Berita Pajak
‹ First < 101 102 103 104 105 > Last ›
Pajak Mulai Menyisir Pengusaha Tambang
Harian Kontan, 9 January 2014
JAKARTA. Kegagalan pencapaian target pada tahun 2013 tak membuat kantor pajak patah arang. Memasuki tahun kuda kayu ini, kantor pajak mulai memacu setoran dari kepatuhan wajib pajak. Salah satu sektor usaha yang mereka incar adalah usaha pertambangan dan penggalian.
Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen
Pajak Menyasar UKM Yogyakarta dan Surabaya
Harian Kontan, 6 January 2014
Jakarta. Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) akan menjadi salah satu prioritas Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan (Kemkeu) mendongkrak penerimaan pajak tahun ini. Selain jumlah wajib pajak yang cukup besar, nilainya juga terbilang besar.
Sejumlah langkah sudah dilakukan Ditjen Pajak. Pertama, dengan mendorong kepatuhan
Hingga 2020, pajak reksadana tetap 5%
kontan.co.id, 3 Januari 2014
JAKARTA. Pemerintah akhirnya menuntaskan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi. Revisi tersebut tertuang dalam PP Nomor 100 Tahun 2013.
Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, PP Nomor 100/2013 ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Pencapaian Pajak Tahun 2013 Merosot
Harian Kompas, 7 January 2014
JAKARTA, KOMPAS - Sejalan dengan pelambatan pertumbuhan ekonomi, pencapaian penerimaan pajak tahun 2013 terhadap target merosot dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sektor migas sebagai penyumbang utama pajak tahun ini merosot secara riil.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ahmad Fuad Rahmany dalam keterangan pers bersama pejabat
Kenaikan Tarif Royalti Batubara Mungkin Mundur
Harian Kontan, 16 December 2013
JAKARTA. Keinginan pemerintah untuk menaikkan tarif royalti batubara mulai 1 Januari 2014, tampaknya, bakal molor. Pasalnya, sampai detik ini, payung hukum penetapan kenaikan tarif royalti itu belum terbit.
Pemerintah, sejatinya, sudah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menaikkan royalti batubara maksimal 13%. Pengenaan kenaikan
Target Penerimaan Pajak 2013 Sulit Tercapai
Harian Kompas, 16 December 2013
Target penerimaan negara dari sektor pajak tahun 2013 sulit tercapai. Memasuki pertengahan Desember, penerimaan pajak baru mencapai 82 persen. Hingga akhir Desember, diperkirakan penerimaan pajak hanya akan mencapai kisaran 92 persen dengan nominal sekitar Rp 900 triliun. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany, Jumat (13/12), disela-sela Sosialisasi Peraturan Pemerintah
PPh Impor Naik, Pasar Ponsel Ilegal Tetap Tumbuh
Harian Kontan, 11 December 2013
JAKARTA. Kenaikan pajak penghasilan (PPh) impor dari 2,5% menjadi 7,5% yang mulai berlaku per 9 Desember 2013 lalu langsung menekan arus kas distributor ponsel domestik. Pasalnya, perusahaan ini harus membayar pajak lebih tinggi di awal tahun nanti.
Juliana Samudra, Direktur Keuangan PT Trikomsel Oke Tbk menyatakan, skema
Pajak Barang Konsumsi Naik, Termasuk Handphone dan Kendaraan CBU
jpnn.com, 10 December 2013
JAKARTA - Defisit transaksi berjalan menjadi momok perekonomian Indonesia. Sifat konsumtif masyarakat adalah salah satu pemantiknya. Karena itu, pemerintah pun mengambil langkah dengan menaikkan pajak barang konsumsi.
Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, daya beli masyarakat yang terus naik seiring meningkatnya penerimaan memang menjadi
Paket Kebijakan Fiskal Jilid II
Harian Kontan, 10 December 2013
JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah menerbitkan paket kebijakan fiskal jilid dua untuk menekan defisit perdagangan. Paket terdiri atas dua peraturan, yakni kenaikan tarif Pajak Penghasilan barang impor tertentu dari 2,5 persen menjadi 7,5 persen dan fasilitas kemudahan impor untuk ekspor.
Menteri Keuangan M Chatib Basri bersama
Empat Aturan Insentif Keluar Pekan Depan
Harian Kontan, 6 December 2013
JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) ngebut penyelesaian sejumlah kebijakan insentif dan disinsentif ekspor dan impor pada pekan ini. Ada empat Peraturan Menteri Keuangan (PMK), seperti kenaikan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang rencananya akan keluar pekan depan.
Wakil Menteri
