Berita Pajak
Kucuran APBN Belum Efektif
Harian Kompas, 29 July 2016
Pengampunan Pajak Momentum Menambah Penerimaan Negara
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menganalisis sejumlah program yang ditujukan kepada rakyat miskin. Selama ini, anggaran telah dikucurkan, tetapi masalah kemiskinan dan ketimpangan tidak bergerak. Ke depan, program-program itu harus bisa dirasakan rakyat banyak.
”Bappenas akan melakukan analisis secara mendalam tentang dampak sejumlah program dan kebijakan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro seusai serah terima jabatan dari Sofyan Djalil di Jakarta, Kamis (28/7).
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen efektif untuk menunjang pembangunan.
Saat ini, menurut Bambang, sudah banyak anggaran yang diarahkan untuk mengatasi kemiskinan. Hal ini akan dievaluasi kembali guna mengetahui efektivitas program berikut anggaran yang dialokasikan. ”Kita ingin pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” kata Bambang.
Persoalan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, menurut Bambang, adalah prioritas utama Bappenas. Untuk kedua permasalahan tersebut, pemerintah harus melakukan intervensi secara agresif, termasuk melalui APBN.
Sementara itu, masalah pengangguran yang juga prioritas, solusinya tidak harus selalu menggunakan APBN, tetapi bisa dengan memperbaiki iklim investasi yang kondusif sehingga banyak muncul lapangan kerja baru yang menyerap pengangguran.
Saat ini, pemerintah sudah memiliki sejumlah program afirmatif untuk rakyat miskin, di antaranya Program Keluarga Harapan, bantuan siswa miskin, asuransi kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, subsidi listrik, subsidi pupuk, subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR), subsidi selisih bunga untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, dan bantuan sosial.
”Kita ingin agar nantinya segala macam bantuan dan dukungan kepada masyarakat bisa tepat sasaran dan dirasakan dampaknya. Jangan sampai kita sudah keluar duit banyak, tetapi kemiskinan hanya turun sedikit dan ketimpangan tidak bergerak banyak,” kata Bambang.
Soal penguatan peran Bappenas, Bambang mengatakan, hal itu sudah di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian. Ia berharap penyelesaiannya tidak lama lagi.
”Pada intinya, kita bukan hanya sekadar bicara penguatan peran Bappenas, melainkan yang lebih penting adalah koordinasi yang baik di dalam penentuan belanja prioritas. Kalau kita mempunyai konsep belanja prioritas yang baik, itu akan membuat APBN kita menjadi lebih efektif. Kita ingin setiap rupiah yang keluar bermanfaat,” kata Bambang.
Momentum
Presiden Joko Widodo menginstruksikan semua petugas pajak proaktif, mendatangi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan pengampunan pajak. Hal ini karena Presiden melihat masyarakat, khususnya kalangan pengusaha, antusias dengan pengampunan pajak.
Antusiasme masyarakat itu dilihat dari banyaknya pengusaha yang hadir dalam sosialisasi program pengampunan pajak yang dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi. Pada acara sosialisasi di Surabaya, Jawa Timur, misalnya, dihadiri 2.700 orang. Padahal, pemerintah hanya mengundang 2.000 orang untuk mengikuti sosialisasi.
Begitu pula saat Presiden Jokowi melakukan sosialisasi di Medan, Sumatera Utara. Pemerintah hanya mengundang 3.000 orang, tetapi yang hadir 3.500 orang.
Oleh karena itu, Presiden menyimpulkan, sebenarnya momentum dan kesempatan untuk mendapatkan tambahan penerimaan negara dari pengampunan pajak relatif besar. Keberhasilan program pengampunan pajak tinggal bergantung pada kesiapan internal pemerintah, terutama jajaran Ditjen Pajak yang menjadi ujung tombak pelaksanaan pengampunan pajak.
”Kuncinya, kita bisa merangkul atau tidak. Utamanya di Dirjen Pajak, di petugas-petugas pajak, harus proaktif menjemput bola. Tidak bisa kita diam karena zamannya sudah berubah,” kata Presiden saat memberikan pengarahan kepada para pejabat eselon I, II, dan III Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan, di Istana Negara, Kompleks Istana, Jakarta.
Pengarahan Presiden diikuti ratusan pejabat eselon I, II, dan III Ditjen Pajak dari seluruh Indonesia. Presiden didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution; Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto; Menkeu Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro.
Bersungguh-sungguh
Presiden menegaskan, pihaknya sudah bersungguh-sungguh melakukan sosialisasi untuk meyakinkan masyarakat bahwa program pengampunan pajak sangat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Namun, jika pelaksana di lapangan tak bersungguh-sungguh, program pengampunan pajak tidak akan sukses.
”Sekali lagi proaktif, jemput bola, jangan malah menakut-nakuti,” ujar Presiden kembali menegaskan.
Lebih jauh, Presiden mengatakan, ia akan kembali melakukan sosialisasi program pengampunan pajak ke sejumlah kota, seperti Jakarta, Makassar, dan Bandung. Bahkan, menurut rencana, Presiden juga akan melakukan sosialisasi di Singapura.
Sementara seusai pengarahan, Menkeu Sri Mulyani, menuturkan, kesiapan semua jajaran Ditjen Pajak, baik para pejabat maupun petugas pajak di seluruh Indonesia, untuk bekerja melaksanakan tugas negara sangat penting. Selain menjalankan program pengampunan pajak dengan detail dan rapi, jajaran Ditjen Pajak juga diminta turut menciptakan kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha.
Untuk itu, menurut Sri Mulyani, petugas pajak diharapkan paham peraturan pengampunan pajak. Hal yang tak kalah penting, petugas pajak juga harus punya jiwa melayani.
”Untuk itu, mereka (para petugas pajak) harus jujur, tidak punya konflik kepentingan, dan profesional. Itu semua penting untuk membangun kepercayaan publik,” tutur Sri Mulyani.
Seusai arahan dari Presiden Joko Widodo di Istana, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengumpulkan semua kepala kantor wilayah Ditjen Pajak di kantor Kementerian Keuangan.
Menurut Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama, pertemuan tersebut untuk mendengarkan arahan dari Sri Mulyani sekaligus konsolidasi untuk meningkatkan pelayanan pengampunan pajak.
”Presiden menginstruksikan untuk memberikan layanan terbaik. Jangan ada kendala. SDM-nya pun harus terbaik,” kata Hestu Yoga Saksama.
