Berita Pajak
‹ First < 106 107 108 109 110 > Last ›
![]()
m.merdeka.com, 28 August 2013
Rasanya tidak adil jika sebagian masyarakat sudah taat membayar pajak, sementara sebagian masyarakat lain belum membayar pajak dengan semestinya. Karena bagaimana pun, hasil dari membayar pajak tersebut juga bisa dirasakan seluruh masyarakat, apa itu yang taat pajak mau pun yang tidak bayar pajak.
<
Selengkapnya
![]()
Harian Kontan, 23 August 2013
JAKARTA. Pemerintah berjanji mengelontarkan sejumlah paket stimulasi untuk menahan gejolak rupiah dan modal. Paket kebijakan yang akan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) ini rencananya akan diumumkan pada hari ini, Jumat (23/8).
Salah satunya stimulus ekonomi yang ditawarkan pemerintah adalah pemberian insentif fiskal. Insentif
Selengkapnya
![]()
suarapembaruan.com, 19 Agustus 2013
[JAKARTA] Untuk menyelesaikan sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak di Indonesia sungguh memakan waktu yang sangat lama yakni sampai delapan tahun. "Dari sejak perusahaan diperiksa sampai kasasi di Mahkamah Agung (MA) memakan waktu delapan tahun. Contohnya kasus Asian Agri," kata Komisi Perpajakan dari Asosiasi Pengusaha
Selengkapnya
![]()
investor.co.id, 14 Agustus 2013
JAKARTA – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tengah menyiapkan layanan pembayaran pajak usaha kecil dan menengah (UKM) melalui mesin ATM tahun ini. Layanan tersebut dibuat untuk mendukung peraturan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mulai mengenakan pajak UKM pada 1 Juli 2013.
Direktur Utama Bank Mandiri
Selengkapnya
![]()
detik.com, 14 Agustus 2013
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengakui hingga kini masih sulit mengejar penghindaran bahkan penggelapan pajak properti yang terjadi dalam jual-beli properti perorangan. Ditjen pajak kini masih fokus memeriksa dan mengejar potensi penghindaran pajak properti terhadap perusahaan pengembang.
"Kalau transaksi individu memang
Selengkapnya
![]()
detik.com, 13 Agustus 2013
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) akan memeriksa dokumen-dokumen transaksi para pengembang properti dalam rangka mengejar potensi kekurangan pembayaran pajak sektor real estate. Semua dokumen pengembang dua tahun ke belakang terkait transaksi properti akan diperiksa.
"Pemeriksaan rencananya untuk transaksi 2 tahun ke belakang,
Selengkapnya
![]()
detik.com, 19 Agustus 2013
Jakarta - Pemerintah menargetkan penerimaan pajak di 2014 sebesar Rp 1.142 triliun. Angka tersebut naik dari dari target APBN-P 2013 yang mencapai Rp 995,2 triliun.
Demikianlah data Nota Keuangan dan RAPBN 2014 yang dikutip, Senin (19/8/2013).
Rinciannya, optimalisasi dilakukan dari pendapatan pajak penghasilan (PPh) yang ditargetkan mencapai Rp 591,6
Selengkapnya
![]()
jpnn.com, 15 August 2013
JAKARTA - Pembayaran oleh wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) masih didominasi karyawan. Padahal profesi lain juga terbebani oleh kewajiban yang sama. Untuk itu, Ditjen Pajak bakal berusaha menjala setoran pajak dari kalangan nonkaryawan.
Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Fuad Rahmany mengakui,
Selengkapnya
![]()
Harian Kontan, 1 Agustus 2013
JAKARTA. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dari usaha beromzet kurang dari Rp 4,8 miliar telah berjalan sebulan. Namun, pengusaha mikro, kecil, dan menengah belum mendapat sosialisasi aturan ini. Pengusaha kecil khawatir, ketidaktahuan aturan itu bisa dimanfaatkan oknum pajak sehingga menimbulkan penyimpangan pajak.
&
Selengkapnya
![]()
akuntanonline.com, 31 Juli 2013
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad menyatakan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Aturan dengan nomer 01/POJK.07/2013 merupakan POJK pertama yang dikeluarkan OJK.
"Tujuannya melindungi kepentingan konsumen industri jasa keuangan dan masyarakat di
Selengkapnya
‹ First < 106 107 108 109 110 > Last ›
