Solomon Consulting Group

 

Berita Lainnya

Tugas Komite Audit Semakin Berat

 

akuntanonline.com, 29 Agustus 2013

 

Peraturan OJK No IX I 5 tentang Pembentukan dan Pedoman Kerja Komite Audit dirasakan sebagain kalangan komite audit menambah tanggungjawab, padahal tak semua komite memiliki kompetensi seperti yang diharapkan aturan OJK tsb.

 

Dalam peraturan OJK tsb, kata anggota Komite Audit, Sahat Perdede, pertama terkait tugas dan tanggungjawab komite audit. Disebutkan jika terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dengan akuntan publik (AP) atas jasa diberikannya, komite memberikan pendapat indenpenden.

 

"Tugas memberikan pendapat independen itu berat. Bagiamana mungkin seorang komite audit bisa memberikan pendapat jika tidak mengerti PSAK, auditing dan akuntansi," kata Sahat saat menjadi pembicara dalam diskusi panel "Masa Depan Profesi Komite Audit Pasca Implementasi Peraturan OJK No IX I 5"di Jakarta, Kamis (29/08/2013).

 

Seorang komite audit dengan keluarnya peraturan OJK tsb harus berlatarbelakang akuntansi, karena harus melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal."Bagaimana dia bisa mengawasi tindak lanjutnya jika berlatar belakang teknik," tambahnya.

 

Selain itu, aturan OJK tsb memposisikan tugas komite audit semakin tak mudah. Ia harus mampu memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan publik (AP) yang independensi, ruang lingkup penugasannnya dan besaran fee.

 

Meski demikian, Sahat menilai OJK perlu mengatur bahwa seorang komite audit harus mempunyai latar belakang akuntansi atau malah pernah menjadi AP. "Tak usah terlalu lama jadi AP-nya tak apa," katanya.

 

Sementara itu, Kepala Divisi Pemantaun Perusahaan Aneka Industri OJK, Ucu Rufiadah, sebagian besar anggota komite audit di pasar modal bukan berlatarbelakang akutansi. Dari laporan tahun 2012 yang disampaikan 2013 ternyata hanya 30 persen yang memiliki latar belakang akuntansi, 30 persen lagi berlatar belakang non akuntansi dan sisanya tidak mencantumkan latar belakang pendidikan.

 

Guru Besar Akuntansi Universitas Indonesia, Sidartha Utama menyatakan, dengan aturan OJK tsb terdapat perluasan cakupan tugas komite audit, seperti memberi rekomendasi penunjukan AP, menelaah dan memberikan saran terkait dengan potensi benturan kepentingan dan memberikan pendapat independen jika terjadi perbedaan pendapat antara AP dan manajemen.

 

Peraturan tsb sebenarnya sejalan dengan prinsip corporate governance. Salah satunya, AP tidak lagi ditunjuk penyusun laporan keuangan, tapi komite audit sebagai pihak yang independent.

 

Dengan tanggung jawab yang demikian berat, menurut Anggota Dewan pengurus IKAI Setiawan Kriswanto perlu aturan fee komite audit yang lebih fleksibel. "Saat ini aturan fee untuk komite audit seperti dibatasi, namun tanggung jawabnya ditambah," ujarnya.

 

Loading

Arsip Berita

Hubungi Kami

Solomon Consulting Group
     
Telepon : 081-1360-890
     
E-mail : info@proscg.com
     


 

Hubungi Kami

 

Event

Karir

Quotes

“Trust in the LORD with all your heart, and lean not to your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. [Proverbs 3 : 5,6]”

 

 

Copyright © 2012 by Solomon Consulting Group
Powered by tobsite.com