Berita Pajak
![]()
‹ First < 89 90 91 92 93 > Last ›
Rasio Pajak Jadi Target, Masyarakat Bisa Kontrol Kinerja Dirjen Pajak
Harian Kompas, 12 Nopember 2014
JAKARTA, KOMPAS — Seleksi terbuka posisi direktur jenderal pajak mendapat apresiasi. Namun, mekanisme itu tidak berarti jika rasio pajak tidak meningkat. Presiden Joko Widodo menargetkan rasio pajak pada 2019 mencapai 16 persen. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata rasio pajak 12 persen.
Dengan target tersebut, rasio pajak harus
PPATK: Separuh Kasus Pajak Terkait Pencucian Uang
TEMPO.CO, 13 Nopember 2014
TEMPO.CO, Pontianak - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyampaikan 69 laporan hasil analisis tindak pidana perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak. "Direktorat Jenderal Pajak telah menindaklanjutinya dengan penelaahan dan pemeriksaan," kata Kepala PPATK Muhammad Yusuf dalam acara Sharing Knowledge Anti Money Laundering di
Beli Rumah dan Mobil Wajib NPWP
jpnn.com. 10 Nopember 2014
JAKARTA - Upaya ekstensifikasi atau penambahan basis wajib pajak terus diupayakan. Salah satu yang bakal disasar adalah pembeli rumah dan mobil.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, tax compliance atau ketaatan pajak masyarakat Indonesia tergolong rendah, termasuk orang-orang kaya yang selama ini tidak membayar pajak
Garuda Siap Kembali Satukan Pajak Bandara-Tiket
analisadaily.com, 7 Nopember 2014
Jakarta, (Analisa). PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk siap menyatukan kembali pajak bandara atau "airport tax" dengan harga tiket asalkan sesuai standar global, artinya seluruh maskapai penerbangan nasional memberlakukan peraturan yang sama.
"Kami sangat mendukung, kami terbukti satu-satunya 'airline' (maskapai) dengan Citilink yang menjalankannya (airport
Pengadilan Pajak Perlu Diperkuat
Harian Kompas, 10 Nopember 2014
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintahan Joko Widodo perlu memperkuat pengadilan pajak sebagai salah satu instrumen untuk menuntaskan persoalan atau sengketa pajak. Penguatan tersebut dapat membantu pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara melalui pajak demi kesejahteraan rakyat.
”Proses pengadilan pajak seharusnya disederhanakan. Saya rasa baik jika pengadilan
Pertama Kali, Kemenkeu Lelang Jabatan Dirjen Pajak
suaramerdeka.com, 11 Nopember 2014
JAKARTA, suaramerdeka.com – Kementerian Keuangan untuk pertama kalinya melakukan lelang jabatan untuk eselon I Kemenkeu yakni Direktur Jenderal Pajak. Hal ini merupakan implementasi dari Undang-undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) No 5/2014.
“Jadi sebagai langkah implementasi UU ASN. Kita terapkan sekarang,” kata
Dongkrak Setoran, Penegakan Hukum Pajak Diperkuat
Harian Kontan, 31 October 2014
JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa dengan kinerja perpajakan yang selalu gagal mencapai target. Ke depan, agar penerimaan perpajakan meningkat signifikan dan bisa mencapai target, Jokowi menekankan pembenahan dalam pengumpulan pajak. Salah satunya dengan memperkuat aspek penegakan hukum di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Jokowi
Kesadaran Pajak Orang Indonesia Rendah, 80 Persen Harus Dipaksa
nefosnews.com, 29 October 2014
NEFOSNEWS, Jakarta – Fuad Rahmany, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan mengungkap, hanya 20 persen masyarakat Indonesia yang taat membayar pajak. Sisanya, 80 persen harus ditegur atau dipaksa.
“Enggak ada ceritanya orang kalau dilayani pasti bayar pajak. Ah, omong kosong. Itu cuma 20 persen dari masyarakat yang
Kepatuhan Bayar Pajak Rendah, Tax Buoyancy Kian Melempem
bisnis.com, 27 October 2014
Bisnis.com, JAKARTA—Tren penurunan tax buoyancy—elastisitas penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi—tahun ini bakal berlanjut seiring dengan proyeksi shortfall pajak sebesar Rp76 triliun.
Berdasarkan perhitungan atas data prediksi pemerintah, yakni pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% dan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak
Restitusi Pajak 2014 Lebih Besar
Harian Kontan, 22 October 2014
JAKARTA. Pengembalian kelebihan pembayaran (restitusi) pajak tahun ini diperkirakan lebih besar dibandingkan tahun lalu. Hal ini sejalan dengan penerimaan pajak yang semakin meningkat dari tahun sebelumnya.
Menurut Fuad Rahmany, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu), semakin besar penerimaan perpajakan, restitusi pajak
