Berita Pajak
Guernsey, Kepulauan Surga Pajak dan Persembunyian Uang
Harian Kontan, 9 October 2017
Standard Chartered Plc (Stanchart) tersandung kasus aliran dana miliaran dollar AS. Perkara ini bermula dari penyelidikan internal Stanchart, yang menemukan adanya aliran dana dari Guernsey ke Singapura. Dana jumbo senilai US$ 1,4 miliar itu disebut-sebut milik warga Indonesia. Mengapa menaruh aset di Guernsey? Benarkah kawasan ini
Setor Pajak Rendah, Ditjen Pajak Siaga Satu
Harian Kontan, 9 October 2017
Dirjen Pajak mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala kanwil untuk siaga 24 jam
JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) berstatus siaga satu. Hal ini terindikasi dari instruksi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak kepada bawahannya agar stand by selama 24 jam untuk mengamankan target penerimaan pajak tahun 2017.
<
Beleid Pajak Baru Terasa Berat Sebelah
Harian Kontan, 6 October 2017
Ketentuan baru di dalam RUU KUP dinilai lebih condong menguntungkan pemerintah dan merugikan wajib pajak
JAKARTA. Keinginan pemerintah merevisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menuai protes pengusaha. Alasannya, banyak ketentuan di draft Rancangan Undang-Undang (RUU) KUP yang dinilai memberatkan
Realisasi Pajak Sampai September Capai 60%
Harian Kontan, 5 October 2017
JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, kinerja penerimaan pajak hingga September 2017 cukup bagus. Dia mengklaim, pada periode itu, pencapaian penerimaan pajak telah mencapai 60% dari target APBNP 2017 Rp 1.283 triliun.
Dilaporkan ke Presiden Joko Widodo, Selasa (3/10), Menkeu mengatakan, pencapaian itu lebih tinggi dibanding realisasi
Pajak Jaring Pembeli Emas Batangan
Harian Kontan, 5 October 2017
Pembeli emas batangan tanpa NPWP terkena pungutan pajak 0,9%
JAKARTA. Publik heboh dengan pengumuman yang terpampang di gerai-gerai penjualan emas batangan Logam Mulia. Gerai-gerai milik PT Aneka Tambang itu memasang pengumuman: pembelian emas batangan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) mulai 2 Oktober 2017.
Besarnya: 0,45% bila
Peserta Amnesti Pajak Belum Akan Diburu Petugas Pajak
Harian Kontan, 3 October 2017
JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memastikan wajib pajak yang sudah mengikuti amnesti pajak tak perlu takut dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Pajak Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan.
Meski menjadi payung hukum bagi
Standar Penilaian Harta Diterbitkan
Harian Kompas, 29 September 2017
JAKARTA, KOMPASDirektorat Jenderal Pajak menerbitkan standar penilaian harta selain kas. Standar ini akan menjadi dasar bagi otoritas pajak dalam menentukan nilai harta yang didapati belum dilaporkan.
Pedoman itu tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 24 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Harta Selain Kas
Pedoman Terbit, Aparat Pajak Siap Periksa Harta
Harian Kontan, 29 September 2017
Dirjen Pajak merilis surat edaran yang menjadi pedoman penghitungan pajak harta tersembunyi
JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor SE-24/PJ/2017 tentang petunjuk teknis penilaian harta selain kas yang bisa dikenakan pajak penghasilan (PPh). SE ini merupakan aturan turunan dari
Pengamat Pajak Mendukung PP 36/2017
Harian Kontan, 28 September 2017
JAKARTA. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan ini, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap. Sementara bagi wajib pajak yang tidak mengikuti amnesti pajak, PP ini menyasar harta bersih
Pengusaha Menyoroti Potensi Perselisihan Nilai Pajak
Harian Kontan, 27 September 2017
JAKARTA. Pelaksanaan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017 menjadi kekhawatiran terbesar pengusaha. Menurut mereka pasal tersebut berpotensi menimbulkan perselisihan (dispute), sehingga perlu ada aturan teknis yang mengatur.
Wakil Industri Keuangan Non-Bank Dewan Pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sidhi Widyapratama mengatakan, satu poin
