Berita Pajak
‹ First < 64 65 66 67 68 > Last ›
Debat Kusir Tax Amnesty di Gedung Parlemen Jumat Dini Hari
cnnindonesia.com, 30 October 2015
Jakarta, CNN Indonesia -- Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 berjalan sengit di parlemen dengan masuknya potensi penerimaan yang bersumber dari rencana kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty).
Tensi pembahasan sempat memanas dalam rapat yang berlangsung marathon sejak Kamis (29/10) hingga Jumat (30/10)
Beri tax amnesti, pemerintah diminta buka data wajib pajak dulu
merdeka.com, 30 October 2015
Merdeka.com - Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah berencana mengeluarkan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak. Meski demikian, pemerintah belum memutuskan waktu berlakunya kebijakan tersebut.
Rencana pemberian tax amnesty ini menuai kontra dari anggota parlemen saat pembahasan RAPBN 2016 di Banggar DPR.
<
Fraksi DPR Tak Satu Suara Soal Tax Amesty
Harian Kontan, 28 October 2015
JAKARTA. Nasib Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan bagi pengemplang pajak (tax amnesty) belum jelas. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengaku masih menyempurnakan usulan guna merevisi draf awal. Saat yang sama, masih ada perdebatan antar fraksi tentang asal usul RUU. Padahal, targetnya, RUU
Pemerintah Seharusnya Terapkan Tax Amnesty
analisadaily.com, 28 October 2015
Medan, (Analisa). Pemerintah seharusnya dalam tahun ini menerapkan pengampunan pajak atau tax amnesty yang dinanti-nantikan wajib pajak (WP).
Tax amnesty sudah sejak 2008 didengungkan, namun belum ada realisasinya. Padahal jika kebijakan tersebut digulirkan akan dapat mendorong penerimaan pajak.
“Bahkan keuangan
Infrastruktur Terhambat
Harian Kompas, 27 October 2015
Pola Penerimaan Pajak Sama, Defisit Anggaran Bisa Lebih Lebar
JAKARTA, KOMPAS — Akibat penerimaan pajak jauh di bawah target, defisit anggaran pemerintah 2015 bisa lebih besar ketimbang skenario Kementerian Keuangan. Persoalannya, ruang pelebaran defisit sudah amat terbatas. Dampaknya, pembangunan infrastruktur tak secepat harapan.
Jadi Target, Notaris Kena Pajak Final
Harian Kontan, 27 October 2015
JAKARTA. Satu per satu poin-poin revisi undang-undang (UU) Pajak Penghasilan (PPh) mulai dibuka. Setelah pekan lalu Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan mengatur transaksi pajak e-commerce, kini dalam revisi UU PPh, Pajak berencana mengenakan pajak final bagi notaris.
Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito bilang, pajak
Revaluasi Aset Dapat Insentif Pajak
Harian Kompas, 23 October 2015
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memberikan insentif pajak kepada perusahaan yang merevaluasi aset. Selain itu, pajak ganda dalam penerbitan Kontrak Investasi Kolektif-Dana Investasi Real Estate dihapus. Adapun Otoritas Jasa Keuangan merelaksasi aturan perbankan syariah.
Pokok-pokok dalam paket kebijakan ekonomi V itu diumumkan
DPR Masih Perbaiki Draft RUU Pengampunan Pajak
tempo.co, 21 October 2015
TEMPO.CO , Jakarta: Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Firman Subagyo mengatakan, draft Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak masih terus direvisi. Ia mengatakan hingga saat ini ia masih menerima usulan dari fraksi-fraksi. Termasuk kalimat “...penghapusan sanksi pidana tertentu dengan membayar uang tebusan...”
<
Paket Ekonomi V Soal Pajak dan BBM Meluncur Hari Ini
Harian Kontan, 22 October 2015
JAKARTA. Setelah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid IV pada pekan lalu (15/10), pemerintah akan kembali merilis paket ekonomi lanjutan jilid V pada hari ini, Kamis (22/10). Jika sebelumnya paket kebijakan mengatur tentang penetapan upah, pada paket V, pemerintah lebih menyoroti soal keringanan pajak.
Tanpa merinci
Setoran Pajak Berpeluang Meleset Rp 150 Triliun
Harian Kontan, 22 October 2015
Dengan shortfall penerimaan pajak Rp 150 triliun, defisit APBNP 2015 bisa melebihi 2,5%
JAKARTA. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 membengkak. Bahkan diperkirakan defisit tahun ini akan lebih besar dari target pemerintah sebesar 2,23%. Rendahnya penerimaan pajak menjadi penyebab mengapa defisit APBNP 2015
