Berita Pajak
‹ First < 87 88 89 90 91 > Last ›
NJOP Akan Dihapus Tahun 2016
Harian Kontan, 11 February 2015
JAKARTA. Pemerintah masih menggodok perubahan mekanisme penilaian harga tanah. Targetnya, tahun depan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tak ada lagi dan diganti sistem zona nilai tanah. Beberapa hal yang belum tuntas disepakati di antaranya adalah formula penentuan nilai setiap zona.
Menteri Agraria dan Tata
Detektif Pajak Kejar Pengemplang Pajak
Harian Kontan, 11 February 2015
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini mulai mengandalkan sistem penegakan hukum demi mengejar penerimaan pajak. Setelah melakukan sandera badan terhadap sejumlah penunggak pajak, DJP mulai menambah keahlian petugas pajak guna mengejar wajib pajak nakal.
Bak detektif, DJP pun membekali pegawainya dengan keahlian dalam penelitian,
20 Juta Wajib Pajak Belum Miliki NPWP
suaramerdeka.com, 10 February 2015
YOGYAKARTA, suaramerdeka.com - Direktorat Jenderal Pajak akan terus menggali potensi perpajakan. Sampai saat ini, dari 45 juta penduduk Indonesia yang masuk kategori wajib pajak, baru 25 juta yang memiliki Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Sementara, separuh sisanya belum mematuhi kewajiban membayar pajak. Saat melakukan
Pemerintah Diminta Kaji Pajak Bisnis Online
bisnis.com, 9 February 2015
Bisnis.com, JAKARTA --Pemerintah sedang berancang-ancang menerapkan pemberlakuan pajak terhadap bisnis online di tanah air.
Terkait rencana tersebut, Head Doku Wallet Gilbert Thanamas meminta pemerintah mengkaji kembali rencana pemberlakuan pajak bisnis online yang saat ini masih dalam tahap penggodokan Kementerian Keuangan dengan Kementerian
Pajak Perusahaan Bakal Diturunkan
Harian Kontan, 5 February 2015
JAKARTA. Para pengusaha maupun calon investor riang mendengar kabar ini: pajak penghasilan (PPh) perusahaan atau badan akan diturunkan. Saat ini tarif PPh perusahaan berkisar 25%.
Perubahan tarif PPh badan ini sedang dibahas di Kementerian Keuangan. "Ini bagian dari paket
PBB Dihapus untuk Perangi Spekulan
Harian Kompas, 5 February 2015
JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tengah menggodok aturan untuk menghapus Pajak Bumi dan Bangunan serta menetapkan zonasi kisaran harga tanah. Langkah ini bertujuan memerangi spekulan tanah sekaligus menyejahterakan rakyat karena hanya membayar PBB saat pertama kali membeli rumah
Aparat Pajak Kejar Tunggakan Pajak Rp 20 Triliun Tahun Ini
Harian Kontan, 3 February 2015
JAKARTA. Aparatur pajak di era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sepertinya pantas mengusung slogan kerja ‘Tiada Hari Tanpa Bicara Pajak’. Lihat saja, berbagai strategi kebijakan terus digencarkan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk mengejar setoran pajak.
Kali ini, Ditjen Pajak berencana
Intensifikasi Sasar Profesi Akan Ada Operasi Jaring Wajib Pajak Kaya
Harian Kompas, 2 February 2015
JAKARTA, KOMPAS — Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak tahun ini menyasar kelompok profesi. Langkah ini merupakan bagian dari pengawasan terhadap wajib pajak orang pribadi nonkaryawan yang ditargetkan Rp 40 triliun. Sejauh ini kontribusi pajak dari kelompok ini masih sangat minim.
Dosen Fakultas Ekonomi Unika Indonesia
Peraturan Baru Pajak Picu Migrasi Dana ke Luar Negeri
www.infobanknews.com, 6 Februari 2015
Jakarta–Dana-dana kakap akan lari ke luar negeri dan ini merupakan penghianatan pemerintah yang sebelumnya hendak menarik dana-dana dari luar negeri ke dalam negeri. Hal itu sebagai reaksi dari sejumlah nasabah kakap setelah Dirjen Pajak mengeluarkan peraturan yang mewajibkan bank melaporkan daftar dan
Peraturan Pajak Potensi Langgar Kerahasian Bank
www.infobanknews.com, 6 Februari 2015
Jakarta–Kalangan perbankan dan nasabah mulai gelisah setelah Dirjen Pajak mengeluarkan peraturan yang mewajibkan bank melaporkan daftar dan bukti pemotongan pajak penghasilan (Pph) giro/deposito secara rinci per nasabah.
Menurut Peraturan Dirjen Pajak No. Per-01/PJ/2015 yang mewajibkan bank melaporkan daftar dan
