Berita Pajak
Perbaikan Infrastruktur Lebih Penting daripada Fasilitas Pajak
suaramerdeka.com, 6 November 2015
JAKARTA, suaramerdeka.com – Pemerintah kembali merilis paket kebijakan ekonomi yang kali ini merupakan tahap ke-IV. Paket yang bertujuan menggairahkan perekonomian di tanah air ini memberikan fasilitas insentif pajak untuk mengundang investasi.
Namun, Direktur Eksekutif Institute Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai dibanding fasilitas berupa insentif pajak, investor lebih membutuhkan perbaikan infrastruktur.
Pada paket kebijakan ke-IV , pemerintah akan memberikan berbagai fasilitas insentif yang berlaku di delapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu I Tanjung Lesung di Provinsi Banten, Sei Mangke di Sumatera Utara, Tanjung Api-api di Sumatera Selatan. Selanjutnya, Palu di Sulawesi Tengah, Bitung di Sulawesi Utara, Mandalika di NTB, Morotai di Maluku Utara, dan Maloi Batuta Trans Kalimantan Timur.
Enny menyatakan KEK merupakan kebijakan yang lahir di era Pemerintahan SBY dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Namun, program tersebut kini mangkrak karena investasi yang masuk terbatas. “Sebenarnya yang harus dievaluasi mengapa delapan KEK mangkrak kalau tidak diselesaikan problem ngga selesai mau digratisin pun ngga akan menarik,” katanya di Jakarta.
Menurutnya, persoalan krusial delapan KEK adalah infrastruktur yang terbatas. “Misalnya di Sei Mangke untuk terjadi konektivitas ke luar daerah untuk logistik dan sebagainya menghubungkan ke Kuala Tanjung tapi belum terhubung. Pelabuhan Kuala Tanjung kecil tidak available. Infrastrukturnya belum lengkap,” jelasnya.
Enny menilai jika persoalan infrastruktur tetap tidak selesai maka berapapun fasilitas insentif yang ditawarkan tidak akan menarik bagi investor.
“Daya tarik investasi kawasan industrinya bukan insentifnya. Palu itu belum ada kawasan industrinya, pelabuhan sudah ada. Persoalan lahan dan lain-lain belum selesai. Pembangunan kawasan industri mandeg kan terkait dengan pembebasan lahan, dan lainnya.”
“Yang krusial bagaimana mempercepat pembangunan 14 kawasan industri yang sudah dicanangkan. Atau kalau mau jangka pendek bikin yang bottom up misalnya ada satu kawasan industri yang berpotensi dikembangkan dan kontribusi besar itu berikan fasilitas agar memancing,” paparnya.
