Berita Audit
‹ First < 4 5 6
![]()
vivanews.com, 8 Juni 2012
VIVAnews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Pertanian tahun anggaran 2011. Status ini diberikan, karena masih banyak persoalan aset yang belum tuntas.
Anggota BPK, Ali Masykur Musa, mengatakan, pihaknya akan
Selengkapnya
![]()
akuntanonline.com, 28 Mei 2012
Sekretaris Jenderal IAPI (Institute Akuntan Publik Indonesia ) Tarkosunaryo menyatakan, meski Pasal 6 ayat (1) UU no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mensyaratkan perseroan terbatas beromset Rp 50 miliar wajib laporan keuannganya diaudit KAP (Kantor Akuntan Publik), namun kenyataannya kurang dilaksanakan. Termasuk dalam aturan turunannya yang mengharuskan laporan keuangan tersebut
Selengkapnya
![]()
akuntanonline.com, 4 April 2012
BPK akan meriksa perusahan pertambangan emas, nikel dan mineral lainnya mulai tahun anggaran 2012. Pemeriksaan tsb untuk menguji keabsahan akuntanbilitas dan tranparansi PNBP (penerimaaa negara bukan pajak) dari perusahaan tambang tersebut.
“Perusahaan tambang mineral yang akan menjadi auditee BPK tidak pandang bulu. Bisa saja
Selengkapnya
![]()
vivanews.com, 5 April 2012
VIVAnews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam auditnya menunjukkan bahwa PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak melakukan efisiensi terhadap kinerja manajemen dan terdapat inefisiensi bahan baku primer pembangkit senilai Rp27,8 triliun.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap kinerja PLN sepanjang 2010 yang dikutip&
Selengkapnya
![]()
akuntanonline.com, 22 Februari 2012
Kertas kerja menurut Kepala Biro Akuntansi dan Kepatuhan Bapepam LK merupakan bagian penting dalam proses audit.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai saksi ahli dari pihak pemerintah dalam sidang Judicial Review pasal 55 dan 56 UU No 5/ Tahun 2011 tentang Akuntan Publik di Mahkamah Konstitusi, Rabu siang (22/2/12). Karena itu, kalau
Selengkapnya
![]()
akuntanonline.com, 19 Maret 2012
Dirjen Pajak Fuad Rahamany menantang akuntan publik untuk mampu membuktikan hasil auditnya terhadap laporan keuangan perusahaan yang merupakan wajib pajak (WP) bisa dipertanggungjawabkan. Tantangan tersebut karena ada dugaan sejumlah WP pandai melakukan transfer pricing. ”Siapa tahu ada WP tambang produksi 2 juta ton, tapi bilang 1,5
Selengkapnya
![]()
akuntanonline.com, 17 Februari 2012
Pakar audit forensik dari Universitas Indonesia (UI), Theodorus M. Tuanakotta mengingatkan akuntan publik untuk mewaspadai 3 hal yakni fraudulent financial, audit failures dan business failures. “Akuntan public tidak bekerja dalam ruang hampa yang disebut kondisi ideal, tapi dalam dunia nyata, real&
Selengkapnya
![]()
berita8.com, 28 Februari 2012
Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar) menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit investigasi dan memeriksa laporan keuangan PT. Jobs DB Indonesia, tidak dihiraukan oleh manajemen perusahaan tersebut.
Dengan menggandeng advokat Thomson Situmeang, mereka menolak menyerahkan dokumen perusahaan untuk diperiksa.
"
Selengkapnya
![]()
iaiglobal.or.id, 28 Desember 2011
Dalam rapat pleno DSAK IAI tanggal 20 Desember 2011, DSAK IAI mensahkan beberapa produk Eksposure Draft yang telah dilakukan public hearing pada tanggal 24 November 2011 menjadi PSAK, ISAK dan PPSAK yaitu:
1. PSAK 26 (revisi 2011): Biaya Pinjaman
PSAK 26 (revisi 2011) merupakan revisi terhadap
Selengkapnya
‹ First < 4 5 6
