Berita Pajak
HIPMI Ingin Pemerintah Tegas Soal Pajak
bisnis.com, 23 March 2016
Bisnis.com, JAKARTA -- Kasus tindak pidana penggelapan pajak dan pencucian uang masih menjadi salah satu kejahatan yang sulit diungkap di negara ini. Untuk itu Presiden Joko Widodo mengimbau kepada para aparat untuk bekerja lebih keras dalam mengungkap kasus ini.
Menanggapi hal demikian, Ketua HIPMI Tax Center, Ajib Hamdani menilai pemerintah masih terkesan gamang dan sporadis serta berorientasi jangka pendek dalam membuat suatu kebijakan.
Dalam roadmap Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tahun 2016 adalah tahun penegakan hukum. Tetapi justru pemerintah mengajukan RUU Tax Amnesty ke DPR, ujar Ajib dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Selasa (22/3/2016).
Lebih lanjut dia menjelaskan, terdapat dua hal utama dalam dunia usaha dari sisi kebijakan perpajakan. Yang pertama, adalah masalah kepastian hukum dan yang kedua harus berkeadilan. Ajib menyebut pemerintah harus fokus pada dua hal utama ini, sehingga kesadaran pembayaran pajak bisa lebih meningkat.
Ajib menambahkan, tugas pemerintah adalah membuat kebijakan yang sejalan dan lebih menumbuhkan dunia usaha. Kendati demikian, secara prinsip HIPMI mengapresiasi setiap langkah pemerintah untuk upaya penegakan hukum pajak. Namun, langkah tersebut harus diiringi dengan kepastian hukum dan berkeadilan.
Pada hakekatnya pajak adalah iuran kepada negara tanpa kontraprestasi secara langsung. Sehingga dibutuhkan kesadaran penuh para pembayar pajak terhadap aturan dan kebijakan yang ada. Intinya dunia usaha harus ada kepastian hukum dan berkeadilan ujar Ajib.
