Berita Pajak
‹ First < 80 81 82 83 84 > Last ›
Ekonomi Lambat, Penerimaan Tersendat
Harian Kontan, 4 May 2015
Hasil stress test BI: pelambatan ekonomi menekan penerimaan pajak
SEMARANG. Perlambatan ekonomi di kuartal pertama tahun ini berefek domino. Penerimaan negara terancam, utamanya dari sektor pajak.
Tanpa terobosan yang serius dari otoritas fiskal maupun moneter, kondisi bisa
Pemerintah Diimbau Jangan Tahan Restitusi Pajak
Bisnis.com, 28 April 2015
Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta tidak memainkan cara lama dengan menahan restitusi untuk mengamankan target penerimaan pajak tahun ini di tengah sinyal perlambatan ekonomi yang semakin menguat.
Wakil Ketua Umum Bidang Moneter, Fiskal, dan Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Hariyadi
Ditjen Pajak Hapus Bunga dan Denda
berita.suaramerdeka.com, 30 April 2015
BANDUNG, suaramerdeka.com - Selama tahun pembinaan wajib pajak pada sepanjang 2015, Direktorat Jenderal Pajak menghapus sanksi administrasi agar wajib pajak dan juga masyarakat melakukan pembayaran pajaknya.
“Selama program itu, yang dihapus sanksi administrasi berupa bunga dan denda atas keterlambatan pembayaran dan
Hanya 900.000 Bayar Pajak Pribadi
analisadaily.com, 30 April 2015
Jakarta, (Analisa). Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan masih sangat sedikit penduduk Indonesia yang jadi wajib pajak, sekitar 26 juta wajib pajak (wajib pajak badan dan pribadi) atau hanya 10,4% dari total penduduk. Bahkan tak semua wajib pajak yang patuh melaporkan dan membayarkan pajaknya.
Hal ini
Staf Pajak Awasi dan Gali Potensi Pajak
Harian Kontan, 28 April 2015
JAKARTA. Tidak hanya berkutat pada urusan perluasan objek pajak ataupun kenaikan tarif, pemerintah juga memperbaiki aturan main fungsi pekerjaan pegawai pajak. Tugas account representative (AR) yang dulunya mencakup semua fungsi, sekarang dibagi menjadi hanya dua fungsi.
Peran yang lebih fokus diharapkan mampu bekerja lebih
Pemerintah Ubah Ketentuan Keringanan Pajak
tempo.co, 28 April 2015
TEMPO.CO, Jakarta - Keringan pajak atau insentif tax allowance kini hanya dapat dinikmati oleh perusahaan yang sudah berproduksi komersial. Sebelumnya, perusahaan dapat memperoleh fasilitas itu sekalipun investasi belum terealisasi sepenuhnya.
Ketentuan yang lebih ketat itu tercantum dalam PP No 18/2015 sebagai
Penerimaan Pajak: Sinyal Penahanan Restitusi Menguat
Bisnis.com, 27 April 2015
Bisnis.com, JAKARTA -- Sinyal cara lama pemerintah menahan restitusi untuk mengamankan target penerimaan pajak tahun ini menguat kendati restitusi yang dicairkan pada kuartal I/2015 cukup besar.
Restitusi untuk semua jenis pajak pada kuartal I/2015 tercatat Rp23,85 triliun atau meningkat hingga 48,8% dari realisasi
DPR Setuju Pajak bagi E-Commerce
Harian Kontan, 24 April 2015
JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung pengaturan perdagangan elektronik atau e-commerce. Beberapa poin yang menjadi perhatian DPR ialah mengenai pengenaan pajak terhadap transaksi e-commerce dan media pembayaran yang akan digunakan.
Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengatakan, pajak transaksi ecommerce dibutuhkan lantaran
Sekitar 80 Persen Wajib Pajak Akui Fakturnya Fiktif
Harian Kompas, 22 April 2015
SERANG, KOMPAS — Sekitar 80 persen wajib pajak di Jakarta yang dikonfirmasi, mengakui telah menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau fiktif. Kondisi itu diketahui dari kegiatan Satuan Tugas Penanganan Faktur Pajak Fiktif atau Satgas FP Fiktif pada tahun 2014.
Direktur Intelijen dan
Ditjen Pajak Bentuk Satgas Faktur Fiktif
analisadaily.com, 22 April 2015
Serang, (Analisa). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mulai memperluas cakupan penanganan faktur pajak fiktif 2015 dengan membentuk satuan gabungan di wilayah Banten.
“Pada tahun ini, kami secara resmi memperluas cakupan kegiatan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Faktur Pajak Fiktif di Kantor Wilayah Direktorat
