Berita Pajak
![]()
‹ First < 90 91 92 93 94 > Last ›
Jokowi Mau Tax Ratio 16%, Pajak Harus Terpisah dari Kemenkeu
medanbisnisdaily.com, 20 October 2014
MedanBisnis - Jakarta . Perubahan di lembaga pemungut pajak dipandang harus menjadi salah satu prioritas di pemerintahan baru pimpinan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Tanpa perubahan mendasar, sulit untuk mencapai rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau tax ratio 16% seperti keinginan Jokowi.
Pengamat
Jokowi Sasar Tax Ratio 16%, Dirjen Pajak: Butuh Tambahan 30 Ribu Orang
detik.com, 17 October 2014
Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany kembali mengutarakan masalah kurangnya pegawai di instansinya. Jika tidak ada tambahan sumber daya manusia, maka target rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto atau tax ratio 16% yang disasar presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) sulit tercapai.
<
Penerimaan Pajak Tak Capai Target, Ini Alasan Fuad Rahmany
detik.com, 17 October 2014
Jakarta -Setoran pajak 2014 diperkirakan tidak akan mencapai target Rp 1.072,38 triliun. Hingga akhir tahun, penerimaan pajak diperkirakan hanya 94%.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany mengaku, tidak tercapainya target penerimaan pajak di tahun ini tidak terlepas dari kondisi perekonomian Indonesia yang tengah melemah.
<
Baru 9 Juta Orang yang Membayar Pajak
inilah.com, 10 October 2014
INILAHCOM, Jakarta – Hingga kini baru sekitar 9 juta orang pribadi yang membayar pajak. Padahal, jumlah yang terdaftar sebagai wajib pajak justru baru 20 juta orang pribadi. Lebih ironis lagi, potensi sebenarnya mencapai 60 juta orang yang seharusnya membayar pajak.
Angka-angka itu terungkap dalam diskusi panel
Kepatuhan Pembayar Pajak Indonesia Turun
inilah.com, 10 October 2014
INILAHCOM, Jakarta – Tax ratio Indonesia masih sangat rendah, yaitu hanya 13,3%. Yang lebih parah lagi, sejak 2012 tingkat kepatuhan membayar pajak cenderung menurun. Tingkat, kepatuhan pembayaran pajak hanya 60%.
“Di antara negara-negara di Asia, pada periode 2008-2013, tax ratio kita terbilang rendah. Yaitu hanya 13,3%.
Forpesi: Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu
inilah.com, 10 October 2014
INILAHCOM, Jakarta – Sudah saatnya pemerintah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dipisahkan dari Kementerian Keuangan. Perannya yang sangat besar dalam pembiayaan APBN, menuntut hadirnya lembaga khusus yang mengurus penerimaan negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
"Perlu ada langkah konkret untuk mengatasi berbagai persoalan
Pajak Tak Capai Target, Pemerintah Berhemat
suaramerdeka.com, 8 October 2014
JAKARTA – Setoran pajak tahun ini diperkirakan tidak akan mencapai target APBN-P 2014 sebesar Rp 1.072,38 triliun.
Bila belanja pemerintah berlangsung normal seperti tahun-tahun sebelumnya, maka akan menembus batas defisit anggaran yang ditetapkan 2,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Hingga 26 September 2014, penerimaan pajak tercatat
Jokowi Diminta Genjot Penerimaan Pajak
Tempo.co, 7 October 2014
TEMPO.CO , Jakarta - Pemerintah baru di bawah Presiden terpilih Joko Widodo diminta menggenjot penerimaan pajak. Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa, Setyo Budiantoro, mengatakan saat ini rasio pajak hanya 12 persen terhadap produk domestik bruto. (Baca: Target Jokowi: Jumlah Pembayar Pajak 2 Kali Lipat).
“Angka
Cegah Faktur Fiktif, e-Faktur Digenjot
Harian Kontan, 6 October 2014
JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bakal mendorong pelaku usaha menerapkan faktur pajak elektronik (e-Faktur). Alasannya, e-Faktur bisa menekan angka kasus faktur pajak fiktif yang belakangan marak lagi.
Menurut Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany, e-Faktur merupakan strategi yang tepat untuk mengurangi bahkan memberantas praktik
Kejar Target, Ditjen Pajak Telusuri Transaksi Orang Kaya
Kompas.com, 3 October 2014
JAKARTA, KOMPAS.com - Mulai tahun depan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tak akan memberi ampun ke orang-orang kaya berpenghasilan ratusan juta per tahun untuk berkelit dari pembayaran pajak.
Selain demi mengejar target pajak tahun 2015 yang naik Rp 1.291 triliun, naik 3,6 persen dari target APBN-P 2014 yang
