akuntanonline.com, 29 Agustus 2013

Dampak dari penggunaan ISA (internasional standar audit), akuntan publik (AP) tak bisa lagi lepas tangan bila masih terjadi fraud pada hasil auditnya. AP dalam memberikan jasa assurance harus bisa memastikan laporan keuangannya bebas dari salah saji, baik salah saji berdasarkan SAK (standar akuntansi keuangan) maupun salah saji dari fraud pada hasil audit.

Sayangnya, kata pakar audit forensik dari Universitas Indonesia, Theodorus Tuanakotta, dalam lokakarya "Mengungkap Manipulasi Laporan Keuangan" di Jakarta, Rabu (28/08/2013), dari penelitian Asosiasi Certified Fraud Examiner (ACFE) yang berkedudukan di Amerika Serikat tahun 2012 hanya 3 persen fraud yang diungkap internal auditor maupun eksternal auditor. Fraud ternyata 50 persen diungkap source of tip atau adanya orang yang mengungkapkan yang lebih dikenal dengan whistle blower .

Theo berharap AP harus mendapatkan source of tip melalui sistem wistle blower (WB), sistem yang ditanamkan entitas yang diaudit. "Cara ini yang dilakukan Ditjen Pajak, terutama dari orang-orang yang tidak kecipratan hasil fraud," katanya, seraya menambahkan, karena itu AP harus mampu mendekati terhadap mereka yang potensial menjadi source of tip, antara lain dari pekerja, konsumen, vendor dan kompetitor dari entitas yang diaudit.

Ia menjelaskan, ada tiga jenis fraud. Pertama berupa penjarahan aset, misalnya mobil kantor tidak dikembalikan pejabat yang habis masa jabatannya. Jenis kedua, korupsi. Aksi kejahatan yang satu ini mencapai 30 jenis di Indonesia, sedangkan ACFE hanya mengkategorikan 10 jenis korupsi. "Mereka menganggap orang Indonesia lebih kreatif dalam arti negatif," katanya.

Fraud jenis ketiga yaitu manipulasi laporan keuangan. Dari ketiga jenis tsb, kerugian terbesar diakibatkan manipulasi keuangan, yang rata-rata per tahunnya mencapai USD 1 miliar, meski dari sisi frekwensi menempati urutan ketiga.

Dampak dari manipulasi laporan keuangan pada pasar modal akan terjadi pada harga saham anjlok. Sayangnya rata- rata kecurangan manipulasi laporan keuangan baru terdeteksi setelah 30 bulan.

Anggota Dewan Standar Profesi Akuntan Publik (DSAP), Gondang Panjaitan menyatakan, sebelum pemberlakua ISA tidak ada kewajiban untuk memastikan salah saji dari fraud, namun dalam ISA dijelaskan prosedur yang harus dilakukan.

Ketua Komite Asistensi dan Implementasi Standar Profesi, Handoko Tomo menyatakan, tanggung jawab AP hanya jika terjadi fraud jenis manipulasi laporan keuangan. Namun apabila AP telah melakukan seluruh prosedur audit dan tidak ditemukan fraud bukan lagi tanggungjawab AP."Kalau AP telah melakukan audit sesuai prosedur, namun tidak ditemukan fraud, bukan tanggung jawab AP," ujarnya.