(1)

Jabatan Fungsional Penilai Pajak merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.

(2)

Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak merupakan Jabatan Fungsional kategori keterampilan.

(3)

Jenjang Jabatan Fungsional Penilai Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:

1. Penilai Pajak Ahli Pertama;
2. Penilai Pajak Ahli Muda; dan
3. Penilai Pajak Ahli Madya.

(4)

Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:

1. Asisten Penilai Pajak Terampil;
2. Asisten Penilai Pajak Mahir; dan
3. Asisten Penilai Pajak Penyelia.

(5)

Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

Unsur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

1. pendidikan;
2. Penilaian;
3. Pemetaan; dan
4. pengembangan profesi.

(2)

Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

(3)

Butir Kegiatan sub unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I huruf A, huruf B, huruf C, huruf D dan huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1)

Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

1. mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan;
2. berperan serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan;
3. menjadi anggota dalam organisasi profesi;
4. menjadi anggota dalam Tim Penilai;
5. memperoleh penghargaan/tanda jasa; dan
6. memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

(2)

Butir kegiatan unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3)

Persyaratan perolehan Angka Kredit dari unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

(1)

Ijazah pendidikan dapat diakui dan diperhitungkan sebagai unsur utama atau unsur penunjang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ijazah pendidikan sekolah sebagai unsur utama, diberikan tambahan Angka Kredit pada sub unsur pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar sehingga besarnya Angka Kredit pada sub unsur berkenaan menjadi:
   1. sebesar 60 (enam puluh) untuk Diploma III (DIII);
   2. sebesar 100 (seratus) untuk Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV);
   3. sebesar 150 (seratus lima puluh) untuk Pascasarjana/Magister (S2); dan
   4. sebesar 200 (dua ratus) untuk Doktor (S3).

1. Ijazah pendidikan sekolah sebagai unsur penunjang, diberikan tambahan Angka Kredit pada sub unsur perolehan gelar kesarjanaan lainnya sehingga mendapat tambahan Angka Kredit:
   1. sebesar 5 (lima) untuk Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV);
   2. sebesar 10 (sepuluh) untuk Pascasarjana/Magister (S2); dan
   3. sebesar 15 (lima belas) untuk Doktor (S3).

(2)

Ijazah pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diakui dan diperhitungkan sebagai unsur utama Angka Kredit Jabatan Fungsional Penilai Pajak atau Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak apabila memenuhi kualifikasi pendidikan DIII, S1/DIV, S2, atau S3 dalam bidang sebagai berikut:

1. penilaian;
2. ekonomi;
3. keuangan;
4. teknik;
5. hukum;
6. sains;
7. administrasi; dan
8. geografi.

(3)

Ijazah pendidikan dapat diakui dan diperhitungkan sebagai unsur penunjang Angka Kredit Jabatan Fungsional Penilai Pajak atau Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila:

1. Penilai Pajak atau Asisten Penilai Pajak memperoleh ijazah selain kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
2. Penilai Pajak atau Asisten Penilai Pajak memperoleh ijazah yang kedua dan seterusnya pada jenjang pendidikan yang sama dengan bidang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4)

Pengakuan ijazah dilakukan sesuai tata cara yang tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1)

Penilaian properti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 1 b) dan 2 b) meliputi:

1. Penilaian properti kriteria 1;dan
2. Penilaian properti kriteria 2.

(2)

Penilaian bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 1 c) dan 2 c) meliputi:

1. Penilaian bisnis kriteria 1; dan
2. Penilaian bisnis kriteria 2.

(3)

Penilaian lapangan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak sektor perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 2 d) meliputi:

1. sektor perkebunan kriteria 1; dan
2. sektor perkebunan kriteria 2.

(4)

Penilaian lapangan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak sektor pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 2 d) meliputi:

1. sektor pertambangan kriteria 1; dan
2. sektor pertambangan kriteria 2.

(1)

Penilaian properti kriteria 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi Penilaian:

1. tanah kosong untuk permukiman dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) meter persegi;
2. tanah kosong untuk pertanian yang dimiliki/dikuasai/dimanfaatkan oleh orang pribadi;
3. 1 (satu) unit apartemen, rumah tinggal, rumah toko, rumah kantor, atau kios;
4. 1 (satu) unit peralatan dan perlengkapan bangunan yang merupakan bagian yang terikat pada apartemen, rumah tinggal, rumah toko, rumah kantor, atau kios;
5. 1 (satu) unit mesin individual yang digunakan pada apartemen, rumah tinggal, rumah toko, atau rumah kantor; dan
6. 1 (satu) unit alat transportasi dengan klasifikasi mobil penumpang, mobil beban dan sepeda motor, yang bukan merupakan suatu armada angkutan.

(2)

Penilaian properti kriteria 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi Penilaian:

1. tanah kosong untuk permukiman dengan luas lebih dari 5.000 (lima ribu) meter persegi;
2. pertanian, perkebunan, perternakan, perikanan, kehutanan, dan pertambangan;
3. pabrik termasuk instalasinya yang merupakan satu kesatuan;
4. mesin dan peralatan termasuk instalasinya yang dirangkai dalam satu kesatuan dan/atau berdiri sendiri yang digunakan dalam proses produksi;
5. alat transportasi, alat berat, alat komunikasi, alat kesehatan, alat laboratorium dan utilitas, peralatan dan perabotan kantor, dan peralatan militer;
6. perangkat telekomunikasi termasuk peralatan pemancar dan penerima jaringan, satelit, dan stasiun bumi;
7. barang seni;
8. perhiasan; dan
9. properti selain kelompok properti kriteria 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selain kelompok properti sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h.

(3)

Penilaian bisnis kriteria 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi Penilaian:

1. surat berharga termasuk derivasinya pada perusahaan terbuka;
2. hak dan kewajiban perusahaan;
3. kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh suatu kegiatan atau peristiwa tertentu untuk mendukung berbagai tindakan korporasi atau atas transaksi material;
4. opini kewajaran; dan
5. instrumen keuangan pada perusahaan terbuka.

(4)

Penilaian bisnis kriteria 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi Penilaian:

1. entitas bisnis;
2. penyertaan;
3. surat berharga termasuk derivasinya pada perusahaan tertutup;
4. instrumen keuangan pada perusahaan tertutup; dan
5. participating interest.

(5)

Penilaian lapangan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak Sektor Perkebunan kriteria 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a meliputi Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.

(6)

Penilaian lapangan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak Sektor Perkebunan kriteria 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b meliputi Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan yang melakukan usaha budidaya dan pengolahan yang terintegrasi.

(7)

Penilaian lapangan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak sektor pertambangan kriteria 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a meliputi Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan tahap eksplorasi.

(8)

Penilaian lapangan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak sektor pertambangan kriteria 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b meliputi Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan tahap operasi produksi atau eksploitasi.

(1)

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak atau Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak dilakukan melalui pengangkatan:

1. pertama;
2. perpindahan dari jabatan lain;
3. penyesuaian (inpassing); dan
4. promosi.

(2)

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak atau Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak dilakukan oleh PPK.

(3)

PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mensubdelegasikan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menetapkan dalam:

1. Jabatan Fungsional Penilai Pajak Ahli Pertama sampai dengan Penilai Pajak Ahli Muda; atau
2. Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak Terampil sampai dengan Asisten Penilai Pajak Penyelia.

(1)

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah paling rendah S1/DIV bidang penilaian, ekonomi, keuangan, teknik, hukum, sains, administrasi atau geografi;
5. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
6. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2)

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah paling rendah D-III bidang penilaian, ekonomi, keuangan, teknik, hukum, sains, administrasi atau geografi;
5. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
6. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(3)

Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penilai Pajak atau Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak dari Calon PNS.

(4)

Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah diangkat sebagai PNS serta telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak atau Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak.

(5)

PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat menjadi Jabatan Fungsional Penilai Pajak harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Penilaian, dikecualikan bagi Calon PNS dengan ijazah Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV) bidang Penilaian.

(6)

PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat menjadi Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Penilaian dikecualikan bagi Calon PNS dengan ijazah Diploma III (D-III) bidang penilaian.

(7)

Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberhentikan dari jabatannya.

(1)

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak atau Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. memenuhi persyaratan yang sama dengan pengangkatan pertama kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f;
2. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penilaian paling sedikit 2 (dua) tahun;
3. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
4. berusia paling tinggi:
   1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penilai Pajak Ahli Pertama, Penilai Pajak Ahli Muda serta Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak, dan
   2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penilai Pajak Ahli Madya.

(2)

Bagi PNS yang berijazah S1/DIV/DIII di bidang penilaian diperhitungkan telah memiliki pengalaman di bidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(3)

Pengangkatan Jabatan Fungsional Penilai Pajak atau Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan formasi kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Penilai Pajak atau Asisten Penilai Pajak yang akan diduduki.

(4)

Pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

1. tugas melakukan Penilaian dan/atau Pemetaan;
2. tugas di unit kerja yang berkaitan dengan Penilaian dan/atau Pemetaan; dan/atau
3. tugas lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Penilaian dan/atau Pemetaan.

(5)

Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperhitungkan dalam hal dibuktikan dengan surat keterangan tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja bersangkutan menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(6)

Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diperoleh dan diperhitungkan secara kumulatif.

(1)

Asisten Penilai Pajak yang memperoleh ijazah S1/DIV dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak sebagai pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Penilai Pajak;
2. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Penilai Pajak;
3. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi Pembina;
4. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan untuk kategori keahlian yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Penilai Pajak, kecuali ijazah pendidikan diperoleh melalui tugas belajar;
5. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan;
6. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
7. paling sedikit telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir.

(2)

Asisten Penilai Pajak yang akan diangkat menjadi Penilai Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit yang mengacu pada PAK Asisten Penilai Pajak yang terdiri atas:

1. ijazah S1/DIV; dan
2. 65% (enam puluh lima persen) Angka Kredit Kumulatif dari pendidikan dan pelatihan, tugas jabatan, dan pengembangan profesi,

dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang.

(3)

Pemberian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam PAK, dengan menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1)

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak melalui penyesuaian (inpassing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah paling rendah S1/DIV bidang penilaian, ekonomi, keuangan, teknik, hukum, sains, administrasi atau geografi;
5. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penilaian paling sedikit 2 (dua) tahun;
6. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
7. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan
8. pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penilai Pajak mulai berlaku, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan berdasarkan keputusan PyB.

(2)

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak melalui penyesuaian (inpassing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah paling rendah DIII bidang penilaian, ekonomi, keuangan, teknik, hukum, sains, administrasi atau geografi;
5. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penilaian paling sedikit 2 (dua) tahun;
6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
7. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi Pembina; dan
8. pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak mulai berlaku, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan berdasarkan keputusan PyB.

(3)

Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian (inpassing) dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak atau Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak, tercantum dalam Lampiran II huruf D dan huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4)

Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian (inpassing) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian (inpassing).

(5)

Jenjang pangkat dan jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak atau Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui penyesuaian (inpassing), ditetapkan sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki.

(1)

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak atau Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan
2. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir

.

(2)

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak atau Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Penilai Pajak atau Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak yang akan diduduki.

(3)

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak atau Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak atau Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b harus mengumpulkan dan mendokumentasikan hasil kegiatan yang dapat dinilai Angka Kreditnya dalam bentuk DUPAK.

(2)

DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Sekretariat Tim Penilai pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak untuk dilakukan penilaian paling lambat 1 (satu) bulan sejak penetapan hasil uji kompetensi.

(3)

Dalam hal DUPAK tidak disampaikan kepada Tim Penilai pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penilaian Angka Kredit dilakukan secara jabatan oleh Tim Penilai pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.

(4)

Penilaian Angka Kredit oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan berdasarkan unsur utama dan unsur penunjang.

(5)

Jenjang jabatan yang ditetapkan bagi PNS yang akan diangkat menjadi Penilai Pajak atau Asisten Penilai Pajak sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan.

(6)

Pangkat yang ditetapkan bagi PNS yang diangkat menjadi Penilai Pajak atau Asisten Penilai Pajak sama dengan pangkat yang dimiliki.

(1)

PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h dan Pasal 14 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dapat diusulkan oleh pimpinan unit kerja tempat PNS bersangkutan berkedudukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal, untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak atau Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak melalui penyesuaian (inpassing).

(2)

Sekretaris Direktorat Jenderal melaksanakan seleksi administrasi terhadap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

PNS yang telah lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti uji kompetensi yang telah ditentukan oleh Instansi Pembina.

(4)

Sekretaris Direktorat Jenderal menetapkan hasil kelulusan uji kompetensi.

(5)

Penetapan kelulusan uji kompetensi digunakan sebagai dasar pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak atau Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak melalui penyesuaian (inpassing).

(6)

PPK mengangkat PNS yang telah lulus uji kompetensi dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak atau Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak berdasarkan lowongan kebutuhan.

(1)

PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.

(2)

Kompetensi Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak terdiri atas:

1. Kompetensi Teknis;
2. Kompetensi Manajerial; dan
3. Kompetensi Sosial Kultural.

(3)

Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

(1)

Pelatihan bagi Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak dilakukan untuk meningkatkan kompetensi Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak sesuai dengan standar kompetensi Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak.

(2)

Pelatihan bagi Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan hasil Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP), kesenjangan kompetensi berdasarkan hasil assessment, dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.

(3)

Pelatihan bagi Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak diselenggarakan dalam bentuk:

1. Pelatihan fungsional;
2. Pelatihan teknis; dan/atau
3. pengembangan kompetensi lainnya baik kompetensi teknis, kompetensi manajerial, atau kompetensi sosial kultural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Pelatihan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

Setiap Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak mengajukan DUPAK untuk setiap periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 melalui sistem informasi.

(2)

Setiap DUPAK Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:

1. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penilaian;
2. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pemetaan;
3. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi;
4. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pendukung; dan
5. Surat Pernyataan Telah Mengikuti Pelatihan.

(3)

DUPAK diterima secara lengkap oleh Sekretariat Tim Penilai sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

1. DUPAK periode penilaian Januari sampai dengan Juni dikirimkan paling lambat tanggal 14 Juli tahun berjalan;
2. DUPAK periode penilaian Juli sampai dengan Desember dikirimkan paling lambat tanggal 14 Januari tahun berikutnya;
3. dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka DUPAK diterima paling lambat pada hari kerja berikutnya; dan
4. dalam hal tertentu yang mengakibatkan batas waktu diterimanya DUPAK sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tidak dapat dipenuhi, maka batas waktu berkenaan dapat dilampaui berdasarkan pertimbangan Tim Penilai.

(4)

Pejabat yang berwenang mengusulkan DUPAK terdiri atas: 

1. Pejabat Administrator bagi Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
2. Pejabat Administrator yang membidangi Penilaian bagi Asisten Penilai Pajak dan Penilai Pajak selain Penilai Pajak Ahli Madya yang berada di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi Penilai Pajak Ahli Madya yang berada di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak; dan
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Penilaian bagi Asisten Penilai Pajak dan Penilai Pajak yang berada di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

(1)

PyB menetapkan Angka Kredit bagi Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak dengan mempertimbangkan hasil penilaian sesuai dengan periode penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

(2)

PyB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya bagi Penilai Pajak Ahli Madya;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan bagi Asisten Penilai Pajak dan Penilai Pajak selain Penilai Pajak Ahli Madya yang berada di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak; dan
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak bagi Asisten Penilai Pajak dan Penilai Pajak selain Penilai Pajak Ahli Madya yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

(3)

Dalam hal tidak terdapat PyB untuk menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Angka Kredit dapat ditetapkan oleh pejabat pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Terhadap PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) tidak dapat diajukan keberatan oleh Penilai Pajak dan/atau Asisten Penilai Pajak yang bersangkutan.

(5)

Dalam hal di kemudian hari ditemukan kesalahan atas PAK yang telah diterbitkan, atas PAK dimaksud dilakukan ralat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6)

PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ralat PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran III huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1)

Dalam menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), PyB dibantu oleh Tim Penilai.

(2)

Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Penilai Pajak, Asisten Penilai Pajak, dan/atau pejabat lain yang bertugas pada Direktorat Jenderal Pajak, dengan susunan sebagai berikut:

1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
2. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
3. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

(3)

Susunan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

1. anggota tim paling sedikit berasal dari 2 (dua) orang Penilai Pajak dan/atau Asisten Penilai Pajak;
2. sekretaris Tim Penilai harus berasal dari unsur kepegawaian pada unit masing-masing.

(4)

Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai sebagai berikut:

1. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Penilai Pajak atau Asisten Penilai Pajak yang dinilai;
2. mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menilai kinerja Penilai Pajak dan/atau Asisten Penilai Pajak; dan
3. dapat aktif melakukan penilaian.

(5)

Tim Penilai ditetapkan oleh:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk Tim Penilai pada Direktorat Jenderal Pajak;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan untuk Tim Penilai pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak; atau
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk Tim Penilai pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

(6)

Tugas Tim Penilai sebagai berikut:

1. membantu pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dalam menetapkan Angka Kredit; dan
2. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(7)

Surat Keputusan Pembentukan Tim Penilai, tata cara pengadministrasian, penilaian dan penetapan DUPAK, dan sistem kerja Tim Penilai dilakukan sesuai dengan tata cara yang tercantum dalam Lampiran III huruf E, huruf F, huruf G, dan huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1)

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6), Tim Penilai dibantu oleh sekretariat Tim Penilai.

(2)

Tugas sekretariat Tim Penilai sebagai berikut:

1. mengadministrasikan DUPAK;
2. menyelesaikan hal yang berkaitan dengan permasalahan administrasi DUPAK;
3. memberi bantuan administratif untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai dan PyB; dan
4. mengadministrasikan PAK.

(3)

Sekretariat Tim Penilai terdiri atas:

1. Sekretariat Tim Penilai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak; dan
2. Sekretariat Tim Penilai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

(4)

Susunan Sekretariat Tim Penilai terdiri atas:

1. ketua, yang dijabat oleh:
   1. pegawai dengan Jabatan Pengawas di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak untuk sekretariat Tim Penilai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak; atau
   2. pegawai dengan Jabatan Pengawas di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk Sekretariat Tim Penilai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
2. anggota, meliputi pegawai di lingkungan unit Pejabat Pengawas yang menjadi Ketua Sekretariat Tim Penilai dan pelaksana lain yang ditunjuk.

(5)

Sekretariat Tim Penilai diusulkan oleh ketua Tim Penilai dan ditetapkan oleh PyB menetapkan Angka Kredit.

(1)

Usul penilaian Angka Kredit untuk Karya Tulis atau Karya Ilmiah, dan/atau penerjemahan atau penyaduran buku dan bahan lainnya, dalam kegiatan pengembangan profesi Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak disampaikan kepada Sekretariat Tim Penilai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

(2)

Usul penilaian Angka Kredit untuk Karya Tulis atau Karya Ilmiah, dan/atau penerjemahan atau penyaduran buku dan bahan lainnya, dalam kegiatan pengembangan profesi Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara terpisah dari DUPAK.

(3)

Karya Tulis atau Karya Ilmiah, dan/atau penerjemahan atau penyaduran buku dan bahan lainnya yang diusulkan oleh Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak untuk dilakukan penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kaidah sebagai berikut:

1. asli;
2. substantif;
3. manfaat;
4. ilmiah;
5. konsisten; dan
6. objektif.

(1)

Penilaian Angka Kredit atas usulan Karya Tulis atau Karya Ilmiah, dan/atau penerjemahan atau penyaduran buku dan bahan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh Tim Penilai.

(2)

Dalam melakukan penilaian Angka Kredit atas usulan Karya Tulis atau Karya Ilmiah, dan/atau penerjemahan atau penyaduran buku dan bahan lain, Tim Penilai dapat membentuk Tim Teknis.

(3)

Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas untuk memberikan saran dan pendapat Kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

(4)

Hasil penilaian Angka Kredit atas usulan Karya Tulis atau Karya Ilmiah, dan/atau penerjemahan atau penyaduran buku dan bahan lain berupa lembar rekomendasi bahwa Karya Tulis atau Karya Ilmiah, dan/atau penerjemahan atau penyaduran buku dan bahan lain dapat memperoleh Angka Kredit.

(5)

Terhadap Karya Tulis atau Karya Ilmiah, dan/atau penerjemahan atau penyaduran buku dan bahan lain yang dalam lembar rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memperoleh Angka Kredit dapat dilakukan perbaikan untuk kemudian diusulkan kembali kepada Tim Penilai.

(6)

Dalam hal diperlukan, pada saat melakukan penilaian Angka Kredit atas usulan Karya Tulis atau Karya Ilmiah, dan/atau penerjemahan atau penyaduran buku dan bahan lain, Tim Penilai dapat meminta keterangan Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak yang bersangkutan.

(7)

Ketentuan mengenai tata cara penilaian Angka Kredit atas usulan Karya Tulis atau Karya Ilmiah, dan/atau penerjemahan atau penyaduran buku dan bahan lain ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

(1)

Setiap awal tahun, Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak wajib menyusun SKP untuk tahun berjalan.

(2)

SKP untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak disusun berdasarkan butir kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.

(3)

SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

(1)

Setiap tahun Asisten Penilai Pajak wajib mengumpulkan Angka Kredit dari unsur pendidikan dan pelatihan, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan/atau unsur penunjang dengan jumlah Angka Kredit paling sedikit:

1. 5 (lima) untuk Asisten Penilai Pajak Terampil;
2. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Asisten Penilai Pajak Mahir; dan
3. 25 (dua puluh lima) untuk Asisten Penilai Pajak Penyelia kecuali pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d.

(2)

Asisten Penilai Pajak Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d wajib mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan Penilaian dan/atau Pemetaan.

(3)

Setiap tahun Penilai Pajak wajib mengumpulkan Angka Kredit dari unsur pelatihan, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan/atau unsur penunjang dengan jumlah Angka Kredit paling sedikit:

1. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Penilai Pajak Ahli Pertama;
2. 25 (dua puluh lima) untuk Penilai Pajak Ahli Muda; dan
3. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Penilai Pajak Ahli Madya kecuali pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.

(4)

Penilai Pajak Ahli Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan Penilaian, Pemetaan, dan pengembangan profesi.

(5)

Capaian Angka Kredit yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) paling tinggi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal per tahun.

(6)

Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) sebagai salah satu dasar untuk penilaian SKP.

(1)

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak digunakan sebagai dasar penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak.

(2)

Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak mengacu pada ketentuan mengenai standar formasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

(1)

Kenaikan pangkat bagi Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak, dapat dipertimbangkan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
2. memenuhi jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
3. setiap unsur nilai prestasi kerja selama 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik.

(2)

Ketentuan mengenai persyaratan kenaikan pangkat kurang dari 4 (empat) tahun ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

(3)

Tata cara pengusulan dan penetapan kenaikan pangkat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

Kenaikan jabatan bagi Penilai Pajak atau Asisten Penilai Pajak, dapat dipertimbangkan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. paling sedikit telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
2. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
3. setiap unsur nilai prestasi kerja selama 1 (satu) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;
4. lulus uji kompetensi untuk Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak yang akan diduduki; dan
5. tersedia lowongan kebutuhan jabatan pada Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak yang akan diduduki.

(2)

Penilai Pajak Ahli Muda yang akan naik jabatan menjadi Penilai Pajak Ahli Madya, disyaratkan memenuhi jumlah Angka Kredit sebanyak 6 (enam) yang berasal dari sub-unsur pengembangan profesi.

(3)

Asisten Penilai Pajak Mahir yang akan naik jabatan menjadi Asisten Penilai Pajak Penyelia, disyaratkan memenuhi jumlah Angka Kredit sebanyak 4 (empat) yang berasal dari sub-unsur pengembangan profesi.

(4)

Usul kenaikan jabatan bagi Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak.

(5)

Usul kenaikan jabatan bagi Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diterima secara lengkap paling lambat:

1. tanggal 15 November tahun sebelumnya untuk Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak yang akan naik pangkat periode April; dan
2. tanggal 15 Mei tahun berjalan untuk Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak yang akan naik pangkat periode Oktober.

(6)

Kenaikan jabatan bagi Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak ditetapkan oleh PPK.

(7)

Pengusulan dan penetapan kenaikan jabatan dilakukan sesuai tata cara pengajuan dan penetapan kenaikan jabatan Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak yang tercantum dalam Lampiran III huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1)

Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak ditetapkan oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak diberhentikan dari jabatannya, apabila:

1. mengundurkan diri dari jabatan;
2. diberhentikan sementara sebagai PNS;
3. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
4. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
5. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak; atau
6. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

(3)

Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak diusulkan oleh PyB kepada PPK.

(4)

Surat keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak berlaku terhitung sejak:

1. tanggal mulai berlaku surat keputusan pemberhentian untuk Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
2. tanggal mulai berlaku surat keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS, untuk Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
3. tanggal mulai berlaku cuti di luar tanggungan negara untuk Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c;
4. tanggal mulai berlaku surat tugas untuk Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d;
5. tanggal mulai bertugas dalam jabatan lain untuk Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e; atau
6. tanggal surat keputusan pemberhentian untuk Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.

(5)

Asli surat keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), oleh pimpinan unit kepegawaian disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan paling sedikit kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
4. Direktur yang menangani bidang Penilaian;
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak terkait; dan
6. pejabat lain yang dianggap perlu.

(6)

Tata cara pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran III huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1)

PNS yang diberhentikan dari Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai dengan jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penilai Pajak atau Asisten Penilai Pajak.

(2)

Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3)

Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak atau Asisten Penilai Pajak diusulkan oleh PyB kepada PPK.

(4)

Asli Surat Keputusan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak atau Asisten Penilai Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh pimpinan unit kepegawaian disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan paling sedikit kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
4. Direktur yang menangani bidang Penilaian;
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak terkait; dan
6. pejabat lain yang dianggap perlu.

(5)

Tata Cara Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak atau Asisten Penilai Pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran III huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1)

PNS yang menduduki jabatan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan kategori keahlian atau keterampilan disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Penilai Pajak atau Asisten Penilai Pajak dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Pertama disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak Ahli Pertama;
2. Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Muda disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak Ahli Muda;
3. Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Madya disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak Ahli Madya;
4. Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Pelaksana disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak Terampil;
5. Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Pelaksana Lanjutan disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak Mahir; dan
6. Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Penyelia disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak Penyelia.

(2)

Penyesuaian Penilai Pajak Bumi dan Bangunan kategori keahlian atau keterampilan ke dalam Penilai Pajak atau Asisten Penilai Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.

(3)

Pangkat dan golongan bagi PNS yang diangkat menjadi Penilai Pajak atau Asisten Penilai Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sama dengan pangkat dan golongan yang dimiliki sebelumnya dalam posisi Penilai Pajak Bumi dan Bangunan kategori keahlian atau keterampilan.

(4)

Besarnya Angka Kredit penyesuaian bagi PNS yang akan diangkat menjadi Penilai Pajak atau Asisten Penilai Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar akumulasi Angka Kredit yang telah ditetapkan pada saat terakhir menduduki Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan.

(1)

Keputusan pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan yang disebabkan karena:

1. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
2. diberhentikan sementara sebagai PNS;
3. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan;
4. cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
5. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan,

yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak dan sedang dijalani PNS yang bersangkutan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan  Aparatur Negara Nomor 30/KEP/M.PAN/3/2003, dinyatakan tetap berlaku.

(2)

Pejabat Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan kategori keahlian atau kategori keterampilan yang dibebaskan sementara berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak atau Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak berdasarkan pertimbangan dari PPK, dengan ketentuan keputusan pembebasan sementara tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa pembebasan sementara.

(3)

Pejabat Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan kategori keahlian atau kategori keterampilan yang dibebaskan sementara berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sampai dengan huruf e dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak atau Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4)

Pangkat dan golongan bagi PNS yang akan diangkat menjadi Penilai Pajak atau Asisten Penilai Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sama dengan pangkat dan golongan yang dimiliki sebelumnya dalam posisi Penilai Pajak Bumi dan Bangunan kategori keahlian atau keterampilan.

(5)

Besarnya Angka Kredit penyesuaian bagi PNS yang akan diangkat menjadi Penilai Pajak atau Asisten Penilai Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebesar akumulasi Angka Kredit yang telah ditetapkan pada saat terakhir menduduki Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan.

(1)

DUPAK periode setelah penyesuaian Pejabat Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan kategori keahlian atau kategori keterampilan ke dalam Penilai Pajak atau Asisten Penilai Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan (3) diusulkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak.

(2)

Syarat Angka Kredit pengembangan profesi bagi Asisten Penilai Pajak Mahir yang akan naik jabatan menjadi Asisten Penilai Pajak Penyelia dan Penilai Pajak Ahli Muda yang akan naik jabatan menjadi Penilai Pajak Ahli Madya mulai berlaku untuk kenaikan jabatan periode 1 April 2021.

(1)

Uji kompetensi untuk pengangkatan ke dalam Jabatan Penilai Pajak atau Asisten Penilai Pajak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.

(2)

Uji kompetensi bagi Penilai Pajak atau Asisten Penilai Pajak yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2019
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI