vivanews.com, 5 April 2012

VIVAnews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam auditnya menunjukkan bahwa PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak melakukan efisiensi terhadap kinerja manajemen dan terdapat inefisiensi bahan baku primer pembangkit senilai Rp27,8 triliun.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap kinerja PLN sepanjang 2010 yang dikutip VIVAnews, Rabu 4 April 2012, menunjukan PLN tidak dapat memenuhi kebutuhan gas untuk pembangkit sesuai dengan volume dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan. 

Hal tersebut terjadi antara lain pada delapan unit pembangkit yang berbasisdual firing, sehingga harus dioperasikan dengan high speed diesel atau solar yang lebih mahal dari gas. Ini mengakibatkan PLN kehilangan kesempatan menghemat biaya bahan bakar sebesar Rp17,9 triliun pada 2009 dan Rp19,6 triliun pada 2010.

"Hasil pemeriksaan BPK ini menunjukkan keseriusan BPK menghitung secara akurat inefisiensi yang terjadi di PLN," kata Anggota Komisi IV BPK, Ali Masykur Musa di Jakarta.

Dalam laporan BPK, penggunaan bahan bakar high speed diesel pada pembangkit yang berbasis dual firing PLN mengakibatkan biaya pemeliharaan pembangkit lebih tinggi dibandingkan dengan bahan bakar gas.

Anggota Komisi VII DPR, Satya Yudha, menambahkan, akibat keterlambatan progam percepatan pembangkit listrik 10 ribu megawatt tahap I, PLN merugi Rp28 triliun. "Dan dengan adanya kebijakan no black out, PLN terpaksa menyewa genset Rp4 triliun," ujarnya.