Berita Pajak
‹ First < 102 103 104 105 106 > Last ›
Tahun Depan, Pajak Incar Usaha Pertambangan
Harian Kontan, 5 December 2013
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) akan kembali melakukan program ekstensifikasi pada tahun 2014. Setelah memeriksa kepatuhan perusahaan dalam memotong pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dan perusahaan properti di tahun 2013, pada 2014 Ditjen Pajak berniat mengembangkan lahan pemeriksaan ke sektor usaha pertambangan.
Penyisiran terhadap perusahaan pertambangan
APBN-P 2013. Pajak Masih Kurang Rp 221 Triliun
Harian kompas, 4 December 2013
JAKARTA, KOMPAS — Penerimaan negara dari sektor pajak masih kurang Rp 221 triliun dari target. untuk memenuhi target, ada waktu kurang dari sebulan hari kerja.
Kepala Seksi Hubungan Eksternal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Chandra Budi di Jakarta, Selasa (3/12), menyatakan, penerimaan pajak sampai dengan 22 November 2013
Rupiah Tembus Rp 12.000, BI Wacanakan Deposito Non Pajak
beritametro.co.id, 29 November 2013
Jakarta(BM)-Meningkatnya kebutuhan dolar menjelang akhir bulan membuat nilai tukar rupiah semakin mendekati level Rp 12.000. Hingga penutupan, Kamis (28/11), rupiah ditransaksikan kembali merosot ke kisaran Rp 11.890 hingga Rp 11.998 per dolar Amerika (kurs Bloomberg). Sedangkan nilai tukar referensi Bank Indonesia, rupiah diperdagangkan di level 11.930 per
BI usulkan pajak progresif kendaraan
kontan.co.id, 28 November 2013
JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mendesak pemerintah berupaya lebih keras menekan laju impor terutama di sisi minyak dan gas (migas). Untuk itu BI meminta pemerintah menerapkan pajak progresif kendaraan bermotor secara lebih luas dan meningkatkan porsi wajib penggunaan energi alternatif, terbarukan.
Gubernur Bank
Target Penerimaan Rp 60 Triliun dari Properti Diprediksi Tercapai
Harian Kontan, 27 November 2013
JAKARTA. Meski tahun 2013 tinggal sebulan lagi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yakin penerimaan pajak dari sketor properti bisa mencapai Rp 60 triliun. Angka ini naik Rp 10 triliun ketimbang tahun 2012 yang mencapai Rp 50,55 triliun.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Fuad Rahmany mengatakan, kenaikan penerimaan pajak ini bukan cuma
Pajak Hilang Di Berbagai Sektor, Penerimaan Pajak Diperkirakan Turun
Harian Kompas, 27 November 2013
JAKARTA, KOMPAS - Akibat basis data yang kurang memadai, penerimaan pajak dari berbagai sektor diperkirakan tidak akan maksimal. Data potensi pajak saat ini tersebar di berbagai sektor. Namun, pemerintah belum mengintegrasikan ke dalam sistem.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany di Jakarta,
Sulit Dapat Data Potensi Pajak, Instansi Dan Lembaga Pemerintah Lainnya Menolak Membantu
Harian Kompas, 26 November 2013
JAKARTA, KOMPAS - Direktorat Jenderal Pajak kesulitan mengakses data potensi pajak di berbagai sektor. Nyaris semua instansi pemerintah pemberi izin usaha dan asosiasi terkait cenderung merahasiakan data sektoralnya. Implikasinya, potensi pajak yang hilang diperkirakan besar.
"Hampir semua pengelola izin usaha sulit dimintai data
Penggelapan Pajak Tak Tergarap
Harian Kompas, 25 November 2013
JAKARTA, KOMPAS — Ribuan kasus dugaan penggelapan pajak tak tergarap. Dari begitu banyak indikasi yang terdeteksi, Direktorat Jenderal Pajak hanya mampu memeriksa sebagian kecil diantaranya. Salah satunya adalah kasus penggelapan pajak pada perusahaan multinasional.
"Problem kita, tak ada orang. Pemerintah tidak memikirkan DJP (
Pajak impor menekan emiten ritel
kontan.co.id, 25 November 2013
JAKARTA. Rencana pemerintah menaikkan pajak penghasilan (PPh) bagi importir pada awal tahun 2014 bisa menjadi pukulan berat bagi emiten pengimpor. Salah satu emiten yang kena imbas adalah sektor ritel yang banyak mengimpor produk.
Rencananya pemerintah menaikan tarif PPh dari 2,5% menjadi 7,5% dari nilai impor.
Aturan Pajak, Indonesia berbagi data ke 80 negara
kontan.co.id, 22 November 2013
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berusaha menutup celah kebocoran yang memungkinkan perusahaan multinasional melakukan penghindaran pajak atau tax evasion. Pajak bahkan akan menjalin kerjasama pertukaran informasi perpajakan dengan 80 negara dunia.
Sebanyak 80 negara tersebut tergabung dalam forum transparansi dan pertukaran informasi
