Berita Pajak
‹ First < 76 77 78 79 80 > Last ›
Penting! Ini Aturan Baru soal Besaran Pendapatan Bebas Pajak
jpnn.com, 26 June 2015
JAKARTA - Menkeu Bambang Brodjonegoro telah mengusulkan kepada Komisi IX DPR RI terkait kenaikan ambang batas penetapan pendapatan tidak kena pajak (PTKP) dari semula Rp 24,3 juta menjadi Rp 36 juta per tahun.
Artinya, pegawai dengan penghasilan rata-rata Rp 3 juta per bulan bakal tidak
Mulai 2016, PPh Final 1% Hanya Berlaku bagi UKM Baru
Harian Kontan, 23 Juni 2015
JAKARTA. Pemilik usaha kecil menengah (UMK) harus bersiap membayar pajak penghasilan (PPh) lebih besar dari usaha tahun ini. Sebab Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan Dari Usaha Yang
Reinventing Policy Pajak Sepi Peminat
Harian Kontan, 22 June 2015
JAKARTA. Hasil kebijakan yang kurang matang dalam perencanaan tidak akan optimal. Ini terjadi di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu): meski sudah mengeluarkan berbagai strategi, penerimaan pajak masih jauh dari target gara-gara&
Tak Pakai e-Faktur, Pengusaha Didenda 2%
Harian Kontan, 22 June 2015
JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mewajibkan pengusaha kena pajak di wilayah Jawa dan Bali menggunakan faktur pajak elektronik alias e-faktur mulai 1 Juli 2015. Ditjen Pajak mengancam akan menjatuhkan denda bagi para pelanggarnya.
Direktur Peraturan I Ditjen Pajak, Irawan, menyatakan, besaran denda
Stimulus Harus dengan Target Lebih Jelas
Harian Kompas, 19 June 2015
jakarta, kompas Di tengah tekanan atas perekonomian nasional, pemerintah didorong untuk menerapkan program stimulus perpajakan yang lebih terukur dalam penerapan ataupun target yang dituju. Tindakan hukum terhadap pelanggar pajak wajib dioptimalkan.
Rektor Kwik Kian Gie School of Business Anthony Budiawan menyatakan, pemerintah perlu memberikan
Mulai Agustus, PPh Impor Lima Barang Mewah Naik Jadi 10%
Harian Kontan, 19 June 2015
JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) resmi menaikkan tarif pajak penghasilan (PPh) pasal 22 untuk sejumlah barang impor dari 7,5% menjadi 10%. Barang-barang tersebut adalah yang telah dihapus dari daftar jenis barang mewah yang selama ini terkena pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).
Kepastian kenaikan
Pajak Barang Mewah Dihapus, Ini Kata Pengelola Mal
viva.co.id, 19 June 2015
VIVA.co.id - Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta menyambut baik kebijakan pemerintah, melalui Kementerian Keuangan yang memutuskan untuk menghapuskan sejumlah barang yang selama ini masuk dalam objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
Ketua Asosiasi Pengelola Pusat
PPN Jalan Tol Ditargetkan Agustus
Harian Kontan, 18 June 2015
JAKARTA. Meskipun sempat kandas, Kementerian Keuangan (Kemkeu) tetap akan melanjutkan rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) layanan jalan tol. Bahkan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak malah memperkirakan pengenaan PPN jalan tol sebesar 10% atas jasa jalan tol mulai Agustus 2015.
Sebelumnya, rencana ini muncul bersamaan dengan terbitnya
Pajak Memburu Usaha Kecil di Mal
Harian Kontan, 17 June 2015
JAKARTA. Anda, para pengusaha kecil sebaiknya segera menyiapkan data lengkap atas perusahaan Anda. Selengkap-lengkapnya, mulai dari nomor pokok wajib pajak (NPWP), jumlah aset, omzet, hingga data penjualan Anda.
Soalnya, dalam waktu dekat, Direktorat Jenderal (Ditjen) akan melakukan operasi pasar,
PPh Pribadi Non Karyawan Dipermudah
Harian Kontan, 16 June 2015
JAKARTA. Untuk mempermudah penghitungan pajak penghasilan (PPh) individu non karyawan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengeluarkan aturan baru.
Tertuang dalam Peraturan Dirjen Pajak (Perdirjen) Nomor PER-17/PJ/2015 tentang norma perhitungan penghasilan neto, aturan ini memperjelas Perdirjen Pajak nomor PER-31/PJ./2009 tentang PPh bagi orang
