Berita Pajak
Pengamat Pajak Minta Sri Mulyani Harus Bisa Konsolidasi
sindonews.com, 29 July 2016
JAKARTA - Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani harus segera berkonsolidasi dengan pejabat eselon-eselon di kementeriannya, terutama soal kebijakan yang telah dibuat oleh menteri yang sebelumnya. Salah satunya tax amnesty. Pasalnya, dia sudah cukup lama berada di luar negeri, sehingga harus belajar mengenai detail-detail kebijakan yang telah dibuat.
Jangan sampai, kata Prastowo hanya menjadi gayung bersambut namun tidak ada action dari semua kebijakan yang telah dikeluarkan.
"Memang tapi harus dimaintance, jangan sampai hanya menjadi harapan, cuma gayung bersambut. Karena mengelola harapan ini yang penting. Pasar sekarang menantikan sinyal yang bagus dan ekspektasi yang tinggi. Kalau misalnya Sri Mulyani tidak bisa mengelola, market kan akan menghukum. Dia butuh untuk konsolidasi lebih cepat," Kata Prastowo di Jakarta, Kamis (28/7/2016).
Selain itu, Sri Mulyani juga harus melakukan reformasi fiskal, utamanya untuk APBN. Dia harus membuat perencanaan yang lebih kredibel dan baik. "Sehingga APBN itu untuk ke depannya semakin realistis," katanya.
Disamping itu, lanjutnya, sektor belanja juga penting. Menurut Prastowo, Indonesia harus memperbaiki sistem dan mekanisme dalam penyerapan APBN dan money follow program.
"Dia harus mendiorong supaya anggaran terserap dengan baik dan uang pajak terasa manfaatnya. Karena kalau tidak, saya rasa kepatuhan soal pajaknya akan turun. Karena hampir semuanya dari pajak," pungkasnya.
