Berita Pajak
BI: Ada Tax Amnesty, Ekonomi Bisa Terdongkrak Hingga 5,3%
Harian Kontan, 29 June 2016
JAKARTA. Bank Indonesia (BI) meyakini pemberlakuan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini. Jika sebelumnya otoritas moneter ini memprediksi pertumbuhan ekonomi ada di batas bawah 5%-5,4%, kini naik menjadi di kisaran tengah 5,2%-5,3%.
Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, pertumbuhan ekonomi global dan domestik pada tahun ini tidak seperti yang diharapkan. Jika pada kuartal I 2016, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,92%, maka pada kuartal II 2016 diperkirakan akan ada di bawah 5%.
Pelemahan ekonomi global menjadi penyebab, sehingga banyak badan dunia seperti IMF dan Bank Dunia, menurunkan prediksi pertumbuhan ekonominya untuk tahun ini. “Juga karena harga komoditas masih belum mengalami perbaikan signifikan,” katanya dalam dialog ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Selasa (28/6).
Namun untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, Agus bilang, sosialisasi pelaksanaan pengampunan pajak harus dilakukan secara efektif. Dengan begitu, dana yang masuk ke dalam negeri akibat kebijakan itu bisa menyokong ekonomi nasional.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menambahkan, tahun ini tak ada cahaya terang dalam perekonomian global. Dalam kondisi seperti saat ini, sulit bagi Indonesia untuk mendapat sumber arus modal masuk (capital inflow). Sebab sumber capital inflow, yaitu ekspor dan investasi lemah. “Dulu inflow banyakkarena ekspor, namun sekarang demand lagi lemah. Bahkan dalam dua tahun terakhir, pertumbuhan ekspor negatif,” kata Bambang.
Tahun ini Indonesia tidak bisa mengandalkan lagi sumber investasi dari industri padat karya seperti tahun 90-an maupun dari di sektor tambang dan perkebunan seperti tahun 2011. “Belum tahu sumber inflownya,” katanya.
Makanya, Bambang bilang, Indonesia sangat membutuhkan kebijakan tax amnesty agar ada arus modal masuk ke dalam negeri. Sebab menurutnya, tujuan utama kebijakan ini adalah repatriasi aset.
Tax amnesty, menurut Bambang, adalah insentif agar Indonesia bisa merebut dana milik warga Indonesia di luar negeri. Sebab walau milik warga Indonesia, namun posisinya di luar negeri akan menjadikannya diperebutkan juga oleh negara-negara lain. “Ini untuk mencari sumber pertumbuhan juga,” katanya.
Dia berharap dengan sejumlah kebijakan pemerintah, seperti tax amnesty dan paket kebijakan, tahun ini pertumbuhan ekonomi lebih baik dari tahun lalu. Apalagi nantinya, pemerintah akan mendorong dana repatriasi untuk secepatnya masuk ke sektor riil, termasuk infrastruktur dan pariwisata.
