Harian Kompas, 11 May 2016
Penghindaran Pajak dan Korupsi Tidak Boleh Dilindungi
WASHINGTON, SENIN — Informasi lebih dari 200.000 perusahaan anonim di luar negeri akhirnya terbuka untuk umum karena sudah disusun dalam bank data yang bisa diakses daring. Bank data dibuat, Senin (9/5), oleh International Consortium of Investigative Journalists.
Bank data itu hanya berisi sebagian dari Panama Papers atau dokumen Panama yang bocor dari firma hukum Mossack Fonseca yang berbasis di Panama. Sampai sekarang belum semua dokumen dapat diakses. Masih ada 11,5 juta dokumen yang disimpan. Dokumen yang sudah dibuka mencatat ada 360.000 nama individu dan perusahaan di balik perusahaan cangkang (shell firm) anonim.
Akses jutaan dokumen rahasia yang dibocorkan oleh orang yang tak mau disebut namanya itu kini masih dipegang hanya oleh organisasi wartawan global, International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), dan sekelompok media internasional yang dipilih secara khusus.
Latar belakang membuka dokumen Panama, kata ICIJ, semata-mata demi kepentingan publik sekaligus bagian dari gerakan global melawan penghindaran pajak dan jaminan kerahasiaan penerima keuntungan perusahaan cangkang anonim.
Dari bank data itu, siapa pun dapat menelusuri jaringan perusahaan dan individu yang telah memanfaatkan dan kadang-kadang menyalahgunakan kerahasiaan perusahaan luar negeri di daerah masing-masing dengan bantuan Mossack Fonseca atau fasilitator serupa. Meski terbuka, ICIJ tetap tidak mengunggah data yang asli atau mentah untuk tetap menjaga kerahasiaan data pribadi dan rekening bank setiap individu yang namanya muncul dalam dokumen Panama.
Bank data bisa ditelusuri dengan mencari nama individu atau nama perusahaan beserta alamat lengkapnya. Di bank data itu juga bisa ditunjukkan hubungan antarmereka yang namanya disebut di dokumen. Namun, hanya itu saja yang bisa dilakukan. Tak ada informasi yang lebih mendalam seperti identitas lengkap dan aset-aset yang terkait dengan rekening bank tertentu. Bahkan kerap kali nama-nama perusahaan terkait perusahaan anonim lain.
Sebelum memublikasikan data ini ke publik, firma hukum Mossack Fonseca pekan lalu mengupayakan mencari surat perintah pengadilan untuk mencegah ICIJ mengunggah dokumen Panama secara daring. Alasannya, hal itu melanggar etika pengacara-klien. Namun, dalam penilaian ICIJ, ini justru perlu dan penting dibuka supaya publik juga dapat mencari informasi mengenai perusahaan di luar negeri. "Informasi tentang siapa pemilik perusahaan itu harus transparan," kata Wakil Direktur ICIJ Marina Walker Guevara kepada televisi CNN.
Dokumen Panama berasal dari arsip simpanan Mossack Fonseca selama minimal 40 tahun. Firma itu selama ini dikenal ahli membuat perusahaan rahasia. Tak jelas bagaimana dokumen bisa bocor, tetapi menurut pihak Mossack Fonseca, data komputer mereka diretas. Dokumen bocoran itu pertama kali diterima harian Jerman, Süeddeustche Zeitung, yang kemudian bekerja sama dengan ICIJ untuk menganalisis data secara kolektif.
Geger anti korupsi
Gara-gara dokumen Panama, berbagai negara gencar berkampanye anti korupsi. Untuk membahas dampak dan aksi konkret anti korupsi, para pemimpin dunia, LSM, dan institusi keuangan seperti Bank Dunia dan IMF menurut rencana akan berkumpul di Inggris. Jepang usul agar ada upaya bersama menangani penghindaran pajak. Presiden Panama Juan Carlos Varela berjanji akan berbagi informasi apa pun dan bekerja sama dengan siapa pun terkait dengan urusan dokumen Panama ini.
Pemerintah Norwegia menyikapi isu ini dengan meminta unit kejahatan kerah putih di kepolisian membuka layanan telepon khusus bagi siapa pun yang ingin mengaku menghindari pajak terkait dengan dokumen Panama. Bagi mereka yang mengaku, dijanjikan akan mendapat hukuman lebih ringan dibandingkan dengan mereka yang nanti akan tertangkap polisi.