Berita Pajak
Sri Mulyani: Wajib Pajak Tidak Lagi Bisa Curang
sindonews.com, 2 August 2016
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa kesepakatan untuk pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI) yang akan terjadi pada 2018 akan mempersempit ruang gerak wajib pajak untuk menghindari pajak. Mereka tidak bisa lagi berbuat curang dengan melakukan praktik penghindaran pajak.
Sebelum keterbukaan informasi pajak dilakukan, sambung dia, mereka yang menyembunyikan hartanya di luar negeri atau bahkan di bawah bantal sekalipun masih aman. Karena, pemerintah memiliki keterbatasan untuk menelisik data-data tersebut hingga ke luar negeri.
"Kami punya keterbatasan di sana, prosedur rumit. Tapi reputasi Indonesia masih cukup kuat untuk dipercaya untuk meminta penjelasan atau keterangan," katanya di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (1/8/2016).
Hal ini, kata menteri keuangan, karena seluruh dunia sedang gencarnya mencari pajak. Dan mereka mengetahui, para penghindar pajak tersebut begitu lihai memindahkan uang mereka ke berbagai negara.
"Karena mereka tahu kalau cari di AS lari ke Eropa, Inggris, atau Cayman Island. Jadi pengusaha dan ahli yang menghindari pajak, ahli betul. Tapi Menkeu sekarang sudah cukup ahli juga," tegas dia.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan, anggota G20 dan Organisation Exchange Cooperation and Development (OECD) telah sepakat untuk tidak membiarkan pengusaha terus melakukan praktik curang. Pemerintah memang tidak ingin mengintimidasi para pengusaha tersebut, tapi kelakuan pengusaha itu merupakan praktik curang menghindari pajak.
"Karena negara maju juga garuk-garuk kepala juga mencari pajak. Walaupun mereka punya aparat yang hebat, punya polisi, kejaksaan, aparat pajak yang hebat, tetap saja sulit kalau enggak sama-sama berkomitmen," tuturnya.
Sri Mulyani mengimbau, para pengusaha yang selama ini masih santai agar berhati-hati karena seluruh dunia akan menerapkan
keterbukaan informasi perpajakan. "Yang selama ini tenang-tenang saja harus hat-hati, kita sekarang sudah terapkan AEoI. WNI yang punya harta wajib deklarasikan. Risiko menghindarkan pajak semakin besar," tandasnya.
