JAKARTA—Sejumlah pengamat menilai pemerintah perlu melakukan pengkajian ulang dan harmonisasi terkait plafon harga properti yang terkena pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan (PPh).
Pada pertengahan September lalu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyampaikan, pemerintah akan segera merevisi
Target Pajak agar Tak Bebani
Harian Kompas, 5 October 2015
JAKARTA, KOMPAS — Beratnya tekanan ekonomi yang dirasakan di dalam negeri tahun ini akan berlanjut minimal sampai 2016. Dalam situasi demikian, pajak sebaiknya menekankan pada ekstensifikasi. Langkah ini bukan hanya agar sektor riil bertahan, melainkan juga stimulus bagi swasta.
"Ini bukan saat yang
Tiga Hal Ini Perlu Masuk di RUU Tax Amnesty
jpnn.com, 5 October 2015
JAKARTA - Rencana pemerintah menerapkan tax amnesty atau pengampunan pajak mendapat respon positif dari Komisi XI DPR yang membidangi keuangan. Sebab, kebijakan yang akan dituangkan dalam undang-undang itu diyakini tidak hanya demi menambal kurangnya penerimaan negara dari perpajakan, tetapi juga menjadi sebuah terobosan penting.
<
Target Perpajakan Turun
Harian Kontan, 2 October 2015
PEMERINTAH dan Badan Anggaran (Banggar) DPR memangkas target penerimaan perpajakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Tanpa memperhitungkan migas, penerimaan perpajakan tahun depan ditargetkan Rp 1.504 triliun, turun Rp 13 triliun dari usulan Presiden Joko Widodo di Nota Keuangan RAPBN 2016 sebesar Rp 1.517 triliun. "Dengan perubahan
Bebas PPN, Impor Pesawat Tuntut Bebas Bea Masuk Perusahaan penerbangan
Harian Kontan, 1 October 2015
JAKARTA. Pelaku bisnis penerbangan menyambut dingin terobosan pemerintah untuk membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi impor pesawat berikut dengan komponennya. Meski ini bisa sedikit membantu, pengelola maskapai berharap pemerintah lebih banyak lagi menghapuskan bea masuk impor pesawat berikut komponennya yang mereka rasa lebih memberatkan beban
Demi Target Pajak, PPN Rokok Bakal Naik
Harian Kontan, 30 September 2015
JAKARTA. Pemerintah akan menaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) efektif untuk rokok menjadi 8,7% di tahun depan. Kepastian kenaikan tarif untuk rokok itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Nomor 174/PMK.03/2015 tentang tata cara perhitungan dan pemungutan PPN atas penyerahan hasil tembakau.
Tarif PPN yang
