Berita Pajak
Ekspansi Bermodal Utang & Tax Amnesty
Harian Kontan, 3 June 2016
JAKARTA. Inilah pertaruhan besar pemerintah. Demi membiayai mega proyek infrastruktur plus target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% tahun ini, pemerintah akan mengandalkan sumber pemasukan dari utang dan setoran dana tax amnesty.
Begitulah isi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016. Kemarin, pemerintah mengajukan beleid RAPBNP 2016 ke Badan Anggaran DPR.
Dalam RAPBNP itu, pemerintah memangkas belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 40,6 triliun atau berkurang 5,1%. Secara keseluruhan belanja negara dipangkas Rp 47,9 triliun menjadi Rp 2.047,84 triliun.
Pemangkasan anggaran jadi pilihan paling rasional. Sebab, penerimaan negara berpotensi turun drastis dari Rp 1.822,55 triliun menjadi Rp 1.734,5 triliun. Maklum, harga minyak bumi, minyak sawit dan batubara, dua komoditas utama Indonesia masih rendah. Sementara ekonomi global juga belum pulih.
Itu sebabnya, penerimaan pajak penghasilan dari sektor migas turun drastis, dari Rp 41,4 triliun di APBN 2016 menjadi Rp 24,2 triliun. Salah satu faktor pemicunya ialah penurunan asumsi harga minyak jadi US$ 35 per barel dari US$ 50 per barel.
Nah, selain utang, kini penerimaan yang jadi andalan pemerintah tahun ini ialah tax amnesty. Pemerintah menargetkan tax amnesty bisa mendatangkan penerimaan hingga Rp 103 triliun. Dari pengampunan pajak, pemerintah mengerek target penerimaan pajak penghasilan non migas dari Rp 715,7 triliun di APBN 2016 menjadi Rp 819,4 triliun di APBNP.
Persoalannya, mengandalkan pemasukan dari tax amnesty ibarat pertaruhan besar. Sebab, selain belum tuntas dibahas DPR, belum tentu pula fasilitas ini diminati.
Toh, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro optimistis tax amnesty bisa efektif. Apalagi, ia mengatakan sebetulnya tax amnesty bisa menambah menyetor Rp 165 triliun. Namun karena sudah ada potensi shortfall, potensi penerimaan dari kebijakan itu hanya Rp 103 triliun. Dus, "Dengan tambahan itu, defisit bisa dijaga di level 2,48% dari PDB," katanya, Kamis (2/6).
Pemerintah akhirnya menambah utang agar bisa membiayai rencana belanja, terutama untuk pembangunan infrastruktur. Dari RAPBNP ini, pemerintah menaikkan pagu utang sebesar 14,7% atau sebesar Rp 40,16 triliun sehingga pagu utang tahun ini menjadi Rp 313,3 triliun. Target penerbitan surat berharga negara (SBN) neto naik Rp 57,76 triliun menjadi Rp 384,98 triliun, termasuk penarikan pinjaman luar negeri bruto menjadi Rp 72,96 triliun.
Direktur Strategi dan Portofolio Utang Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemkeu Scenaider Siahaan mengatakan, tambahan utang SBN dan pinjaman luar negeri akan digunakan untuk membantu pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan pemerintah tahun ini.
