Berita Pajak
‹ First < 94 95 96 97 98 > Last ›
![]()
www.pajak.go.id, 6 Agustus 2014
JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengungkapkan, Kementerian Keuangan sedang mengkaji pembentukan badan penerimaan negara. Kajian tersebut nantinya akan ditindaklanjuti oleh pemerintahan baru.
Di kantornya, Rabu 23 Juli 2014, Armida mengatakan, badan tersebut nantinya akan bertanggung jawab penuh
Selengkapnya
![]()
Harian Kontan, 22 Juli 2014
JAKARTA. Asosiasi galangan kapal yang tergabung dalam Indonesia Ship Building and Offshore Association (Iperindo) mendesak pemerintah menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) dan bea masuk impor komponen kapal. Eddy Kurniawan Logam, Ketua Umum Iperindo bilang, permintaan itu bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri kapal nasional yang
Selengkapnya
![]()
nasional.kontan.co.id, 16 Juli 2014
JAKARTA. Eks pemilik saham PT Bank Pasific Handara Joeliardi S yang juga Direktur PT Nugra Santana tengah menggugat Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. Selain itu, Handara juga menyeret Direktur Utama Bank Mandiri khususnya kepala cabang
Selengkapnya
![]()
Harian Kontan, 18 July 2014
JAKARTA. Kinerja realisasi penerimaan pajak masih jauh dari target. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), per 8 Juli 2014, realisasi penerimaan pajak baru Rp 472,44 triliun. Angka ini 44,06% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2014 sebesar Rp 1.072,37
Selengkapnya
![]()
Bisnis.com, 8 Juli 2014
JAKARTA – Para pengusaha sawit yang sudah menikmati ‘kado awal tahun’ berupa dibolehkannya pajak masukan untuk kebun sawit dikreditkan, kini harus rela mengembalikan ‘kado’ tersebut.
‘Kado awal tahun’ yang diterima para pengusaha sawit itu datang dari PMK
Selengkapnya
![]()
antaranews.com, 17 Juli 2014
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan perlu dibahas pada pemerintahan baru, setelah Kabinet Indonesia Bersatu II.
"Kenapa karena ini implikasinya besar sekali. Satu, undang-undangnya harus diubah, kalau mau ubah UU itu waktunya tidak
Selengkapnya
![]()
Invester Daily, 17 Juli 2014
JAKARTA-Pemerintah akan mengkaji Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang akan berakhir Agustus pada Rapat Koordinasi dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Chairul Tandjung.
"Amanat dari UU Nomor 25/2007 tentang Penanaman Modal memberikan Kemenkeu kewewenangan untuk memberikan insentif
Selengkapnya
![]()
analisadaily.com, 15 Juli 2014
Jakarta, (Analisa). Indonesia tidak memiliki pilihan lain selain menjadikan Ditjen Pajak sebagai lembaga independen, terlepas dari Kementerian Keuangan, untuk bisa mendorong penerimaan negara dari perpajakan.
Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk, David Sumual, mengatakan belakangan ini konsumsi masyarakat dan kinerja ekspor mengalami
Selengkapnya
![]()
Harian Kontan, 2 July 2014
JAKARTA. Pemerintah mulai menyiapkan strategi untuk mendongkrak penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada 2015. Salah satu strateginya, pemerintah berencana untuk merevisi tarif PNBP pada kementerian/lembaga (K/L) untuk tahun depan.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala&
Selengkapnya
![]()
Harian Kompas, 1 July 2014
JAKARTA, KOMPAS — Kapasitas Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun pajak relatif stagnan dari tahun ke tahun. Usaha perbaikan yang dilakukan, dengan kapasitas yang relatif tetap, pada akhirnya tetap akan menghasilkan pendapatan pajak yang pas-pasan.
”Dengan kapasitas yang terbatas, peningkatan seperti prosedur operasional
Selengkapnya
‹ First < 94 95 96 97 98 > Last ›
