Berita Pajak
‹ First < 69 70 71 72 73 > Last ›
Ditjen Pajak Tidak Merevisi Pajak Properti
Harian Kontan, 22 September 2015
JAKARTA. Walau dinilai tidak akan sinkron dengan aturan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Ditjen Pajak yakin Kementerian Keuangan (Kemkeu) tidak akan merevisi aturan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas barang sangat mewah, khususnya properti. "Tidak apaapa (jika tidak sinkron), karena objeknya berbeda," kata Direktur Jenderal (
Beleid PPnBM Tak Sinkron dengan PPh 22
Harian Kontan, 21 September 2015
JAKARTA. Kebijakan pungutan pajak properti, baik untuk rumah maupun apartemen kembali menuai kontroversi. Pasalnya, dua aturan tentang pungutan pajak properti, yaitu Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 saling bertentangan.
Dalam pernyataan resmi Menteri
Pemerintah Beri Diskon Pajak Bagi Revaluasi Aset Perusahaan
Harian Kontan, 21 September 2015
JAKARTA. Lewat paket ekonomi tahap I, pemerintah memberikan insentif pajak bagi wajib pajak badan/perusahaan di dalam negeri. Insentif ini berupa diskon pajak 50% bagi perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merevaluasi aktiva tetap atau aset.
Ditjen Pajak Kembali Mengejar Penunggak Pajak
Harian Kontan, 17 September 2015
JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali mengejar wajib pajak. Yang terbaru, aparat pajak menerapkan gijzeling atau paksa badan terhadap direktur perusahaan industri kemasan, berinisial SS. SS merupakan penunggak pajak sekaligus pemegang saham PT ANI, perusahaan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kelapa Gading dan
Ditjen Pajak Terus Desak OJK Buka Data Perbankan
Harian Kontan, 17 September 2015
JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak masih meminta Otoritas Jasa Keungan (OJK) agar mau membuka data nasabah perbankan. Alasan Ditjen Pajak, pembukaan data ini menerapkan ketentuan pertukaran informasi pajak antar negara yang akan berlaku pada akhir 2017.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Sigit Priadi Pramudito
Banjir Protes, PPnBM Properti Diperlonggar
Harian Kontan, 17 September 2015
JAKARTA. Setelah mendapat protes bertubi-tubi, Kementerian Keuangan (Kemkeu) akhirnya mengambil keputusan atas revisi aturan Pajak Penjualan Barang Mewah atau PPnBM properti.
Hasilnya lumayan melegakan Pertama, pungutan PPnBM berdasarkan harga jual, tak lagi luas properti. "
Kepatuhan Lapor Pajak 2015 Turun
Harian Kontan, 16 September 2015
JAKARTA. Kewajiban formal wajib pajak Indonesia tergolong rendah. Dari tahun ke tahun, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan belum juga berhasil membenahi kepatuhan wajib pajak melaporkan pajaknya.
Data Ditjen Pajak menunjukan, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi per 10 September 2015, baru 56,36%.
Protes Beleid PPnBM Properti Rp 2 Miliar
Harian Kontan, 16 September 2015
JAKARTA. Di tengah upaya menggenjot penjualan saat pasar lesu, industri properti bersiap menerima tantangan baru. Yakni: rencana Kementerian Keuangan (Kemkeu) merevisi beleid Pajak Penjualan Barang Mewah atau PPnBM atas properti dari Rp 5 miliar menjadi mulai Rp 2 miliar.
Bak kena godam, para pengembang yakin, beleid
Setoran Pajak Baru Sumbang 46% ke Kas Negara Dalam 8 Bulan
cnnindonesia.com, 16 September 2015
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sepanjang Januari hingga Agustus mengumpulkan penerimaan sebesar Rp 598,27 triliun atau 46,22 persen dari target yang dibebankan Rp 1.294,26 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015.
Realisasi penerimaan ini lebih rendah dibandingkan dengan perolehan periode
Properti Rp 2 Miliar Disasar Pajak
Harian Kontan, 15 September 2015
JAKARTA. Pemerintah pantang menyerah dalam mencari penerimaan pajak. Selain menggaruk pajak dari pelonggaran beleid investor asing memiliki apartemen, yang terbaru adalah: Kementerian Keuangan (Kemkeu) berencana memperluas pengenaan pajak properti dengan menurunkan batasan harga properti yang akan dipungut pajak.
Lewat revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
