Berita Pajak
Amnesti Pajak Membidik 500 Orang Terkaya RI
Harian Kontan, 13 December 2016
JAKARTA. Pemerintah mengejar 500 orang kaya Indonesia yang belum ikut amnesti pajak. Secara khusus mereka diundang ke Istana Negara Jakarta bertemu Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Jumat (9/12) malam.
Dari 500 orang itu, 242 orang masuk daftar orang terkaya versi Majalah Forbes dan 258 orang kaya lainnya adalah wajib pajak tajir yang berdomisili di kantor pajak Jakarta. "Kami undang mereka karena kami yakin ada harta mereka yang belum masuk SPT 2015, keyakinan ini didasarkan pada pola lima bulan pelaksanaan amnesti pajak," kata Menkeu, Jumat (9/12) malam.
Dari 242 orang yang masuk daftar orang terkaya versi Majalah Forbes, 100 orang di antaranya belum ikut amnesti pajak. Walaupun sudah ikut, menurut Sri, nilai harta yang dideklarasikan tidak besar. Sebanyak 217 WP mendeklarasikan harta Rp 15 juta-Rp 15 miliar dengan tebusan Rp 300 juta sampai Rp 1 miliar.
Lalu 217 WP deklarasi harta antara Rp 50 miliar-Rp 2,5 triliun dengan tebusan Rp 1 miliar-Rp 50 miliar. Dan 20 WP mendeklarasikan harta antara Rp 2,5 triliun-Rp 5 triliun dengan tebusan Rp 50 miliar-Rp 100 miliar.
Sebanyak 14 WP mendeklarasikan hartanya Rp 5 triliun-Rp 50 triliun dengan tebusan Rp 100 miliar sampai Rp 1 triliun. "Banyak nama orang kaya yang terkenal yang saya lihat deklarasi dan tebusannya tidak prominent. Namanya populer tapi reputasi bayar pajaknya, kalah populer dari namanya," kata Menkeu.
Sikap tegas
Sri mengultimatum, bila sampai Maret 2017 mereka tidak ikut amnesti pajak, pihaknya akan bersikap tegas. Pemerintah akan mengenakan denda besar. "Misal ada deposito Rp 100 juta yang belum dilaporkan dan tidak diikutkan amnesti pajak, itu akan dihitung tambahan penghasilan WP dan rate denda 25% dan denda 2% per bulan sampai 24 bulan. Jadi total sekitar 75% sampai 80%," katanya.
Menurut Menkeu, kepatuhan pajak orang kaya Indonesia memprihatinkan. Salah satu indikatornya adalah dari kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Data menunjukkan, ada delapan orang terkaya Indonesia yang tidak memiliki NPWP.
Tanpa menyebut nama, Sri bilang, delapan orang terkaya itu namanya masuk jajaran orang terkaya se-Indonesia versi Majalah Forbes dan Globe Asia. "Ada juga konsultan pajak yang juga tidak punya NPWP dan tidak ikut amnesti pajak," katanya. Sri mengancam mencabut izin konsultan pajak yang tetap membandel.
Persentase kepatuhan orang kaya Indonesia bayar pajak 89,4% di atas rata-rata kepatuhan seluruh masyarakat Indonesia 62%. Namun jika orang kaya tidak bayar pajak, ketimpangan akan terjadi.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah masih fokus menjadikan amnesti pajak sebagai sumber penerimaan tahun ini. Padahal seharusnya lebih banyak mendorong lebih banyak orang pribadi yang belum memiliki NPWP. Terutama pengusaha Kecil dan Menengah (UKM) yang bisa menjadi basis pajak baru. "Saya pesimistis periode kedua bisa mencapai target," ujarnya, Senin (12/12).
Yustinus menekankan pentingnya perluasan data pajak, karena hal itulah yang akan membuat amnesti pajak bermanfaat hingga masa datang. Untuk itu perlu sosialisasi lebih baik dengan data akurat. Sebab saat ini data yang dimiliki masih sangat umum.
Sampai Senin (12/12) malam, total uang tebusan amnesti pajak yang berhasil diperoleh mencapai Rp 95,7 triliun. Jumlah tebusan tersebut hanya bergerak Rp 2,6 triliun dibandingkan posisinya di akhir periode I, September lalu.
