Berita Pajak
‹ First < 77 78 79 80 81 > Last ›
Aturan Pajak Barang Mewah Diubah
Harian Kontan, 16 June 2015
JAKARTA. Setelah menuai kontroversi, pemerintah akhirnya merevisi beleid mengenai perhitungan pemungutan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 atas penjualan barang sangat mewah. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan, acuan harga untuk pengenaan PPh pasal 22 tersebut adalah nilai tunai, tanpa memperhitungkan pajak lain-lain.
Penjualan barang sangat mewah
Makin Lambat Lapor, Tebusan Tax Amnesty Semakin Besar
Harian Kontan, 16 June 2015
JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah menuntaskan naskah akademik tentang rencana pengampunan pajak khusus atau special tax amnesty. Di naskah itu, Ditjen Pajak ingin menerapkan tarif tebusan program special tax amnesty berdasarkan waktu pelaporan setelah kebijakan ini berlaku.
Direktur Penyuluhan, Pengembangan,
Tanggung Jawab Sosial, Korporasi Dapat Insentif
Harian Kompas, 15 June 2015
YOGYAKARTA, KOMPAS — Pemerintah diminta terus menyosialisasikan insentif pengurangan pajak bagi korporasi yang menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. Sosialisasi itu penting untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan. Sebab, saat ini masih banyak korporasi yang belum memahami insentif tersebut.
"
Tanpa PPnBM, Harga Turun
Harian Kontan, 15 June 2015
JAKARTA. Pelaku industri elektronik menyambut baik rencana pemerintah menghapus pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) selain kendaraan. Menurut mereka, penghapusan pajak itu bisa mendukung persaingan sehat industri elektronik dengan produk impor ilegal.
Ali Soebroto, Ketua Gabungan Pengusaha Elektronik bilang, banyak barang elektronik impor yang
Menkeu Hapus PPnBM
Harian Kompas, 12 June 2015
JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Keuangan menghapus pajak penjualan barang mewah untuk produk tertentu. Produk tertentu tersebut, khusus yang diimpor, dikenai kenaikan tarif Pajak Penghasilan atas impor. Diharapkan, konsumsi terjaga tanpa menimbulkan peningkatan impor, tetapi justru mendorong produksi domestik.
”Perkembangan ekonomi dan teknologi
Lima Jenis Barang Bebas PPnBM
Harian Kontan, 12 June 2015
JAKARTA. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro akhirnya meneken revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30/PMK.011/2013 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
Dalam beleid PMK itu, lima jenis barang yang sebelumnya kena PPnBM,
Pelaku UKM Belum Paham Kewajiban
Harian Kompas, 11 June 2015
JAKARTA, KOMPAS - Jumlah usaha kecil dan menengah yang mencapai 98 persen dari keseluruhan usaha di Indonesia berpotensi meningkatkan jumlah pajak. Namun, sebagian besar wajib pajak tidak paham kewajibannya dan tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang pajak.
Hal itu mengemuka dalam diskusi yang
Obral Insentif di Program Sejuta Rumah Murah, Pemerintah akan longgarkan biaya pengurusan IMB dan BPHTB rumah murah menjadi 5%
Harian Kontan, 10 June 2015
JAKARTA. Pemerintah melakukan berbagai cara untuk mewujudkan program satu juta rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Tak tanggung-tanggung, pemerintah bahkan mengobral berbagai insentif untuk mendukung program ini. Setidaknya ada beberapa insentif yang akan diberikan pemerintah dalam program ini. Pertama, pengurangan biaya pengurusan izin mendirikan
Realisasi Penagihan Pajak Capai Rp 4,5 T
Harian Kontan, 10 June 2015
Jakarta. Langkah tegas yang dilakukan Direktorat jenderal (Ditjen) Pajak terhadap wajib pajak nakal mulai terlihat hasilnya. Lihat saja, realisasi dari upaya penagihan selama periode januari hingga april 2015 sudah mencapai rp 4,5 triliun. Capaian tersebut udah melebihi realisasi yang dicapai pada periode yang sama tahun lalu sebanyak
Menkeu Teken Kerjasama Data, Tax Amnesty Tak Perlu Ada
Harian Kontan, 9 June 2015
JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) berencana menggenjot penggalian informasi para wajib pajak (WP) dalam negeri. Upaya itu dilakukan dengan memanfaatkan program pertukaran informasi otomatis antarnegara (Automatic Exchange for Information).
Program ini akan berlaku akhir tahun 2017. Program tersebut akan dimanfaatkan pemerintah untuk
