Berita Pajak
‹ First < 105 106 107 108 109 > Last ›
Pajak Pertambangan Turun Paling Dalam
Harian Kontan, 30 September 2013
JAKARTA. Realisasi penerimaan pajak dari pertambangan dan penggalian turun paling dalam dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Hingga 24 September 2013 lalu, sektor tersebut cuma menyumbang Rp 37,11 triliun atau 6,02% dari total realisasi penerimaan pajak yang mencapai Rp 616,080 triliun.
Ketimbang realisasi penerimaan pajak periode yang sama tahun lalu, sektor
Target setoran pajak naik hingga 11% tahun depan
kontan.co.id, 27 September 2013
JAKARTA. Meski pencapaian target penerimaan pajak tahun ini masih jauh panggang dari api, pemerintah dan DPR sudah menetapkan target baru bagi kantor pajak. Pemerintah dan DPR sepakat mengerek penerimaan pajak sebesar 11,5% dari 2013 menjadi Rp 1.280,4 triliun di 2014.
Angka kesepakatan target penerimaan perpajakan 2014 ini,
Penerimaan Pajak Tertekan, Per September 2013 Masih Kurang Rp 400 Triliun
Harian Kompas, 26 September 2013
JAKARTA, KOMPAS - Penerimaan pajak hingga pertengahan September masih kurang sekitar Rp 400 triliun dari target. Tekanan terjadi terutama dari penerimaan di sektor ekspor yang belakangan ini menurun karena jatuhnya harga komoditas dan menurunnya permintaan.
"Capaian dalam rupiah lebih besar daripada masa yang sama
Pajak Kesulitan Mengakses Data Properti
Harian Kontan, 20 September 2013
JAKARTA. Upaya Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menguji kepatuhan dan memeriksa perusahaan properti masih menemui kendala. Aparat pajak mengaku kesulitan mendapatkan data-data perusahaan properti. Alhasil, pemeriksaan pajak baru dilakukan sejak awal September 2013 lalu.
Pajak melakukan pemeriksaan kepatuhan lantaran adanya dugaan pengembang properti
Setoran PPh Badan Turun, Target Pajak Susah Dicapai
Harian Kontan, 19 September 2013
JAKARTA. Kantor pajak memastikan penerimaan pajak tahun ini gagal mencapai target sesuai Anggaran pendapatan dan belanja Negara Perubahan 2013 (APBN-P). Hingga 30 Agustus 2013, penerimaan pajak baru mencapai 55,9% dari target APBN-P 2013 sebesar Rp 995,213 triliun.
Penerimaan terbesar masih berasal dari pajak penghasilan (PPh) nonmigas yaitu Rp 271,80
Sensus Pajak Tetap Berlanjut Tahun Ini
Harian Kontan, 16 September 2013
JAKARTA. Kantor pajak kembali menggelar sensus pajak untuk menjaring wajib pajak baru. Program kerja yang semula ditargetkan jalan Mei-Oktober 2013, baru dimulai pada September 2013 oleh sebagian kantor wilayah pajak.
Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany menyebut bahwa pelaksanaan SPN kali ini tidak serentak di
Sanksi Pajak UKM Dihapus
Harian Kompas, 6 September 2013
JAKARTA, KOMPAS — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghapuskan sanksi administrasi atas pajak usaha kecil dan menengah. Penghapusan ini hanya berlaku untuk sanksi atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak masa pajak Juli-Desember 2013.
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kismantoro
Aturan Insentif Pajak Terbit, Realisasi Ditunggu
Harian Kontan, 29 August 2013
JAKARTA. Pemerintah mulai merealisasikan paket kebijakan ekonomi yang dijanjikan pada akhir pekan lalu. Kemarin Menteri Keuangan menyampaikan terbitnya empat Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Beleid ini akan menjadi landasan hukum agar paket kebijakan antikrisis bisa jalan, sehingga bisa menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
Ada
1.000 Perusahaan Dapat Insentif Pajak
medanbisnisdaily.com, 29 August 2013
Jakarta. Pemerintah memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan 29 untuk perusahaan padat karya. Insentif ini termasuk dalam 4 kebijakan ekonomi untuk mengantisipasi gejolak ekonomi yang memburuk.
Pemerintah telah meluncurkan 4 paket kebijakan untuk mengatasi gejolak di pasar keuangan dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Paket
Tak Lagi Disebut Mewah, Barang-barang Ini Tak Kena Pajak
detik.com, 28 Agustus 2013
Jakarta - Pemerintah mengubah klasifikasi barang yang terkena pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Dengan begitu beberapa produk yang sebelumnya tergolong barang mewah sudah tidak dikenakan PPnBM lagi.
Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan barang mewah diukur berdasarkan harga dan produksi bisa dilakukan
