Berita Pajak
‹ First < 75 76 77 78 79 > Last ›
Belanja Ritel Tidak Kena Bea Meterai
Harian Kontan, 3 July 2015
JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) memastikan, bea meterai tidak akan dikenakan terhadap alat bukti transaksi belanja ritel.
Aturan itu akan dituangkan dalam draf revisi Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Irawan, Direktur Peraturan Perpajakan (PP) II
Setoran Pajak Semester I Meningkat 3,85%
Harian Kontan, 3 July 2015
JAKARTA. Data sementara yang dikeluarkan pemerintah menyatakan, peneriman negara semester pertama tahun ini mencapai Rp 697,4 triliun atau 39,56% dari target di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Sektor pajak menyumbang penerimaan terbesar yakni Rp 477 triliun, naik tipis 3,85% dari periode sama tahun lalu.
Pengusaha Kena Pajak Wajib Kantongi e-Faktur
suaramerdeka.com, 3 July 2015
YOGYAKARTA, suaramerdeka.com - Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di wilayah Jawa dan Bali diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik (e-faktur). Aturan ini berlaku efektif mulai 1 Juli 2015.
Kabid Penyuluhan Pelayanan dan Humas Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) DIY Ayu Norita Wuryansari
Transaksi Senilai Rp 5 Juta Kena Bea Meterai Rp 10.000
Harian Kontan, 1 July 2015
JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih mengkaji rencana untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Salah satu poin perubahan materi UU yang diusulkan Ditjen Pajak adalah perubahan tarif bea meterai.
Mekar Satria Utama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan
Polemik Pajak Barang Mewah Berakhir
Harian Kontan, 30 June 2015
JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) akhirnya merevisi aturan tata cara pajak penghasilan (PPh) pasal 22 atas penjualan barang sangat mewah. Mereka mengakui ada kesalahan dalam aturan sebelumnya.
Revisi ini tertuang di Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) Nomor PER-24/PJ/2015. Belei ini menyatakan,
E-Faktur Menjanjikan Restitusi Pajak Lebih Jelas dan Cepat
Harian Kontan, 30 June 2015
JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mewajibkan penggunaan elektronik faktur (e-Faktur) pajak bagi seluruh wajib pajak badan atau pengusaha kena pajak (PKP) di Jawa dan Bali mulai 1 Juli 2015. Penggunaan e-Faktur tak hanya memudahkan pengawasan Ditjen Pajak, tapi juga menguntungkan PKP karena penerimaan restitusi
Semester II Ekonomi Makin Kencang
Harian Kompas, 29 June 2015
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah meyakinkan kondisi fiskal semester I telah berjalan dengan baik. Pemerintah yakin pada semester II pertumbuhan akan lebih kencang karena penerimaan akan baik, pengerjaan proyek berlangsung, dan investasi akan bertambah.
Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro ketika dihubungi Kompas di
Transaksi Ritel Bakal Kena Bea Meterai
Harian Kontan, 29 June 2015
JAKARTA. Jelang Lebaran, ada kado menarik dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang layak Anda simak. Pemerintah dan DPR akan menyelesaikan revisi Undang-Undang (UU) tentang Bea Meterai. Dibahas mulai Juli 2015, aturan ini ditargetkan berlaku tahun ini.
Ada beberapa poin penting dalam revisi itu.
Kenaikan PTKP Berlaku Mulai 1 Juli 2015
Harian Kontan, 26 June 2015
JAKARTA. Pemerintah akan memberlakukan batas baru penghasilan tidak kena pajak (PTKP) bagi wajib pajak pribadi tahun 2015 mulai 1 Juli mendatang. PTKP di semua wajib pajak perorangan ini bakal naik pesat, demi mendorong konsumsi rumah tangga sehingga menjaga pertumbuhan
Awas Ada Sanksi Pajak e-Faktur
Harian Kontan, 26 June 2015
JAKARTA. Faktur pajak elektronik (e-Faktur) bagi wajib pajak badan berlaku pada 1 Juli 2015 di wilayah Jawa dan Bali. Namun, dari 254.095 pengusaha kena pajak (PKP) di dua wilayah ini, hampir separuhnya belum menggunakan e-Faktur. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan akan
