Berita Pajak
Bakal Ada Insentif Pajak Bagi Pekerja
Harian Kontan, 21 Februari 2012
JAKARTA. Pemerintah ingin konsumsi masyarakat tidak terganggu oleh melemahnya pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pemerintah berencana menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), dan menanggung pajak pertambahan nilai (PPN ditanggung pemerintah/PPN DTP) terhadap beberapa produk. Dua insentif fiskal ini diharapkan bisa menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi dari
Target Pajak Akan Diturunkan
Harian Kompas, 18 Februari 2012
JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah berencana menurunkan target penerimaan pajak dan menaikkan target penerimaan nonpajak. Rencana ini akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2012 yang pengajuannya akan dipercepat awal Maret guna merespon perkembangan situasi perekonomian mutakhir.
Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo menjawab pertanyaan wartawan
Pengusaha Kena Pajak Diregistrasi
Harian Seputar Indonesia, 16 Februari 2012
JAKARTA– Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan program registrasi ulang terhadap seluruh pengusaha kena pajak (PKP) mulai Februari hingga Agustus 2012.
Tujuan registrasi ulang itu adalah untuk penertiban administrasi, pengawasan, dan menguji pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif PKP. “Registrasi ulang PKP penting karena PKP
Ditjen Pajak: Pengenaan Pajak UKM Untuk Edukasi
antaranews.com, 14 Februari 2012
Jakarta - Pejabat Direktorat Jenderal Pajak menyatakan pengenaan pajak bagi sektor usaha kecil menengah (UKM) ditujukan dalam rangka proses pembelajaran.
"Ini lebih untuk memberikan edukasi, mendorong pengusaha kecil bahwa ada kewajiban kenegaraan, jadi kalau nanti mereka jadi besar ada kewajiban yang harus
Baru 42% Perusahaan Laporkan PPN
Harian Kontan, 13 Februari 2012
BOGOR. Aparat pajak menuding tingkat kepatuhan perusahaan atau wajib pajak badan masih memble. Dari 680.000 nomor pokok wajib pajak (NPWP) badan yang terdaftar, cuma 290.000 pengusaha yang aktif melaporkan surat pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai (PPN). Artinya cuma 42% yang patuh lapor.
Kondisi ini yang menyulikan kantor
Sensus Pajak - Target Dinaikkan Menjadi 2 Juta WP
Harian Seputar Indonesia, 10 Februari 2012
JAKARTA– Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mematok target tinggi untuk menyisir wajib pajak baru melalui sensus pajak nasional (SPN) sepanjang tahun ini.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Fuad Rahmany mengungkapkan, pihaknya akan memulai penyisiran wajib pajak baru terhitung mulai April 2012. Dari hasil SPN
Pembeli bisa kena tagihan PPN & PPn BM
kontan.co.id, 6 Februari 2012
JAKARTA. Pemerintah ingin meningkatkan penerimaan dari pos Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan (PPn) Barang Mewah (PPNBM). Karena itu, awal Januari 2012 lalu Presiden telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksana UU Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983
Dirjen Pajak: Penerimaan Pajak 2011 Capai 99,3 Persen
pajak.go.id, 11 Januari 2011
"Realisasi penerimaan perpajakan Tahun 2011 adalah Rp 872,6 triliun atau mencapai 99,3% dari target sebesar Rp 878,7 triliun. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2010, maka realisasi penerimaan perpajakan Tahun 2011 naik sebesar Rp 149,3 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 20,6%. Realisasi rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB (Tax
Indikator sebagai "Early Warning System" Pajak
Harian Kontan, 28 September 2009
JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak semakin mendorong kepatuhan pembayaran pajak, khususnya wajib pajak (WP) badan dengan menyiapkan indikator penguji atau benchmark pembayaran pajak untuk 50 sektor usaha.
Tujuan pembuatan indikator ini :
1. Mendeteksi apakah WP badan melakukan rekayasa dalam menetapkan kewajiban pajaknya, atau tidak (early
Pokok-Pokok Perubahan UU PPN dan PPNBM
okezone.com, 17 September 2009
JAKARTA - Inilah pokok-pokok perubahan undang-undang pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) yang telah disepakati dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
1 . Objek dan Non-Objek Pajak
a. Dalam rangka menetralkan pembebanan PPN dan menambah daya saing kegiatan jasa
