Berita Pajak
‹ First < 66 67 68 69 70 > Last ›
Investor Tunggu Dampak Paket
Harian Kompas, 13 October 2015
Insentif Diskon Pajak Penempatan Devisa Hasil Ekspor Berpengaruh
JAKARTA, KOMPAS — Investor di pasar valuta asing tetap menunggu dampak paket kebijakan pemerintah dan otoritas terkait terhadap perekonomian nasional. Keputusan investor yang tidak hanya bertumpu pada ekspektasi, akan membuat nilai tukar rupiah lebih
Pengemplang Pajak Akan Diampuni
Harian Kontan, 13 October 2015
JAKARTA. Kabar baik bagi para pengemplang pajak dan pengusaha yang memarkir dananya di luar negeri. Aksi mereka dan tunggakan pajaknya di masa lalu bisa diampuni pemerintah asalkan mau menarik dananya dan menyimpannya di dalam negeri.
Poin itu masuk dalam salah satu pasal Rancangan Undang-Undang (
Pengamat Ragu Pemerintah Punya Data RUU Pengampunan Pajak
sindonews.com, 13 October 2015
JAKARTA - Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo meragukan pemerintah memiliki data dan infrastruktur yang akurat untuk mendukung terealisasinya Rancangan Undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak. Jika data dan infrastrukturnya sudah ada, sebaiknya pemerintah bisa membuktikan kepada masyarakat.
Sebaliknya, jika data belum akurat maka akan berimbas
RUU Pengampunan Nasional, Pengamat: Ini Tax Amnesty Plus Plus
tempo.co, 12 October 2015
TEMPO.CO, Jakarta: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional mendapat nada sumbang dari pengamat perpajakan. Kepala Riset Kebijakan Ekonomi Publish What You Pay Indonesia, Wiko Saputra, menilai negara seperti sudah kehabisan akal. Luasnya objek yang menjadi sasaran pengampunan menunjukkan kalau RUU itu
Pemberian Insentif Terhambat Birokrasi
Harian Kompas, 12 October 2015
JAKARTA, KOMPAS — Birokrasi menghambat pemberian insentif untuk investasi dunia usaha. Insentif berupa pengurangan Pajak Penghasilan telah diterbitkan per 6 April 2015. Namun, sampai saat ini, baru empat kementerian yang telah menindaklanjutinya dengan menerbitkan aturan pelaksana.
"Kementerian teknis memang seharusnya mengeluarkan peraturan pelaksana untuk
Target Pajak Minim, Pemerintah Cari Utang
Harian Kontan, 12 October 2015
JAKARTA. Pemerintah berencana menambah pembiayaan utang untuk menutup defisit pada tahun ini. Sebab pelebaran defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015 kian tak terhindarkan seiring minimnya realisasi penerimaan pajak.
Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menunjukkan, sampai akhir September 2015, realisasi
Penerapan PPN Jalan Tol 10% Ditunda
Harian Kontan, 12 October 2015
JAKARTA. Pemerintah menunda pengenaan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jalan tol pada tahun ini. Perlambatan ekonomi yang memukul daya beli masyarakat, menjadi alasan penundaan ini.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat&
Tax Amnesty Bisa Timbulkan Moral Hazard
analisadaily.com, 12 October 2015
Timing Tak Tepat
Jakarta, (Analisa). Pengampunan pajak (tax amnesty) dinilai hanya akan merugikan dan menimbulkan moral hazard apabila dilakukan pada saat yang tidak tepat. Kesiapan menjadi sangat berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Demikian pandangan
Ditjen Pajak Menggali Data Lewat Media Sosial
Harian Kontan, 12 October 2015
JAKARTA. Statusmu, harimaumu! Istilah itu akan sangat cocok untuk menggambarkan kegemaran masyarakat menggunakan media sosial (social media) seperti Facebook, Twitter dan lain-lain. Sebab informasi yang diunggah di media sosial kini akan dimanfaatkan Ditjen Pajak untuk mengejar penerimaan negara.
RUU Pengampunan Pajak Tanpa Penelitian Akademis
sindonews.com, 9 October 2015
JAKARTA - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai, usulan Rancangan Undang-undang (RUU) Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak Nasional dilakukan tanpa adanya penelitian akademis, filosofis, dan sosiologis.
"Pertanyaannya, kebutuhan masyarakat yang mana? Artinya daruratnya ada di DPR (yang mengusulkan).
